H Aulia Oktafiandi dan H Mansyah Sabri secara resmi dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) pada Jum'at 26 Februari 2021 yang lalu, tepat pada Sabtu 5 Juni 2021 sudah 100 hari menjabat .
Selama 100 hari menjabat tersebut, apa yang sudah dilakukan untuk pemerintahan maupun masyarakat Bumi Murakata?
Wakil Bupati HST, H Mansyah Sabri saat diwawancarai ANTARA pada Selasa (15/6) di ruang kerjanya menjawab, belum banyak yang bisa dilakukan dan terlihat hasil kinerjanya di masyarakat.
"Saat ini, kerja kita lebih banyak konsolidasi, memang belum terlihat di masyarakat, karena berkaitan dengan pembenahan masalah sikap," katanya.
Selain itu, Ia juga menyatakan masih melakukan pembenahan masalah konsep serta strategi pencapaian program kerjanya.
"Kalau konsolidasi dan konsep sudah mantap serta matang berjalan tahun ini, nantinya juga akan kelihatan sendiri hasil kerja kita, kalau sekarang saya belum bisa banyak memberikan keterangan," ujar Mansyah.
Ia menyebutkan, masalah sikap ini sangat penting, makanya Dia senantiasa sidak dan silaturahmi ke beberapa SKPD untuk memberikan motivasi dan mengevaluasi kinerja setiap PNS.
"Program kerja yang kami susun ini sebenarnya untuk capaian selama lima tahun, namun masa jabatan hanya selama 3,5 Tahun," katanya.
Jadi dikatakan Dia, program kerja lima tahun itu harus dikebut agar bisa direalisasi selama 3,5 tahun ini.
Oleh sebab itu Ia menegaskan, seluruh aparat Pemkab HST mulai dari tingkat atas sampai bawah harus sama-sama kinerjanya dipacu.
"Semua pihak terutama PNS tidak bisa lagi santai, kalau santai tidak bakal tercapai pragram kerja kita selama 3,5 tahun ini," katanya.
Saat sidak Ia senantiasa menekankan masalah disiplin PNS, menurut Wabup, disiplin tidak berarti datang dan pulang tepat waktu, namun seluruh jajaran harus tahu dan mengerti uraian tugas pokok mereka.
Selain itu, kepala SKPD hingga di tingkat jajaran bawah ditegaskannya harus mengerti program yang akan dicapai itu apa dan kapan bisa direalisasi.
"Pejabat harus mengerti itu dan bisa memacu anak buahnya untuk bekerja dengan baik dan target bisa tercapai, jika tidak tercapai maka akan kita evaluasi terus," tegasnya.
Ia menuturkan, seluruh SKPD juga kita tuntut untuk berinovasi menciptakan program yang benar-benar bisa dinikmati dan bermanfaat bagi masyarakat.
"Misalnya fokus satu saja program yang menarik serta maju dan bisa tercapai untuk mensejahterakan masyarakat, itu sudah cukup dan pemerintahan ini akan dikenang," katanya.
Ia juga mengakui, saat ini penilaian masalah keuangan Pemkab HST Tahun Anggaran 2020 hanya memperoleh predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan belum mampu mempertahankan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WTP).
Oleh sebab itu, Tahun 2021 pihaknya akan lebih serius lagi dalam mengelola masalah keuangan daerah. "Penilaian KPK dan BPK itu harus menjadi perhatian kita semua termasuk jajaran SKPD agar ke depan kondisi keuangan kita kembali sehat," kata Wabup.
"Jika ada satu instansi atau SKPD saja bermasalah terkait penggunaan anggaran, maka akan segera kita evaluasi untuk perbaikan, jangan sampai daerah kita malu lagi dan tersandung masalah kasus korupsi," katanya.
Ditambahkannya, jika ada kepala SKPD yang tidak mau kita evaluasi, maka akan kita panggil, jika dipanggil tidak datang maka akan kita cari ke kantor, jika di kator masih tidak ada, maka akan kita cari ke rumahnya. "Karena kerja kita seperti itu dan seluruh kepala SKPD harus bertanggungjawab terhadap apa yang dikerjakannya," tegas Mansyah.
Masalah warga yang berada di wilayah rawan bencana khususnya banjir juga menjadi perhatian dan prioritas pemerintahannya. "Penanganan banjir memang sudah menjadi kewajiban dan konsentrasi penuh kita untuk menanggulanginya, terutama tentang jembatan dan normalisasi sungai serta perumahan warga yang terdampak," katanya.
Dianyatakan Mansyah, Tahun 2021 ini memang sudah diupayakan, namun realisasinya tidak bisa sekaligus 100 persen. "Secara bertahap akan kita lakukan pembenahan dan pembangunannya, karena kami sangat mengerti betapa phobianya masyarakat di daerah aliran sungai itu dengan hujan dan banjir, makanya secepatnya akan kita realisasi," tuntasnya.
