DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam hal ini Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan konsen terhadap ketahanan pangan.
Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel H Iqbal Yudianoor SE mengemukakan itu melalui WA-nya di Banjarmasin, Rabu (9/6) malam.
Pasalnya, menurut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VI/Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) itu, ketahanan pangan bagi suatu daerah juga merupakan keniscayaan yang harus terpenuhi.
Oleh sebab itu, dalam kunjungan kerja (Kunker) Komisi II DPRD Kalsel yang diketuai Imam Suprastowo dari PDI Perjuangan ke luar daerah, 10 - 12 Juni 2021 melakukan studi komparasi ke Provinsi Jawa Timur (Jatim).
"Dalam studi komparasi ke Jatim menemui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tingkat provinsi tersebut," ujarnya menjawab Antara Kalsel di Banjarmasin.
"Dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim tersebut kita akan menggali hal-hal yang berkaitan penyelenggaraan cadangan pangan daerah yang merupakan bagian dari ketahanan pangan," demikian Iqbal Yudianoor.
Pada kesempatan terpisah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kalsel Dr H Suparno MSi mengatakan, cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) sangat erat kaitannya dengan ketersedian 11 komoditas seperti beras, cabe, jagung, daging, minyak goreng, gula dan lain-lain.
"Saat ini di Kalsel ketersediaan 11 komoditas tersebut cukup aman, terutama beras yang Tahun 2020 surplus mencapai 500 ton," tegasnya.
"Kecuali itu, ada tiga komoditas seperti bawang merah, bawang putih dan gula yang sangat tergantung dari daerah lain, karena produksi di Kalsel masih kecil," lanjutnya.
Ia menerangkan, terkait besaran minimal yang diprasyaratkan terhadap CPPD yaitu untuk Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) provinsi minimal 420 ton beras, sementara stok (persediaan) Kalsel mencapai 420 ton.
"Kemudian CPP Kabupaten/Kota minimal sebesar 102 ton," ujarnya seraya menambahkan, yang sudah memenuhi Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Tapin dan Kabupaten Barito Kuala (Batola).
"Tahun lalu (2020), Kalsel telah melaksanakan pengisian penambahan CPP sebesar 220 ton beras yang diambilkan dari dana Belanja Tidak Terduga Provinsi sebagai antisipasi penanganan pandemi COVID-19," lanjutnya.
Sedangkan Tahun 2021 rencananya Kalsel yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa tersebar pada 13 kabupaten/kota melakukan penambahan cadangan pangan sebesar 200 ton beras, demikian Suparno.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel H Iqbal Yudianoor SE mengemukakan itu melalui WA-nya di Banjarmasin, Rabu (9/6) malam.
Pasalnya, menurut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VI/Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) itu, ketahanan pangan bagi suatu daerah juga merupakan keniscayaan yang harus terpenuhi.
Oleh sebab itu, dalam kunjungan kerja (Kunker) Komisi II DPRD Kalsel yang diketuai Imam Suprastowo dari PDI Perjuangan ke luar daerah, 10 - 12 Juni 2021 melakukan studi komparasi ke Provinsi Jawa Timur (Jatim).
"Dalam studi komparasi ke Jatim menemui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tingkat provinsi tersebut," ujarnya menjawab Antara Kalsel di Banjarmasin.
"Dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim tersebut kita akan menggali hal-hal yang berkaitan penyelenggaraan cadangan pangan daerah yang merupakan bagian dari ketahanan pangan," demikian Iqbal Yudianoor.
Pada kesempatan terpisah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kalsel Dr H Suparno MSi mengatakan, cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) sangat erat kaitannya dengan ketersedian 11 komoditas seperti beras, cabe, jagung, daging, minyak goreng, gula dan lain-lain.
"Saat ini di Kalsel ketersediaan 11 komoditas tersebut cukup aman, terutama beras yang Tahun 2020 surplus mencapai 500 ton," tegasnya.
"Kecuali itu, ada tiga komoditas seperti bawang merah, bawang putih dan gula yang sangat tergantung dari daerah lain, karena produksi di Kalsel masih kecil," lanjutnya.
Ia menerangkan, terkait besaran minimal yang diprasyaratkan terhadap CPPD yaitu untuk Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) provinsi minimal 420 ton beras, sementara stok (persediaan) Kalsel mencapai 420 ton.
"Kemudian CPP Kabupaten/Kota minimal sebesar 102 ton," ujarnya seraya menambahkan, yang sudah memenuhi Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Tapin dan Kabupaten Barito Kuala (Batola).
"Tahun lalu (2020), Kalsel telah melaksanakan pengisian penambahan CPP sebesar 220 ton beras yang diambilkan dari dana Belanja Tidak Terduga Provinsi sebagai antisipasi penanganan pandemi COVID-19," lanjutnya.
Sedangkan Tahun 2021 rencananya Kalsel yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa tersebar pada 13 kabupaten/kota melakukan penambahan cadangan pangan sebesar 200 ton beras, demikian Suparno.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021