Ketua Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan H Sahrujani mengharapkan, hasil studi komparasi ke Jawa Timur (Jatim) bisa dikolaborasikan dengan pokok- pokok (Pokir) anggota DPRD provinsinya.
Harapan tersebut menjawab Antara Kalimantan Selatan (Kalsel) di Banjarmasin, Senin, sesudah Komisinya kunjungan kerja (Kunker) ke "Bumi Brawijaya" Jatim, 10 - 12 Juni 2016 untuk studi komparasi tentang pembangunan infrastruktur.
"Banyak informasi yang kami dapat dan akan kita coba kolaborasikan dengan Pokir yang sedang digarap DPRD Kalsel," ujar politikus senior Partai Golkar yang didampingi anggota Komisi III tersebut, Agus Mulia dari PAN.
Ia berharap, belajar dari informasi kemajuan Jatim terkait pembangunan infrastruktur terutama bidang Bina Marga, penerapannya juga bisa di kalsel.
“Kita akan buat simulasi-simulasi dulu program mana yang dapat kita implementasikan secepatnya dengan dana yang terbatas di APBD,” lanjut mantan Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalsel itu.
"Studi komparasi dalam rangka menggali informasi dari DPRD Jatim guna percepatan pembangunan infrastruktur dan bangunan lainnya di Kalsel," demikian Sahrujani.
Foto bersama usai pertemuan rombongan Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan dengan anggota DPRD Jawa Timur di Surabaya, Jumat 11 Juni 2021. (Istimewa/Nanda staf Komisi III.)
Menerima kunjungan Komisi III itu, anggota DPRD Jatim HM Noer Soetjipto dari Fraksi Gerindra beserta SKPD terkait yaitu DPU Bina Marga, DPU Cipta Marga dan DPU Sumber Daya Air provinsi tersebut.
Dalam percepatan pembangunan Jatim, Soetjipto mengatakan, program reguler yang dilaksanakan masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) jajaran pemerintah provinsi (Pemprov) setempat.
Selain itu, ada juga program reguler dari hasil reses anggota DPRD Jatim yang dituangkan dalam Pokir dan dimasukan dalam sistem sebelum pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), lanjutnya.
'Sifat pendanaan program hasil reses berupa dana hibah dan dalam pelaksanaan tidak berbenturan dengan program yang ada pada SKPD," demikian Noer Soetjipto.
