Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan menggelar rapat koordinasi (Rakor) lintas sektor soal jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin di kota tersebut yang berlangsung di Balaikota, Jumat.
Gelar Rakor tersebut dipimpin Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Machli Riyadi, didampingi oleh Kabid Anggaran Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin Edy Wibowo dan Plt Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Kota Banjarmasin Dolly Syahbana.
Seluruh pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait pun hadir untuk membahas sektor Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Ibu Kota Provinsi Kalsel tersebut, khususnya untuk menjamin kesehatan masyarakat miskin.
Machli Riyadi mengungkapkan, pemerintah kota tidak akan lepas tangan untuk menjamin kesehatan warganya, khususnya kalangan kelas bawah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang prima melalui JKN.
Pemerintah Kota berkomitmen, lanjut Machli Riyadi, di tengah alokasi anggaran yang cukup terbatas karena masa pandemi COVID-19 yang berlangsung lama ini hingga berpengaruh negatif bagi pendapata daerah akan tetap menjamin biaya bagi kepesertaan JKN seluruh warga miskin di daerah ini.
"Kita pahami bersama-sama bahwa negera menjamin fakir miskin dan anak terlantar untuk dapat pelayanan kesehatan yang gratis, karena ini urusan wajib," tekannya.
Sebab itu, lanjut Machli Riyadi, adanya kekurangan anggaran tahun ini untuk pembiayaan bagi kepesertaan JKN warga miskin di daerah ini akan diupayakan dipenuhi pada perubahan anggaran.
"Dan ini menjadi komitmen kita bersama dalam Rakor ini," paparnya.
Dia pun juga berharap, keluhan kurangnya fasilitas di rumah sakit milik pemerintah kota, yakni, RSUD Sultan Suriansyah agar secepatnya ditindaklanjuti demi kenyamanan masyarakat dalam berobat.
"Dinkes Kota Banjarmasin pun akan memgusulkan penambahsn amggaran tahun ini sekitar Rp4,6 miliar," ungkap Machli Riyadi.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
Gelar Rakor tersebut dipimpin Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Machli Riyadi, didampingi oleh Kabid Anggaran Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin Edy Wibowo dan Plt Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Kota Banjarmasin Dolly Syahbana.
Seluruh pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait pun hadir untuk membahas sektor Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Ibu Kota Provinsi Kalsel tersebut, khususnya untuk menjamin kesehatan masyarakat miskin.
Machli Riyadi mengungkapkan, pemerintah kota tidak akan lepas tangan untuk menjamin kesehatan warganya, khususnya kalangan kelas bawah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang prima melalui JKN.
Pemerintah Kota berkomitmen, lanjut Machli Riyadi, di tengah alokasi anggaran yang cukup terbatas karena masa pandemi COVID-19 yang berlangsung lama ini hingga berpengaruh negatif bagi pendapata daerah akan tetap menjamin biaya bagi kepesertaan JKN seluruh warga miskin di daerah ini.
"Kita pahami bersama-sama bahwa negera menjamin fakir miskin dan anak terlantar untuk dapat pelayanan kesehatan yang gratis, karena ini urusan wajib," tekannya.
Sebab itu, lanjut Machli Riyadi, adanya kekurangan anggaran tahun ini untuk pembiayaan bagi kepesertaan JKN warga miskin di daerah ini akan diupayakan dipenuhi pada perubahan anggaran.
"Dan ini menjadi komitmen kita bersama dalam Rakor ini," paparnya.
Dia pun juga berharap, keluhan kurangnya fasilitas di rumah sakit milik pemerintah kota, yakni, RSUD Sultan Suriansyah agar secepatnya ditindaklanjuti demi kenyamanan masyarakat dalam berobat.
"Dinkes Kota Banjarmasin pun akan memgusulkan penambahsn amggaran tahun ini sekitar Rp4,6 miliar," ungkap Machli Riyadi.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021