DPRD Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait persiapan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 yang dimulai hari ini hingga 2 Agustus 2021.
Rapat dipimpin Ketua Komisi IV dihadiri unsur pimpinan anggota komisi dengan menghadirkan Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial dan Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Plt Dirut RS Sultan Suriansyah di gedung dewan kota, Senin.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin Noorlatifah usai RDP tersebut menyampaikan, pihaknya sebagai wakil rakyat ingin tahu sejauh mana langkah kesiapan pemerintah kota untuk melaksanakan PPKM level 4 yang dimulai hari ini.
"Memang siap tidak siap kita harus laksanakan, tapi kalau kita tadi mendengar penjelasan tentang jumlah tenaga kesehatan yang dimiliki saat ini belum begitu siap," ujar Noorlatifah.
Lala, panggilan akrabnya menyatakan, berdasarkan keterangan Dinkes dan pihak RS Sultan Suriansyah, jumlah tenaga kesehatan saat ini sangat minim, pasalnya pasein COVID-19 terus naik yang harus dirawat di rumah sakit.
Bahkan, kata politisi Golkar itu lagi, Dinkes kesulitan untuk mencari relawan tambahan untuk tenaga kesehatan ini, khususnya untuk profisi dokter, termasuk juga perawat.
"Untuk dokter itu dicari sepuluh orang, yang mendaftar cuma satu orang, ini memang memperihatinkan bagi kami di dewan, sebab perjuangan melawan COVID-19 ini penting tenaga kesehatan mencukupi," tuturnya.
Disektor rumah sakit, di mana pemerintah kota memiliki RS Sultan Suriansyah, saat ini juga tempat perawatan pasein COVID-19 masih kurang, meski pemerintah kota berencana menambah 75 tempat tidur pasein khusus COVID-19 tersebut.
"Saat ini katanya yang siap 50 tempat tidur, itu pun sudah penuh, bahkan ada yang harus dirawat di IGD, pemerintah kota berkomitmen secepatnya menambah hingga totalnya 125 tempat tidur pasein COVID-19," ujarnya.
Untuk hal lainnya, kata Lala, seperti bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak berat pelaksanaan PPKM level 4 ini, Dinas Sosial Kota Banjarmasin menyatakan bantuan pusat sudah mulai turun, yakni, ada yang pada Program Keluarga Harapan (PKH) dan juga melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT), juga ada masing-masing diberi beras 10 kilogram dari Bulog.
"Nah bantuan sosial dari APBD kota ini belum katanya, masih proses pendataan," tutur Lala.
Pihaknya pun menyimpulkan, bahwa PPKM level 4 sama halnya PPKM darurat di daerah Jawa dan Bali ini untuk Kota Banjarmasin memang membuat pemerintah kota harus bekerja ekstra demi menangani peningkatan kasus COVID-19.
"Makanya tadi para pimpinan dewan juga anggota meminta pemerintah kota benar-benar ketat melaksanakan PPKM level 4 ini, menjalankan aturan yang sudah ditetapkan, hingga jadi efektif tidak lagi ada PPKM-PPKM atau apalagi namanya kedepannya," tuturnya.
Dia pun juga mengharapkan masyarakat mematuhi aturan dalam PPKM level 4 ini, karena kebijakan ini tentunya untuk masyarakat juga dapat terhindar dari serangan COVID-19, demikian juga keluarga.
"Kita saling mengawasi dan mengingatkan, COVID-19 harus kita lawan bersama, jangan kondor mentaati protokol kesehatan," ujar Lala.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
Rapat dipimpin Ketua Komisi IV dihadiri unsur pimpinan anggota komisi dengan menghadirkan Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial dan Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Plt Dirut RS Sultan Suriansyah di gedung dewan kota, Senin.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin Noorlatifah usai RDP tersebut menyampaikan, pihaknya sebagai wakil rakyat ingin tahu sejauh mana langkah kesiapan pemerintah kota untuk melaksanakan PPKM level 4 yang dimulai hari ini.
"Memang siap tidak siap kita harus laksanakan, tapi kalau kita tadi mendengar penjelasan tentang jumlah tenaga kesehatan yang dimiliki saat ini belum begitu siap," ujar Noorlatifah.
Lala, panggilan akrabnya menyatakan, berdasarkan keterangan Dinkes dan pihak RS Sultan Suriansyah, jumlah tenaga kesehatan saat ini sangat minim, pasalnya pasein COVID-19 terus naik yang harus dirawat di rumah sakit.
Bahkan, kata politisi Golkar itu lagi, Dinkes kesulitan untuk mencari relawan tambahan untuk tenaga kesehatan ini, khususnya untuk profisi dokter, termasuk juga perawat.
"Untuk dokter itu dicari sepuluh orang, yang mendaftar cuma satu orang, ini memang memperihatinkan bagi kami di dewan, sebab perjuangan melawan COVID-19 ini penting tenaga kesehatan mencukupi," tuturnya.
Disektor rumah sakit, di mana pemerintah kota memiliki RS Sultan Suriansyah, saat ini juga tempat perawatan pasein COVID-19 masih kurang, meski pemerintah kota berencana menambah 75 tempat tidur pasein khusus COVID-19 tersebut.
"Saat ini katanya yang siap 50 tempat tidur, itu pun sudah penuh, bahkan ada yang harus dirawat di IGD, pemerintah kota berkomitmen secepatnya menambah hingga totalnya 125 tempat tidur pasein COVID-19," ujarnya.
Untuk hal lainnya, kata Lala, seperti bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak berat pelaksanaan PPKM level 4 ini, Dinas Sosial Kota Banjarmasin menyatakan bantuan pusat sudah mulai turun, yakni, ada yang pada Program Keluarga Harapan (PKH) dan juga melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT), juga ada masing-masing diberi beras 10 kilogram dari Bulog.
"Nah bantuan sosial dari APBD kota ini belum katanya, masih proses pendataan," tutur Lala.
Pihaknya pun menyimpulkan, bahwa PPKM level 4 sama halnya PPKM darurat di daerah Jawa dan Bali ini untuk Kota Banjarmasin memang membuat pemerintah kota harus bekerja ekstra demi menangani peningkatan kasus COVID-19.
"Makanya tadi para pimpinan dewan juga anggota meminta pemerintah kota benar-benar ketat melaksanakan PPKM level 4 ini, menjalankan aturan yang sudah ditetapkan, hingga jadi efektif tidak lagi ada PPKM-PPKM atau apalagi namanya kedepannya," tuturnya.
Dia pun juga mengharapkan masyarakat mematuhi aturan dalam PPKM level 4 ini, karena kebijakan ini tentunya untuk masyarakat juga dapat terhindar dari serangan COVID-19, demikian juga keluarga.
"Kita saling mengawasi dan mengingatkan, COVID-19 harus kita lawan bersama, jangan kondor mentaati protokol kesehatan," ujar Lala.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021