Baca juga: Sidak ke Kominfo, Wabup HST minta radio milik pemerintah lebih aktif lagi
Baca juga: Jembatan permanen di wilayah banjir HST tidak dapat dipastikan terbangun tahun ini
Baca juga: Siap-siap, ratusan PNS eselon III dan IV Pemkab HST akan difungsional
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
Selama 100 hari menjabat tersebut, apa yang sudah dilakukan untuk pemerintahan maupun masyarakat Bumi Murakata?
Wakil Bupati HST, H Mansyah Sabri saat diwawancarai ANTARA pada Selasa (15/6) di ruang kerjanya menjawab, belum banyak yang bisa dilakukan dan terlihat hasil kinerjanya di masyarakat.
"Saat ini, kerja kita lebih banyak konsolidasi, memang belum terlihat di masyarakat, karena berkaitan dengan pembenahan masalah sikap," katanya.
Selain itu, Ia juga menyatakan masih melakukan pembenahan masalah konsep serta strategi pencapaian program kerjanya.
"Kalau konsolidasi dan konsep sudah mantap serta matang berjalan tahun ini, nantinya juga akan kelihatan sendiri hasil kerja kita, kalau sekarang saya belum bisa banyak memberikan keterangan," ujar Mansyah.
Ia menyebutkan, masalah sikap ini sangat penting, makanya Dia senantiasa sidak dan silaturahmi ke beberapa SKPD untuk memberikan motivasi dan mengevaluasi kinerja setiap PNS.
"Program kerja yang kami susun ini sebenarnya untuk capaian selama lima tahun, namun masa jabatan hanya selama 3,5 Tahun," katanya.
Jadi dikatakan Dia, program kerja lima tahun itu harus dikebut agar bisa direalisasi selama 3,5 tahun ini.
Oleh sebab itu Ia menegaskan, seluruh aparat Pemkab HST mulai dari tingkat atas sampai bawah harus sama-sama kinerjanya dipacu.
"Semua pihak terutama PNS tidak bisa lagi santai, kalau santai tidak bakal tercapai pragram kerja kita selama 3,5 tahun ini," katanya.
Saat sidak Ia senantiasa menekankan masalah disiplin PNS, menurut Wabup, disiplin tidak berarti datang dan pulang tepat waktu, namun seluruh jajaran harus tahu dan mengerti uraian tugas pokok mereka.
Selain itu, kepala SKPD hingga di tingkat jajaran bawah ditegaskannya harus mengerti program yang akan dicapai itu apa dan kapan bisa direalisasi.
"Pejabat harus mengerti itu dan bisa memacu anak buahnya untuk bekerja dengan baik dan target bisa tercapai, jika tidak tercapai maka akan kita evaluasi terus," tegasnya.
Ia menuturkan, seluruh SKPD juga kita tuntut untuk berinovasi menciptakan program yang benar-benar bisa dinikmati dan bermanfaat bagi masyarakat.
"Misalnya fokus satu saja program yang menarik serta maju dan bisa tercapai untuk mensejahterakan masyarakat, itu sudah cukup dan pemerintahan ini akan dikenang," katanya.
Ia juga mengakui, saat ini penilaian masalah keuangan Pemkab HST Tahun Anggaran 2020 hanya memperoleh predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan belum mampu mempertahankan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WTP).
Oleh sebab itu, Tahun 2021 pihaknya akan lebih serius lagi dalam mengelola masalah keuangan daerah. "Penilaian KPK dan BPK itu harus menjadi perhatian kita semua termasuk jajaran SKPD agar ke depan kondisi keuangan kita kembali sehat," kata Wabup.
"Jika ada satu instansi atau SKPD saja bermasalah terkait penggunaan anggaran, maka akan segera kita evaluasi untuk perbaikan, jangan sampai daerah kita malu lagi dan tersandung masalah kasus korupsi," katanya.
Ditambahkannya, jika ada kepala SKPD yang tidak mau kita evaluasi, maka akan kita panggil, jika dipanggil tidak datang maka akan kita cari ke kantor, jika di kator masih tidak ada, maka akan kita cari ke rumahnya. "Karena kerja kita seperti itu dan seluruh kepala SKPD harus bertanggungjawab terhadap apa yang dikerjakannya," tegas Mansyah.
Masalah warga yang berada di wilayah rawan bencana khususnya banjir juga menjadi perhatian dan prioritas pemerintahannya. "Penanganan banjir memang sudah menjadi kewajiban dan konsentrasi penuh kita untuk menanggulanginya, terutama tentang jembatan dan normalisasi sungai serta perumahan warga yang terdampak," katanya.
Dianyatakan Mansyah, Tahun 2021 ini memang sudah diupayakan, namun realisasinya tidak bisa sekaligus 100 persen. "Secara bertahap akan kita lakukan pembenahan dan pembangunannya, karena kami sangat mengerti betapa phobianya masyarakat di daerah aliran sungai itu dengan hujan dan banjir, makanya secepatnya akan kita realisasi," tuntasnya.
Baca juga: Sidak ke Kominfo, Wabup HST minta radio milik pemerintah lebih aktif lagi
Baca juga: Jembatan permanen di wilayah banjir HST tidak dapat dipastikan terbangun tahun ini
Baca juga: Siap-siap, ratusan PNS eselon III dan IV Pemkab HST akan difungsional
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021