Pihak wakil rakyat di DPRD Kota Banjarmasin mengingat pemerintah kota untuk ketepatan penggunaan dana penanganan COVID-19 yang sangat besar, hingga benar-benar dirasakan efektif menanggulangi bencana besar ini.
Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin HM Yamin di Banjarmasin, Kamis, pihaknya mengkritisi laporan penggunaan dana belanja tak terduga tahun 2020 untuk penanganan COVID-19 di dinas kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang begitu besar.
Karena, ucap dia, efektivitas penanggulangan pandemi COVID-19 selama ini atau dari tahun 2020 hingga 2021 ini belum begitu dirasakan keberhasilannya, sebab angka kasus COVID-19 terus naik, bahkan saat ini makin mengkhawatirkan.
Padahal, ucap dia, untuk di dinas kesehatan sendiri penggunaan dana COVID-19 tahun 2020 mencapai Rp31 miliar, belum lagi di BPBD kota yang lebih besar lagi, hingga totalnya lebih Rp100 miliar, tapi dirasa belum ada perubahan kearah lebih baik untuk penanganan pandemi ini.
"Kita harap tahun ini yang anggarannya juga sangat besar, bahkan tidak menuntut kemungkinan akan terjadi refocusing lagi atau kegiatan anggaran pemerintah yang semula digunakan untuk membangun dipotong untuk penangganan COVID-19 ini," ujar politisi Gerindra ini.
Dari itu, ucap Yamin, koordinasi lintas sektor harus benar-benar diefektifkan untuk penanggulangan dan pengawasan saat ini, karena kasus COVID-19 makin naik, bahkan dalam beberapa hari kemarin sudah rata-rata di atas 100 kasus baru.
Di sisi lain saat ini, katanya, pembelajaran tatap muka di sekolah untuk tahun ajaran baru 2021/2022 dimulai, di mana penanganan dan pengawasan harus betul-betul serius, bencana COVID-19 di negeri ini makin mengerikan.
"Jadi penegakan protokol kesehatan memang harus benar-benar dijalankan ini, hal demikian juga yang sangat dikritisi beberapa anggota dewan saat rapat dengan Dinkes dan BPBD pada rapat laporan penggunaan dana belanja tak terduga tahun 2020 untuk penanganan COVID-19 oleh Pemkot," tuturnya.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021