Pengamat ekonomi syariah Kalsel, Dr M. Arif Budiman, S.Ag, M.E.I menilai, provinsinya belum serius ingin mengembangkan konsep wisata halal, padahal Kalsel memiliki karakter religiusitas yang kuat dan didukung sumber daya alam yang potensial.
"Dari riset yang kami lakukan, di Kalsel belum ada regulasi, kebijakan atau program dari pemerintah daerah yang secara khusus mengatur dan mempromosikan wisata halal ini," ujarnya di Banjarmasin, Jumat.
Berbeda dengan daerah-daerah lain di luar Kalsel, katanya, seperti Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), itu sudah memiliki peraturan daerah tentang wisata halal ini. Ada juga yang menyebutnya Perda Pariwisata Halal.
"Kota Banjarmasin memang sedang dalam proses penyusunan Perda Pariwisata Halal itu, kalau di Aceh dan NTB sudah jauh lebih dulu, pariwisata kedua daerah ini terbilang cukup maju," ujarnya.
Menurut Dosen Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah di Politeknik Negeri Banjarmasin ini, wisata syariah bisa diartikan luas, yaitu semua jenis pariwisata yang dikelola sesuai atau tidak bertentangan dengan tuntutan syariat Islam.
"Jadi tempat wisata itu memang tidak harus berlabel syariah, sepanjang tidak ada unsur haram dan hal yang dilarang Allah, kemudian nilai-nilai universal syariah, seperti kejujuran, profesionalisme, kebersihan, keindahan, dan lain-lain, maka itu sudah bisa dikatakan wisata syariah atau wisata halal," tuturnya.
Dalam hal ini, katanya, sebuah objek wisata yang menampilkan keindahan alam seperti pegunungan atau pasir pantai dengan lautan yang biru, selama tidak ada hal-hal yang haram beredar di sana, misalnya minuman beralkohol, narkoba dan tempat yang menimbulkan maksiat, sudah bisa diklaim wisata Syariah.
Di sana tentunya juga harus dilengkapi fasilitas untuk beribadah, seperti ada mushola, restoran atau rumah makan halal, toilet, dan juga hotel/penginapan yang halal. Di samping itu, keuangan syariah juga perlu dilibatkan dalam mendukung industri wisata halal ini.
"Kita kadang menuntut eklusifnya untuk wisata syariah itu, padahal syariah itu universal, sepanjang nilai-nilai kejujuran, profesionalisme, keindahan, kebersihan, keramahan, diterapkan di sana, itu sudah menggambarkan tuntunan syariah," terangnya.
Arif Budiman mengatakan, Kalsel ini memiliki potensi untuk kemajuan mengembangkan konsep pariwisata syariah ini, selain didukung masyarakatnya yang terkenal religius dan keindahan alamnya, disini juga terdapat banyak obyek dan atraksi wisata religi yang unik.
"Tujuan pariwisata syariah ini kan di antaranya untuk menggaet wisatawan Timur Tengah, Muslim dan kaya, ini akan memberi keuntungan besar bagi ekonomi daerah kita," ujarnya.
Arif Budiman menyampaikan, sektor pariwisata merupakan sektor yang lebih menjanjikan bagi kemajuan perekonomian daerah.
"Karenanya Kalsel harus serius betul menggarap sektor wisata ini, tetapi tetap mengedepankan kebudayaan yang islami, karena sesuai karakter masyarakat daerah ini. Dan di era pandemi ini, pariwisata syariah atau halal tentu harus dikelola dengan protokol kesehatan yang ketat. Penerapan CHSE (Cleanliness, Health, Safety, & Environmental Sustainability) harus dijalankan," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
"Dari riset yang kami lakukan, di Kalsel belum ada regulasi, kebijakan atau program dari pemerintah daerah yang secara khusus mengatur dan mempromosikan wisata halal ini," ujarnya di Banjarmasin, Jumat.
Berbeda dengan daerah-daerah lain di luar Kalsel, katanya, seperti Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), itu sudah memiliki peraturan daerah tentang wisata halal ini. Ada juga yang menyebutnya Perda Pariwisata Halal.
"Kota Banjarmasin memang sedang dalam proses penyusunan Perda Pariwisata Halal itu, kalau di Aceh dan NTB sudah jauh lebih dulu, pariwisata kedua daerah ini terbilang cukup maju," ujarnya.
Menurut Dosen Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah di Politeknik Negeri Banjarmasin ini, wisata syariah bisa diartikan luas, yaitu semua jenis pariwisata yang dikelola sesuai atau tidak bertentangan dengan tuntutan syariat Islam.
"Jadi tempat wisata itu memang tidak harus berlabel syariah, sepanjang tidak ada unsur haram dan hal yang dilarang Allah, kemudian nilai-nilai universal syariah, seperti kejujuran, profesionalisme, kebersihan, keindahan, dan lain-lain, maka itu sudah bisa dikatakan wisata syariah atau wisata halal," tuturnya.
Dalam hal ini, katanya, sebuah objek wisata yang menampilkan keindahan alam seperti pegunungan atau pasir pantai dengan lautan yang biru, selama tidak ada hal-hal yang haram beredar di sana, misalnya minuman beralkohol, narkoba dan tempat yang menimbulkan maksiat, sudah bisa diklaim wisata Syariah.
Di sana tentunya juga harus dilengkapi fasilitas untuk beribadah, seperti ada mushola, restoran atau rumah makan halal, toilet, dan juga hotel/penginapan yang halal. Di samping itu, keuangan syariah juga perlu dilibatkan dalam mendukung industri wisata halal ini.
"Kita kadang menuntut eklusifnya untuk wisata syariah itu, padahal syariah itu universal, sepanjang nilai-nilai kejujuran, profesionalisme, keindahan, kebersihan, keramahan, diterapkan di sana, itu sudah menggambarkan tuntunan syariah," terangnya.
Arif Budiman mengatakan, Kalsel ini memiliki potensi untuk kemajuan mengembangkan konsep pariwisata syariah ini, selain didukung masyarakatnya yang terkenal religius dan keindahan alamnya, disini juga terdapat banyak obyek dan atraksi wisata religi yang unik.
"Tujuan pariwisata syariah ini kan di antaranya untuk menggaet wisatawan Timur Tengah, Muslim dan kaya, ini akan memberi keuntungan besar bagi ekonomi daerah kita," ujarnya.
Arif Budiman menyampaikan, sektor pariwisata merupakan sektor yang lebih menjanjikan bagi kemajuan perekonomian daerah.
"Karenanya Kalsel harus serius betul menggarap sektor wisata ini, tetapi tetap mengedepankan kebudayaan yang islami, karena sesuai karakter masyarakat daerah ini. Dan di era pandemi ini, pariwisata syariah atau halal tentu harus dikelola dengan protokol kesehatan yang ketat. Penerapan CHSE (Cleanliness, Health, Safety, & Environmental Sustainability) harus dijalankan," ujarnya.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021