DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam hal ini Komisi IV Bidang Kesra yang juga membidangi pendidikan dan kebudayaan melakukan sinkronisasi dengan Bappeda provinsi setempat terkait aspirasi rakyat.
Ketua Komisi IV HM Lutfi Saifuddin SSos berharap, hasil sinkronisasi dan harmonisasi dari aspirasi masyarakat yang masuk dalam pokok pikiran (Pokir) anggota Dewan masuk dalam rencana pembangunan tahun anggaran 2022 BAPPEDA Kalsel.
"Kami dari Komisi IV saat ini fokus memperjuangkan aspirasi dari masyarakat yang masuk ke kami, melalui kegiatan Reses dan Sosialisasi Perda (Sosper)," ujar wakil rakyat dari Partai Gerindra tersebut, Rabu (21/7).
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarmasin itu berharap, agar aspirasi masyarakat tersebut menjadi prioritas utama untuk menentukan arah pembangunan Tahun 2022.
"Di antara aspirasi masyarakat, agar pemerintah memberikan sentuhan lebih kepada mahasiswa dan pondok pesantren serta sekolah keagamaan lain serta bantuan dan perlindungan terhadap lansia. Hal-hal itulah yang ingin kita perjuankan, " tegas Lutfi.
Menanggapi permasalahan tersebut, Kasubbid Pendidikan dan Kebudayaan BAPPEDA Kalsel Bambang SE, MA mengatakan, Pokir dari Komisi IV yang diserap dari masyarakat nantinya akan definisikan terlebih dahulu ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2017 untuk diteliti.
"Hal itu penting, supaya nanti pada saat terealisasi tidak menyalahi aturan yang berlaku," kata Bambang.
Rapat Komisi IV bersama Bappeda Kalsel untuk sinkronisasi program pembangunan terkait Pokir anggota Dewan atau aspirasi masyarakat itu, 19 Juli lalu.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
Ketua Komisi IV HM Lutfi Saifuddin SSos berharap, hasil sinkronisasi dan harmonisasi dari aspirasi masyarakat yang masuk dalam pokok pikiran (Pokir) anggota Dewan masuk dalam rencana pembangunan tahun anggaran 2022 BAPPEDA Kalsel.
"Kami dari Komisi IV saat ini fokus memperjuangkan aspirasi dari masyarakat yang masuk ke kami, melalui kegiatan Reses dan Sosialisasi Perda (Sosper)," ujar wakil rakyat dari Partai Gerindra tersebut, Rabu (21/7).
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarmasin itu berharap, agar aspirasi masyarakat tersebut menjadi prioritas utama untuk menentukan arah pembangunan Tahun 2022.
"Di antara aspirasi masyarakat, agar pemerintah memberikan sentuhan lebih kepada mahasiswa dan pondok pesantren serta sekolah keagamaan lain serta bantuan dan perlindungan terhadap lansia. Hal-hal itulah yang ingin kita perjuankan, " tegas Lutfi.
Menanggapi permasalahan tersebut, Kasubbid Pendidikan dan Kebudayaan BAPPEDA Kalsel Bambang SE, MA mengatakan, Pokir dari Komisi IV yang diserap dari masyarakat nantinya akan definisikan terlebih dahulu ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2017 untuk diteliti.
"Hal itu penting, supaya nanti pada saat terealisasi tidak menyalahi aturan yang berlaku," kata Bambang.
Rapat Komisi IV bersama Bappeda Kalsel untuk sinkronisasi program pembangunan terkait Pokir anggota Dewan atau aspirasi masyarakat itu, 19 Juli lalu.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021