Kotabaru, (AntaranewsKalsel) - DPRD Kotabaru, Kalimantan Selatan, bekerja sama dengan Universtas Lambung Mangkurat Banjarmasin untuk bimbingan teknis guna meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia para wakil rakyat itu.
Wakil Ketua DPRD Kotabaru M Arif di Kotabaru, Senin, mengatakan orientasi dan pendalaman pengetahuan terhadap tugas, peran dan fungsi dewan bagi segenap legislatif Kotabaru ini penting dilakukan.
"Legislator yang notabene berasal dari berbagai latar belakang dan disiplin ilmu, perlu dilakukan kegiatan seperti ini, sehubungan dengan peran dan tugas sebagai wakil rakyat," kata M Arif.
Diungkapkannya, Bimtek di perguruan tinggi negeri di Banjarmasin menghadirkan sejumlah pemateri dari kalangan profesional dan lembaga terkait diantaranya akademisi Unlam, Badan Diklat dan BPKP.
Politisi Partai PPP ini menjelaskan, secara garis besar ada tiga materi pokok yang diberikan kepada legislator Kotabaru, yakni peran dewan dalam otonomi daerah.
Kedua berkaitan dengan fungsi legislasi, yaitu strategi penyusunan anggaran (bajeting) dan pengawasan terhadap eksekutif sebagai mitra kerja.
"Hal lain yang baru diketahui bagi kami, yakni tentang tata cara penyerapan aspirasi masyarakat dalam pembuatan APBD yang wajib melibatkan seluruh komponen masyarakat termasuk LSM dan Ormas," ujar Arif.
Menurutnya, selama ini dalam penyusunan APBD memang sudah melalui proses penyerapan aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) mulai dari usulan desa, kecamatan hingga kabupaten.
Selama ini lanjut dia, meski dalam penyusunan APBD sudah melibatkan segenap struktur organisasi pemerintahan desa, termasuk pelibatan tokoh masyarakat, namun belum mengakomodir peran LSM atau kelompok masyarakat.
Lebih lanjut, mantan pengacara ini menjelaskan, selain materi yang tersebut, hal penting lainnya materi yang disampaikan dalam Bimtek tersebut yakni panduan atau tata cara dalam pengajuan raperda inisiatif dewan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
Wakil Ketua DPRD Kotabaru M Arif di Kotabaru, Senin, mengatakan orientasi dan pendalaman pengetahuan terhadap tugas, peran dan fungsi dewan bagi segenap legislatif Kotabaru ini penting dilakukan.
"Legislator yang notabene berasal dari berbagai latar belakang dan disiplin ilmu, perlu dilakukan kegiatan seperti ini, sehubungan dengan peran dan tugas sebagai wakil rakyat," kata M Arif.
Diungkapkannya, Bimtek di perguruan tinggi negeri di Banjarmasin menghadirkan sejumlah pemateri dari kalangan profesional dan lembaga terkait diantaranya akademisi Unlam, Badan Diklat dan BPKP.
Politisi Partai PPP ini menjelaskan, secara garis besar ada tiga materi pokok yang diberikan kepada legislator Kotabaru, yakni peran dewan dalam otonomi daerah.
Kedua berkaitan dengan fungsi legislasi, yaitu strategi penyusunan anggaran (bajeting) dan pengawasan terhadap eksekutif sebagai mitra kerja.
"Hal lain yang baru diketahui bagi kami, yakni tentang tata cara penyerapan aspirasi masyarakat dalam pembuatan APBD yang wajib melibatkan seluruh komponen masyarakat termasuk LSM dan Ormas," ujar Arif.
Menurutnya, selama ini dalam penyusunan APBD memang sudah melalui proses penyerapan aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) mulai dari usulan desa, kecamatan hingga kabupaten.
Selama ini lanjut dia, meski dalam penyusunan APBD sudah melibatkan segenap struktur organisasi pemerintahan desa, termasuk pelibatan tokoh masyarakat, namun belum mengakomodir peran LSM atau kelompok masyarakat.
Lebih lanjut, mantan pengacara ini menjelaskan, selain materi yang tersebut, hal penting lainnya materi yang disampaikan dalam Bimtek tersebut yakni panduan atau tata cara dalam pengajuan raperda inisiatif dewan.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015