Pemerintah Kabupaten Tapin menggelar Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) untuk lingkungan kepemerintahannya selama tiga hari di hotel Aston di Kabupaten Banjar.
Bupati Tapin HM Arifin Arpan, Rabu, mengatakan, Bimtek tersebut dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada perangkat daerah agar lebih memahami penyusunan laporan SAKIP.
"Simaklah Bimtek dengan baik agar dalam menyusun laporan tidak memiliki kesalahan dan ada kemajuan," tegasnya.
Ditekankannya, bahwa SAKIP jangan jalan ditempat, harus memiliki input dan output yang jelas, tepat, dan mencapai sasaran.
"Hal ini dikarenakan dalam membuat laporan merupakan tanggung jawab SKPD terkait, dan sesuai dengan anggaran yang diminta. Jangan meminta anggaran yang besar namun hasilnya tidak jelas," jelasnya.
Permintaan Arifin tidak muluk, dia meminta SKPD hanya perlu memiliki sedikit kegiatan atau program namun bermanfaat bagi daerah dan masyarakat, sehingga anggaran yang dikeluarkan tidak sia - sia.
Kepala Bagian Organisasi Setda Tapin Hj Ni'mah mengatakan bahwa Penyusunan Laporan Kinerja (PLK) merupakan kewajiban setiap pemerintah daerah dan perangkat daerah dengan tujuan untuk mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah dan memberikan informasi kepada pihak internal maupun eksternal organisasi yang berkepentingan dan berwenang.
Tidak hanya itu, disampaikannya untuk memantapkan implementasi SAKIP guna mendorong terwujudnya instansi pemerintah yang akuntabel dan berkinerja tinggi.
Selain itu laporan dimaksud juga sebagai upaya perbaikan secara berkesinambungan bagi instansi pemerintah maupun perangkat daerah untuk meningkatkan kinerjanya.
"Dengan adanya bimtek SAKIP ini untuk memberikan pengetahuan dan informasi mengenai laporan kinerja masing masing SKPD," jelasnya
Sementara itu Kepala Inspektorat Kalsel Ahmad Fydayeen mengatakan SAKIP merupakan bagian penting dalam reformasi dan birokrasi di pemerintahan, yang bertujuan agar APBD dan APBN tepat sasaran.
"Implementasi SAKIP sendiri bahwa kinerja yang tinggi dan dapat memanfaatkan anggaran dengan efisien," Ucapnya
Ditambahkannya, efisiensi yang sering ditemukan dalam pembuatan SAKIP yakni orientasi saja namun bukan hasilnya, sehingga apa yang diprogramkan tidak mampu menjawab sasaran.
Baca juga: Tanah Tapin di Kalsel hasilkan bawang merah 8,4 ton perhektar
Baca juga: Peduli lingkungan Pemkab Tapin bongkar 103 rumah di pinggir sungai
Baca juga: Wakil Bupati Tapin Syafrudin Noor suarakan dampak kerusakan lingkungan hidup
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
Bupati Tapin HM Arifin Arpan, Rabu, mengatakan, Bimtek tersebut dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada perangkat daerah agar lebih memahami penyusunan laporan SAKIP.
"Simaklah Bimtek dengan baik agar dalam menyusun laporan tidak memiliki kesalahan dan ada kemajuan," tegasnya.
Ditekankannya, bahwa SAKIP jangan jalan ditempat, harus memiliki input dan output yang jelas, tepat, dan mencapai sasaran.
"Hal ini dikarenakan dalam membuat laporan merupakan tanggung jawab SKPD terkait, dan sesuai dengan anggaran yang diminta. Jangan meminta anggaran yang besar namun hasilnya tidak jelas," jelasnya.
Permintaan Arifin tidak muluk, dia meminta SKPD hanya perlu memiliki sedikit kegiatan atau program namun bermanfaat bagi daerah dan masyarakat, sehingga anggaran yang dikeluarkan tidak sia - sia.
Kepala Bagian Organisasi Setda Tapin Hj Ni'mah mengatakan bahwa Penyusunan Laporan Kinerja (PLK) merupakan kewajiban setiap pemerintah daerah dan perangkat daerah dengan tujuan untuk mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah dan memberikan informasi kepada pihak internal maupun eksternal organisasi yang berkepentingan dan berwenang.
Tidak hanya itu, disampaikannya untuk memantapkan implementasi SAKIP guna mendorong terwujudnya instansi pemerintah yang akuntabel dan berkinerja tinggi.
Selain itu laporan dimaksud juga sebagai upaya perbaikan secara berkesinambungan bagi instansi pemerintah maupun perangkat daerah untuk meningkatkan kinerjanya.
"Dengan adanya bimtek SAKIP ini untuk memberikan pengetahuan dan informasi mengenai laporan kinerja masing masing SKPD," jelasnya
Sementara itu Kepala Inspektorat Kalsel Ahmad Fydayeen mengatakan SAKIP merupakan bagian penting dalam reformasi dan birokrasi di pemerintahan, yang bertujuan agar APBD dan APBN tepat sasaran.
"Implementasi SAKIP sendiri bahwa kinerja yang tinggi dan dapat memanfaatkan anggaran dengan efisien," Ucapnya
Ditambahkannya, efisiensi yang sering ditemukan dalam pembuatan SAKIP yakni orientasi saja namun bukan hasilnya, sehingga apa yang diprogramkan tidak mampu menjawab sasaran.
Baca juga: Tanah Tapin di Kalsel hasilkan bawang merah 8,4 ton perhektar
Baca juga: Peduli lingkungan Pemkab Tapin bongkar 103 rumah di pinggir sungai
Baca juga: Wakil Bupati Tapin Syafrudin Noor suarakan dampak kerusakan lingkungan hidup
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021