Penjabat Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Dr Safrizal ZA MSi berpendapat, 2020 dan 2021 tahun-tahun penuh tantangan.
Pendapat itu disampaikan pada rapat paripurna istimewa DPRD Kalsel yang dipimpin Ketuanya Dr (HC) H Supian HK di Banjarmasin, Kamis (27/5) dihadiri Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Prof Harry Azhar Azis MA, PhD, CSFA, CFrA.
Rapat paripurna istimewa lembaga legislatif tingkat provinsi itu dengan agenda penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BKP RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kalsel Tahun Anggaran 2020.
Oleh karena itu, sambutan atau pidatonya pada rapat paripurna istimewa DPRD Kalsel yang juga hadir Wakil Ketua Dewannya Muhammad Syaripuddin SE MAP itu, dia beri judul "Years of Challenges" atau Tahun-tahun penuh tantangan.
Pasalnya, lanjut Penjabat orang nomor satu di jajaran pemerintah provinsi (Pempro) Kalsel tersebut, dalam tata kelola keuangan daerah Tahun Anggaran (TA) 2020 di tengah pandemi COVID-19.
"Begitu pula pada Tahun Anggaran 2021 pandemi COVID-19 sampai saat ini masih. Namun kita berharap terus berkurang hingga hilang samasekali," ujar Safrizal yang juga Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia itu.
Pandemi COVID-19 suatu fase yang belum ada padanannya dalam sejarah penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia maupun dunia.
Menurut dia, pandemi COVID-19 tidak hanya menjadi ancaman nyata dalam aspek kesehatan masyarakat, melainkan pula berimplikasi langsung pada terkoneksinya ekonomi yang secara sistemik mempengaruhi kemampuan APBD TA 2020.
"Refocusing" anggaran yang terkuras untuk penanganan COVID-19 membawa ke persimpangan jalan.
Ia menjelaskan, jalan pertama menuntut daya tahan (endurance) untuk menjalankan prioritas-prioritas, baik dalam aspek penanganan pandemi COVID-19 maupun pemulihan ekonomi, sekaligus menutup seluruh celah in-efesiensi anggaran buat sepenuhnya didayagunakan sebagai instrumen bertahan di tengah badai pandemi.
Jalan kedua, lanjutnya, membuka peluang adanya penyalahgunaan anggaran yang berpotensi dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, tanpa nurani menari di atas penderitaan rakyat, serta potensi "mal-administrasi" anggaran sebagai akibat dari situasi yang serba tidak menentu dan ketidakmampuan beradaptasi dalam perubahan.
"Alhamdulillah hari ini kita mampu membuktikan, kita telah memilih jalan pertama sebagai pilihan dalam tata kelola anggaran 2020," ujarnya pada rapat paripurna Dewan yang juga hadir Wakil Ketuanya Muhammad Syaripuddin SE MAP itu.
"Tantangan kita jawab dengan performa yang penuh tanggung jawab dalam bidang keuangan daerah. Kita tidak gelap mata dan main mata terhadap pengelolaan anggaran, satu rupiah pun harus dapat dipertanggungjawabkan, tidak hanya karena memenuhi kewajiban laporan keuangan daerah," tegasnya.
Ia berharap, laporan keuangan daerah 2020 kiranya jadi pemicu/pemacu untuk meraih kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagaimana Pemprov Kalsel raih berturut-turut delapan kali (termasuk yang terakhir).
"Pekerjaan Rumah kita masih membentang ke depan, akibat pandemi COVID-19 yaitu tingkat kemiskinan bertambah 0,55 persen dari 4,38 pada triwulan I 2920 menjadi 4,83 pada triwulan IV 2020," demikian Safrizal.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
Pendapat itu disampaikan pada rapat paripurna istimewa DPRD Kalsel yang dipimpin Ketuanya Dr (HC) H Supian HK di Banjarmasin, Kamis (27/5) dihadiri Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Prof Harry Azhar Azis MA, PhD, CSFA, CFrA.
Rapat paripurna istimewa lembaga legislatif tingkat provinsi itu dengan agenda penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BKP RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kalsel Tahun Anggaran 2020.
Oleh karena itu, sambutan atau pidatonya pada rapat paripurna istimewa DPRD Kalsel yang juga hadir Wakil Ketua Dewannya Muhammad Syaripuddin SE MAP itu, dia beri judul "Years of Challenges" atau Tahun-tahun penuh tantangan.
Pasalnya, lanjut Penjabat orang nomor satu di jajaran pemerintah provinsi (Pempro) Kalsel tersebut, dalam tata kelola keuangan daerah Tahun Anggaran (TA) 2020 di tengah pandemi COVID-19.
"Begitu pula pada Tahun Anggaran 2021 pandemi COVID-19 sampai saat ini masih. Namun kita berharap terus berkurang hingga hilang samasekali," ujar Safrizal yang juga Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia itu.
Pandemi COVID-19 suatu fase yang belum ada padanannya dalam sejarah penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia maupun dunia.
Menurut dia, pandemi COVID-19 tidak hanya menjadi ancaman nyata dalam aspek kesehatan masyarakat, melainkan pula berimplikasi langsung pada terkoneksinya ekonomi yang secara sistemik mempengaruhi kemampuan APBD TA 2020.
"Refocusing" anggaran yang terkuras untuk penanganan COVID-19 membawa ke persimpangan jalan.
Ia menjelaskan, jalan pertama menuntut daya tahan (endurance) untuk menjalankan prioritas-prioritas, baik dalam aspek penanganan pandemi COVID-19 maupun pemulihan ekonomi, sekaligus menutup seluruh celah in-efesiensi anggaran buat sepenuhnya didayagunakan sebagai instrumen bertahan di tengah badai pandemi.
Jalan kedua, lanjutnya, membuka peluang adanya penyalahgunaan anggaran yang berpotensi dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, tanpa nurani menari di atas penderitaan rakyat, serta potensi "mal-administrasi" anggaran sebagai akibat dari situasi yang serba tidak menentu dan ketidakmampuan beradaptasi dalam perubahan.
"Alhamdulillah hari ini kita mampu membuktikan, kita telah memilih jalan pertama sebagai pilihan dalam tata kelola anggaran 2020," ujarnya pada rapat paripurna Dewan yang juga hadir Wakil Ketuanya Muhammad Syaripuddin SE MAP itu.
"Tantangan kita jawab dengan performa yang penuh tanggung jawab dalam bidang keuangan daerah. Kita tidak gelap mata dan main mata terhadap pengelolaan anggaran, satu rupiah pun harus dapat dipertanggungjawabkan, tidak hanya karena memenuhi kewajiban laporan keuangan daerah," tegasnya.
Ia berharap, laporan keuangan daerah 2020 kiranya jadi pemicu/pemacu untuk meraih kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagaimana Pemprov Kalsel raih berturut-turut delapan kali (termasuk yang terakhir).
"Pekerjaan Rumah kita masih membentang ke depan, akibat pandemi COVID-19 yaitu tingkat kemiskinan bertambah 0,55 persen dari 4,38 pada triwulan I 2920 menjadi 4,83 pada triwulan IV 2020," demikian Safrizal.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021