Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan H Muhaimin mengatakan, kini pihaknya sedang fokus membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubenur.
"Laporan Keterangan Pertanggunjawaban (LKPj) kepala daerah itu ada dua, yaitu tahun anggaran (TA) 2014 dan akhir masa jabatan 2010 - 2015," katanya menjawab Antara Kalimantan Selatan (Kalsel) di Banjarmasin, Selasa.
Oleh sebab itu, lanjut politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tersebut, beberapa kegiatan DPRD Kalsel mengalami penundaan.
" Sebab, penyampaian rekomendasi atas LKPJ tersebut dalam rapat paripurna telah dijadwalkan 24 April 2015," katanya.
Ia menerangkan, dalam pembahasan LKPj tersebut, DPRD Kalsel membentuk empat panitia khusus (Pansus) secara garis besar yaitu Pansus I bidang hukum dan pemerintahan.
Kemudian Pansus II bidang ekonomi dan keuangan, Pansus III bidang pembangunan dan infrastruktur, serta Pansus IV bidang kesejahteraan rakyat (Kesra).
"Pembagian Pansus sesuai jumlah dan bidang komisi di DPRD Kalsel. Tapi bukan secara otomatis pimpinan Pansus dari pimpinan komisi itu," lanjut wakil rakyat yang menyandang gelar sarjana hukum, magister hukum dan kenotariatan tersebut.
Mengenai rekomendasi dewan terhadap LKPj itu, ia menerangkan, bisa berupa apresiasi atau dukungan atas berbagai keberhasilan dalam pembangunan daerah dan masyarakat Kalsel.
"Namun bisa pula berupa catatan-catatan untuk perbaikan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan ke depan agar lebih baik lagi," demikian Muhaimin.
Gubernur Kalsel H Rudy Ariffin menyampikan LKPj TA 2014 dan akhir masa jabatan 2010 - 2015 itu pada rapat paripurna DPRD provinsi setempat, 26 Maret lalu.
Rudy Ariffin yang juga Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kalsel itu sebagai gubernur setempat selama dua periode (2005- 2010) dengan wakilnya HM Rosehan NB (Ketua DPW PKB Kalsel).
Pada periode kedua (2010 - 2015) Ketua DPW PPP Kalsel dua periode itu bersama wakilnya H Rudy Resnawan dari Partai Golkar, mantan Wali Kota Banjarbaru dua periode, di provinsi tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
"Laporan Keterangan Pertanggunjawaban (LKPj) kepala daerah itu ada dua, yaitu tahun anggaran (TA) 2014 dan akhir masa jabatan 2010 - 2015," katanya menjawab Antara Kalimantan Selatan (Kalsel) di Banjarmasin, Selasa.
Oleh sebab itu, lanjut politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tersebut, beberapa kegiatan DPRD Kalsel mengalami penundaan.
" Sebab, penyampaian rekomendasi atas LKPJ tersebut dalam rapat paripurna telah dijadwalkan 24 April 2015," katanya.
Ia menerangkan, dalam pembahasan LKPj tersebut, DPRD Kalsel membentuk empat panitia khusus (Pansus) secara garis besar yaitu Pansus I bidang hukum dan pemerintahan.
Kemudian Pansus II bidang ekonomi dan keuangan, Pansus III bidang pembangunan dan infrastruktur, serta Pansus IV bidang kesejahteraan rakyat (Kesra).
"Pembagian Pansus sesuai jumlah dan bidang komisi di DPRD Kalsel. Tapi bukan secara otomatis pimpinan Pansus dari pimpinan komisi itu," lanjut wakil rakyat yang menyandang gelar sarjana hukum, magister hukum dan kenotariatan tersebut.
Mengenai rekomendasi dewan terhadap LKPj itu, ia menerangkan, bisa berupa apresiasi atau dukungan atas berbagai keberhasilan dalam pembangunan daerah dan masyarakat Kalsel.
"Namun bisa pula berupa catatan-catatan untuk perbaikan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan ke depan agar lebih baik lagi," demikian Muhaimin.
Gubernur Kalsel H Rudy Ariffin menyampikan LKPj TA 2014 dan akhir masa jabatan 2010 - 2015 itu pada rapat paripurna DPRD provinsi setempat, 26 Maret lalu.
Rudy Ariffin yang juga Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kalsel itu sebagai gubernur setempat selama dua periode (2005- 2010) dengan wakilnya HM Rosehan NB (Ketua DPW PKB Kalsel).
Pada periode kedua (2010 - 2015) Ketua DPW PPP Kalsel dua periode itu bersama wakilnya H Rudy Resnawan dari Partai Golkar, mantan Wali Kota Banjarbaru dua periode, di provinsi tersebut.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015