Pemerintah Indonesia belakangan ini menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam masa pandemi COVID-19, namun DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) secara spesifik melakukan kegiatan terbatas.
Ketua DPRD Kalsel Dr (HC) H Supian HK SH MH menyatakan itu menjawab wartawan/anggota Press Dewan setempat di Banjarmasin, Rabu (28/7) siang.
Ia menjelaskan pengertian kegiatan terbatas di "Rumah Banjar" (Gedung DPRD Kalsel = red) tersebut antara lain pengaturan karyawan/staf, baik yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun masih honorer dan Satpam sebagai tenaga kontrak tidak keseluruhan masuk kantor.
"Bisa dengan cara bekerja dari rumah saja secara bergiliran guna menghindari kemungkinan penularan virus Corona atau COVID-19," ujar anggota DPRD Kalsel dua periode itu.
Begitu pula rapat-rapat DPRD bisa menggunakan sistem virtual atau zoom, seperti dua kali paripurna terakhir, makanya secara fisik tidak banyak anggota Dewan yang hadir, lanjut laki-laki kelahiran Tahun 1957 tersebut.
Ia juga menyatakan untuk sementara ini menolak tamu dari luar daerah serta kedatangan anggota DPRD kabupaten/kota di Kalsel, terutama yang berstatus Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level IV.
"Sama halnya kegiatan anggota DPRD Kalsel seperti kunjungan kerja walau dalam provinsi untuk sementara ini tidak ke kabupaten/kota yang berstatus PPKM level IV. Apalagi ke luar daerah," ujarnya.
Pernyataan Ketua Dewan tersebut sehubungan beberapa orang karyawan/Staf Sekretariat DPRD (Setwan) Kalsel yang positif dari hasil Swab Antigen dalam sepekan terakhir.
Selain itu, ada beberapa anggota Dewan dari hasil mereka di tempat lain (bukan pada Swab Antigen massal karyawan DPRD Kalsel) yang harus isolasi mandiri (Isoman).
"Pokoknya sebagai pelayanan kegiatan Dewan kita harus tetap jalan," tegas wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong itu.
"Namun tetap harus mematuhi protokol kesehatan (Prokes) lebih ketat lagi, sehingga pelayanan jangan sampai stagnan," demikian Supian HK.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
Ketua DPRD Kalsel Dr (HC) H Supian HK SH MH menyatakan itu menjawab wartawan/anggota Press Dewan setempat di Banjarmasin, Rabu (28/7) siang.
Ia menjelaskan pengertian kegiatan terbatas di "Rumah Banjar" (Gedung DPRD Kalsel = red) tersebut antara lain pengaturan karyawan/staf, baik yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun masih honorer dan Satpam sebagai tenaga kontrak tidak keseluruhan masuk kantor.
"Bisa dengan cara bekerja dari rumah saja secara bergiliran guna menghindari kemungkinan penularan virus Corona atau COVID-19," ujar anggota DPRD Kalsel dua periode itu.
Begitu pula rapat-rapat DPRD bisa menggunakan sistem virtual atau zoom, seperti dua kali paripurna terakhir, makanya secara fisik tidak banyak anggota Dewan yang hadir, lanjut laki-laki kelahiran Tahun 1957 tersebut.
Ia juga menyatakan untuk sementara ini menolak tamu dari luar daerah serta kedatangan anggota DPRD kabupaten/kota di Kalsel, terutama yang berstatus Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level IV.
"Sama halnya kegiatan anggota DPRD Kalsel seperti kunjungan kerja walau dalam provinsi untuk sementara ini tidak ke kabupaten/kota yang berstatus PPKM level IV. Apalagi ke luar daerah," ujarnya.
Pernyataan Ketua Dewan tersebut sehubungan beberapa orang karyawan/Staf Sekretariat DPRD (Setwan) Kalsel yang positif dari hasil Swab Antigen dalam sepekan terakhir.
Selain itu, ada beberapa anggota Dewan dari hasil mereka di tempat lain (bukan pada Swab Antigen massal karyawan DPRD Kalsel) yang harus isolasi mandiri (Isoman).
"Pokoknya sebagai pelayanan kegiatan Dewan kita harus tetap jalan," tegas wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong itu.
"Namun tetap harus mematuhi protokol kesehatan (Prokes) lebih ketat lagi, sehingga pelayanan jangan sampai stagnan," demikian Supian HK.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021