Barabai, (Antaranews Kalsel) - Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, berkomitmen mendukung pengembangan dan peningkatan pangan tanpa harus mengeksploitasi tambang batu bara di daerahnya.
Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Hulu Sungai Tengah (HST) H Akhmad Tamzil di Barabai, Selasa mengatakan, untuk mendukung komitmen tersebut, pihaknya telah mengirimkan surat resmi kepada Kasubbid Pengawasan Minerba, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementerian ESDM RI.
Surat berkop resmi Nomor 660/58./BPLH/2015 berisi dukungan tentang program ketahanan pangan pada 24 Februari 2015 silam.
"Surat itu adalah usaha HST sekaligus permohonan agar menunda kegiatan PT Mantimin Coal Mining (PT MCM) di kawasan Blok Batu Tangga sebagai tindaklanjut evaluasi status kegiatan studi kelayakan," katanya.
Menurut Tamzil, upaya lain untuk mendukung komitmen tersebut, adalah dengan tekad pemerintah daerah untuk mempertahanan Adipura, yang merupakan lambang keberpihakan pada kebersihan dan kelestarian lingkungan.
Point penting HST untuk peningkatan kesejahteraan saat ini adalah, tetap bertahan dengan posisi tidak ada tambang batu bara di bumi murakata.
"Jadi kami harap, masyarakat diminta lebih tenang saat isu itu kembali dicuatkan kembali ke permukaan," katanya.
Kebijakan pro lingkungan itu, tambah dia, demi mempertahankan Pegunungan Meratus di HST agar tidak terjamah, kendati di dalamnya ada 2 izin PKP2B yang diterbitkan pusat.
Kelestarian alam yang berwawasan lingkungan, tambah dia, adalah kebijakan yang segaris dengan keinginan masyarakat HST.
Tamzil berharap, masyarakat tidak terlalu terpangaruh dengan isu ekspoitasi sumber daya alam seperti batu bara. Pasalnya, BPLH HST belum pernah menerbitkan selembar izin pun untuk eksploitasi tambang batu bara.
"Hal itu juga sejalan dengan RPJP HST yang tidak memuat item batu bara," katanya.
Ia mengakui, isu batu bara sangat mudah dibawa-bawa untuk kepentingan tertentu, namun pemerintah memastikan, bahwa masyarakat belum merasa perlu membuka sektor pertambangan batu bara.
Batu Tangga, tambah dia, adalah sumber air dan bagian penting dalam area tangkapan air. Di bawahnya, juga telah dibangun Bendungan dan Daerah Irigasi Batang Alai yang mampu mengairi sawah selus 5.595 hektare yang dimanfaatkan kurang lebih 20 ribu petani. Investasi pertanian itu nilainmya lebih Rp 150 miliar.
Kendati HST tetap menghormati izin PKP2B yang telah diterbitkan pusat, bumi murakata juga perlu mendukung program pemerintah pusat untuk memperkuat ketahanan pangan menuju swasembada dan kedaulatan pangan, dengan memperkuat daerah irigasi.
Program pelestarian lingkungan jadi prioritas utama dan sektor pertanian dan perkebunan adalah sektor unggulan. Itu sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) HST.
"HST satu-satunya kabupaten di Kalsel yang tidak menambang batu bara padahal menyimpan potensi dengan deposit yang besar," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Hulu Sungai Tengah (HST) H Akhmad Tamzil di Barabai, Selasa mengatakan, untuk mendukung komitmen tersebut, pihaknya telah mengirimkan surat resmi kepada Kasubbid Pengawasan Minerba, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementerian ESDM RI.
Surat berkop resmi Nomor 660/58./BPLH/2015 berisi dukungan tentang program ketahanan pangan pada 24 Februari 2015 silam.
"Surat itu adalah usaha HST sekaligus permohonan agar menunda kegiatan PT Mantimin Coal Mining (PT MCM) di kawasan Blok Batu Tangga sebagai tindaklanjut evaluasi status kegiatan studi kelayakan," katanya.
Menurut Tamzil, upaya lain untuk mendukung komitmen tersebut, adalah dengan tekad pemerintah daerah untuk mempertahanan Adipura, yang merupakan lambang keberpihakan pada kebersihan dan kelestarian lingkungan.
Point penting HST untuk peningkatan kesejahteraan saat ini adalah, tetap bertahan dengan posisi tidak ada tambang batu bara di bumi murakata.
"Jadi kami harap, masyarakat diminta lebih tenang saat isu itu kembali dicuatkan kembali ke permukaan," katanya.
Kebijakan pro lingkungan itu, tambah dia, demi mempertahankan Pegunungan Meratus di HST agar tidak terjamah, kendati di dalamnya ada 2 izin PKP2B yang diterbitkan pusat.
Kelestarian alam yang berwawasan lingkungan, tambah dia, adalah kebijakan yang segaris dengan keinginan masyarakat HST.
Tamzil berharap, masyarakat tidak terlalu terpangaruh dengan isu ekspoitasi sumber daya alam seperti batu bara. Pasalnya, BPLH HST belum pernah menerbitkan selembar izin pun untuk eksploitasi tambang batu bara.
"Hal itu juga sejalan dengan RPJP HST yang tidak memuat item batu bara," katanya.
Ia mengakui, isu batu bara sangat mudah dibawa-bawa untuk kepentingan tertentu, namun pemerintah memastikan, bahwa masyarakat belum merasa perlu membuka sektor pertambangan batu bara.
Batu Tangga, tambah dia, adalah sumber air dan bagian penting dalam area tangkapan air. Di bawahnya, juga telah dibangun Bendungan dan Daerah Irigasi Batang Alai yang mampu mengairi sawah selus 5.595 hektare yang dimanfaatkan kurang lebih 20 ribu petani. Investasi pertanian itu nilainmya lebih Rp 150 miliar.
Kendati HST tetap menghormati izin PKP2B yang telah diterbitkan pusat, bumi murakata juga perlu mendukung program pemerintah pusat untuk memperkuat ketahanan pangan menuju swasembada dan kedaulatan pangan, dengan memperkuat daerah irigasi.
Program pelestarian lingkungan jadi prioritas utama dan sektor pertanian dan perkebunan adalah sektor unggulan. Itu sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) HST.
"HST satu-satunya kabupaten di Kalsel yang tidak menambang batu bara padahal menyimpan potensi dengan deposit yang besar," katanya.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015