DPRD Kalimantan Selatan dalam hal ini Komisi I mengapresiasi pemerintah kabupaten (Pemkab) Tanah Bumbu (Tanbu) yang akan merelokasi korban banjir di Kecamatan Satui beberapa waktu lalu.
Ketua Komisi I DPRD Kalsel Dra Hj Rachmah Norlias mengemukakan apresiasi itu saat monitoring dan evaluasi penanganan pascabencana banjir di Satui (sekitar 200 kilometer tenggara Banjarmasin), Jumat (11/6).
"Kami mengapresiasi atas rencan Pemkab Tanbu merelokasi korban bencana banjir di Satui beberapa waktu," ujar "Srikandi" Partai Amanat Nasional (PAN) yang dengan sapaan Ibu Amah tersebut.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarmasin itu berharap, relokasi korban bencana banjir Satui tersebut berjalan lancar sesuai dengan tujuannya.
"Kita berharap dengan relokasi tersebut selain terhindar dari bencana banjir, juga tingkat kesejahteraan para korban bisa semakin membaik," demikian Ibu Amah.
Sementara itu, selain menyiapkan lahan untuk relokasi korban bencana, Pemkab Tanbu juga akan memasang dua unit alat pendeteksi banjir atau "Early Warning System" (EWS).
Penempatan EWS tersebut di Desa Jombang, Kecamatan Satui dan Desa Mangkal Api, Kecamatan Kusan Hulu, karena dua desa tersebut merupakan yang paling rawan terjadi banjir.
Idealnya satu sungai harus terpasang tiga EWS yang terletak di hulu, tengah dan hilir sungai agar masyarakat yang tinggal di dataranrendah serta sekitar sungai bisa mengetahui secara dini sebelum banjir.
Pemerintah provinsi (Pempro) Kalsel melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)-nya menganggarkan 10 unit EWS untuk 13 kabupaten/kota buat deteksi dini bencana banjir.
Sedangkan upaya pencegahan atau pengendalian bencana banjir berdasarkan kajian Pempro Kalsel dan Pemkab Tanbu perlu membangun bendungan/waduk, membuat sundatan, dan normalisasi sungai.
Kajian lain dampak banjir terhadap pendemi COVID-19 di Kecamatan Satui salah satunya klaster perusahan.
Kecamatan Satui merupakan daerah pascatambang/pertambangan seharusnya ada program penghijauan.
Oleh karena itu Komisi I DPRD Kalsel mengharapkan semua stakeholder berkoordinasi dengan Pemprov dan pemerintah pusat untuk penanganan bencana di daerah.
"Beberapa informasi dari hasil Kunker ke Kecamatan Satui menjadi bahan masukan dan informasi penting bagi Komisi I DPRD Kalsel untuk pelaksanaan program nanti yang dijalankan BPBD provinsi setempat," demikian Rachmah Norlias.
Pertemuan rombongan Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan saat monitoring penanganan pascabencana banjir di Kecamatan Satui (sekitar 200 kilometer tenggara Banjarmasin), Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), Jumat 11 Juni 2021. (Istimewa/staf Komisi I DPRD Kalsel.)
Dalam kunjungan kerja (Kunker) dalam daerah provinsi, 10 - 12 Juni 2021 Komisi I DPRD Kalsel menggelar dialog dengan berbagai pihak di Kecamatan Satui yang juga hadir camat setempat, Abdul Rahim SST.
Pada kesempatan itu, selain mengapresiasi, Camat Satui menaruh harapan yang tinggi agar wakil rakyat Kalsel tersebut dapat menerima dan sekaligus memperjuangkan aspirasi mereka.
"Dari hasil monitoring ini kami mengharapkan anggota Dewan yang terhormat sebagai wakil rakyat bisa menampung aspirasi kami, membantu proses relokasi dan pembangunan jalan yang sudah tidak layak untuk dipakai," tegasnya.
"Kemudian memberikan solusi- solusi untuk kemajuan daerah Satui agar tidak terjadi lagi banjir setiap tahunnya.Karena Satui termasuk kecamatan terbesar dan jumlah penduduknya tidak sedikit yaitu 63 ribu jiwa tersebar pada 16 desa," demikian Abdul Rahim.
BPBD Tanbu mencatat sebanyak 5.308 jiwa terdampak banjir dan 268 jiwa
mengungsi akibat banjir yang melanda enam desa di kabupaten tersebut yaitu Desa Sinar Bulan, Satui Barat, Satui Timur, Jombang, Sungai Danau dan Desa Sejahtera.
Dari enam desa yang terdampak paling parah Desa Sinar Bulan dan Sungai Danau sehingga warga masyarakatnya terpaksa harus mengungsi.
Pengungsi dari Sinar Bulan sebanyak 58 kepala keluarga (KK) atau 212 jiwa dan Sungai Danau sebanyak 36
KK atau 56 jiwa.
