Batulicin, (AntaranewsKalsel) - Anggota DPRD Kabupten Barito Kuala (Batola), Kalimantam Selatan, berkunjung ke Kabupaten Tanah Bumbu, untuk belajar dalam mengelola Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
"Kami datang ke Tanah Bumbu untuk saling bertukar informasi tentang pengelolaan Badan Penyelenggara Jaaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang sudah dilaksanakan di Tanah Bumbu," ujar Ketua rombongan dari Komisi II Kabupaten Batola, Amin Hidayat di Batulicin, Minggu.
Dikatakan, Kabupaten Batola saat ini belum memiliki Kantor BPJS sehingga belum bisa melaksanakan kerjasama untuk melindungi keselamatan kerja PNS dan masyarakat Batola pada umumnya.
"Nantinya setelah diskusi dan bertukar pikiran tentang BPJS, tidak menutup kemungkinan kedepannya Pemerintah Kabupaten Batola akan ikut kerjasama dengan pihak BPJS di bidang ketenagakerjaan," terangnya.
Dengan kerja sama antara Pemerintah Daerah dan BPJS Bidang Ketenagakerjaan mampu memberikan rasa aman dan jaminan bagi masyarakat jika pada suatu saat nanti mengalami kecelakaan kerja.
Sekertaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Said Akhmad, menyambut gembira dengan kedatangan rombongan DPRD Kabupaten Batola ke Bumi "Bersujud" untuk saling berbagi ilmu.
Dijelaskan Said, pengelolaan BPJS di Kabupaten Tanah Bumbu merupakan inisiatif dari Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming yang menginginkan masyarakat mendapatkan jaminan keselamatan kerja.
"Sebagai bentuk kepedulian Bupati terhadap masyrakat maka pemerintah daerah menjalin kerja sama dengan BPJS di Bidang Ketenagakerjaan," kata Said.
Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Tanah Bumbu dimasukan sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2015 dan anggarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Apabila PNS mengalami kecelakaan kerja atau meninggal dunia maka mereka akan mendapatkan santunan,dan kedepannya kami juga akan memasukkan pegawai Honorer menjadi anggota BPJS.
"Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga sangat memperhatikan keselamatan kerja masyarakat karena di Tanah Bumbu terdapat banyak perusahaan."
Keberpihakan pemerintah daerah terhadap masyarakat yaitu dengan mengirim surat ke perusahaan yang ada di Tanbu untuk memasukkan pekerjanya menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan.
"Kami menghimbau pihak perusahaan untuk menjamin keselamatan kerja karyawannya melalui BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah Daerah menghendaki agar perusahaan jangan melihat dari keuntungan saja namun mentelantarkan keselamatan kerja karyawan, untuk itu setiap perusahaan kami ajak menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan," jelas Sekda.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
"Kami datang ke Tanah Bumbu untuk saling bertukar informasi tentang pengelolaan Badan Penyelenggara Jaaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang sudah dilaksanakan di Tanah Bumbu," ujar Ketua rombongan dari Komisi II Kabupaten Batola, Amin Hidayat di Batulicin, Minggu.
Dikatakan, Kabupaten Batola saat ini belum memiliki Kantor BPJS sehingga belum bisa melaksanakan kerjasama untuk melindungi keselamatan kerja PNS dan masyarakat Batola pada umumnya.
"Nantinya setelah diskusi dan bertukar pikiran tentang BPJS, tidak menutup kemungkinan kedepannya Pemerintah Kabupaten Batola akan ikut kerjasama dengan pihak BPJS di bidang ketenagakerjaan," terangnya.
Dengan kerja sama antara Pemerintah Daerah dan BPJS Bidang Ketenagakerjaan mampu memberikan rasa aman dan jaminan bagi masyarakat jika pada suatu saat nanti mengalami kecelakaan kerja.
Sekertaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Said Akhmad, menyambut gembira dengan kedatangan rombongan DPRD Kabupaten Batola ke Bumi "Bersujud" untuk saling berbagi ilmu.
Dijelaskan Said, pengelolaan BPJS di Kabupaten Tanah Bumbu merupakan inisiatif dari Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming yang menginginkan masyarakat mendapatkan jaminan keselamatan kerja.
"Sebagai bentuk kepedulian Bupati terhadap masyrakat maka pemerintah daerah menjalin kerja sama dengan BPJS di Bidang Ketenagakerjaan," kata Said.
Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Tanah Bumbu dimasukan sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2015 dan anggarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Apabila PNS mengalami kecelakaan kerja atau meninggal dunia maka mereka akan mendapatkan santunan,dan kedepannya kami juga akan memasukkan pegawai Honorer menjadi anggota BPJS.
"Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga sangat memperhatikan keselamatan kerja masyarakat karena di Tanah Bumbu terdapat banyak perusahaan."
Keberpihakan pemerintah daerah terhadap masyarakat yaitu dengan mengirim surat ke perusahaan yang ada di Tanbu untuk memasukkan pekerjanya menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan.
"Kami menghimbau pihak perusahaan untuk menjamin keselamatan kerja karyawannya melalui BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah Daerah menghendaki agar perusahaan jangan melihat dari keuntungan saja namun mentelantarkan keselamatan kerja karyawan, untuk itu setiap perusahaan kami ajak menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan," jelas Sekda.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015