Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan H Hamsyuri menyatakan, pembahasan persoalan PT Adaro Indonesia dan PT ATA di Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tabalong, sudah selesai.
"Panitia Khusus (Pansus) penanganan permasalahan Adaro dan Alam Tri Abadi (ATA) bersama tim kecilnya sudah selesai membahas persoalan kedua perusahaan pertambangan tersebut," tuturnya di Banjarmasin, Kamis.
Namun, lanjut wakil rakyat yang bergelar sarjana hukum tersebut, DPRD Kalsel belum bisa memparipurnakan hasil kerja Pansus itu, karena masih dalam proses penyusunan pelaporan.
"Insya Allah, penyampaian hasil Pansus tersebut pada Juni ini juga. Karena bulan-bulan berikut banyak pekerjaan DPRD Kalsel yang menuggu, antara lain pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) gubernur tahun 2014," katanya.
Selain itu, mulai membahas rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Perubahan Kalsel tahun 2015, lanjut mantan birokrat tersebut yang belakangan bergabung ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Mengenai materi hasil pembahasan, dia belum bersedia memberikan keterangan secara rinci, karenan nanti Pansus yang melaporkan pada rapat paripurna DPRD Kalsel.
Tapi, tegasnya, yang perlu dicatat, tugas DPRD Kalsel bukan ekskutor, melainkan hanya sebagai mediator dan fasilitator. "Kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan hukum, menjadi ranah aparat penegak hukum dalam penyelesiannya," katanya.
Ia mengungkapkan, melalui tim kecil, Pansus Adaro tersebut berhasil menemukan data yang tidak sinkron antara perusahaan pertambangan batu bara itu dengan warga masyarakat setempat.
"Persoalan ketidak sinkronan data tersebut menjadi kewenangan kedua belah pihak untuk penyelesaiannya, bukan lagi menjadi ranah dewan. Apakah melalui musyawarah mufakat atau lewat jalur hukum," tutur dia saat ditemuka di ruang kerjanya.
"Kita berharap persoalan Adaro dengan warga Balangan dan Tabalong terkait masalah ganti rugi lahan bisa selesai dalam periode DPRD Kalsel 2014-2019," demikian Hamsyuri.
Permasalahan Adaro dengan warga masyarakat Balangan berlangsung sejak lama dan selama dua periode DPRD Kalsel sebelumnya belum tuntas penanganannya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
"Panitia Khusus (Pansus) penanganan permasalahan Adaro dan Alam Tri Abadi (ATA) bersama tim kecilnya sudah selesai membahas persoalan kedua perusahaan pertambangan tersebut," tuturnya di Banjarmasin, Kamis.
Namun, lanjut wakil rakyat yang bergelar sarjana hukum tersebut, DPRD Kalsel belum bisa memparipurnakan hasil kerja Pansus itu, karena masih dalam proses penyusunan pelaporan.
"Insya Allah, penyampaian hasil Pansus tersebut pada Juni ini juga. Karena bulan-bulan berikut banyak pekerjaan DPRD Kalsel yang menuggu, antara lain pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) gubernur tahun 2014," katanya.
Selain itu, mulai membahas rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Perubahan Kalsel tahun 2015, lanjut mantan birokrat tersebut yang belakangan bergabung ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Mengenai materi hasil pembahasan, dia belum bersedia memberikan keterangan secara rinci, karenan nanti Pansus yang melaporkan pada rapat paripurna DPRD Kalsel.
Tapi, tegasnya, yang perlu dicatat, tugas DPRD Kalsel bukan ekskutor, melainkan hanya sebagai mediator dan fasilitator. "Kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan hukum, menjadi ranah aparat penegak hukum dalam penyelesiannya," katanya.
Ia mengungkapkan, melalui tim kecil, Pansus Adaro tersebut berhasil menemukan data yang tidak sinkron antara perusahaan pertambangan batu bara itu dengan warga masyarakat setempat.
"Persoalan ketidak sinkronan data tersebut menjadi kewenangan kedua belah pihak untuk penyelesaiannya, bukan lagi menjadi ranah dewan. Apakah melalui musyawarah mufakat atau lewat jalur hukum," tutur dia saat ditemuka di ruang kerjanya.
"Kita berharap persoalan Adaro dengan warga Balangan dan Tabalong terkait masalah ganti rugi lahan bisa selesai dalam periode DPRD Kalsel 2014-2019," demikian Hamsyuri.
Permasalahan Adaro dengan warga masyarakat Balangan berlangsung sejak lama dan selama dua periode DPRD Kalsel sebelumnya belum tuntas penanganannya.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015