Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XI Kalimantan Profesor Udiansyah mengingatkan agar PTS di bawah binaannya terus berjuang untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajarannya sehingga segera bisa mendapatkan sertifikat akreditasi.
Menurut Prof Udiansyah saat menjadi nara sumber pada pertemuan virtual dengan PTS se Kalimantan Rabu (19/5/2021) dengan tema Verifikasi Penolakan KIP Kuliah Tahun 2020, sertifikat akreditasi menjadi salah satu syarat PTS untuk bisa mengakses dana KIP-Kuliah bagi mahasiswa kurang mampu.
"Hanya kampus yang memiliki sertifikat akreditasi yang bisa mengakses dana KIP-Kuliah, sedangkan akreditasi dengan SK, tidak bisa, karena SK tersebut, sewaktu-waktu bisa dicabut kalau dinilai tidak memenuhi syarat," katanya.
Menurut Prof Udiansyah, tidak sedikit kampus yang awalnya telah mendapatkan SK akreditasi, tetapi pada saat wisuda, ternyata SK nya dicabut, sehingga akreditasinya batal.
Pada kesempatan tersebut, Prof Udiansyah juga menyampaikan, diperkirakan dalam minggu depan, kuota KIP Kuliah untuk seluruh PTS sudah dibagi berdasarkan masing-masing prodi dan akreditasi.
Pembagian tersebut, tambah dia, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana kementerian memberikan secara gelondongan, dan menyerahkan ke LLDIKTI masing-masing untuk membagi ke PTS.
Tahun ini berbeda, pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sudah langsung membagikan kuota KIP Kulaih berdasarkan akreditasi masing-masing prodi dan kampus.
Pembagian tersebut, 80 persen kuota akredtasi B, 15 persen untuk kuota akreditasi C dan hanya 5 persen untuk kuota akreditasi A.
"Jadi tidak bisa lagi, untuk kampus akreditasi B yang menolak KIP, kemudian kita pindahkan untuk PTS dengan akreditasi C. Karena kuota sudah dikunci berdasarkan peringkat akreditasi sebagaimana ditetapkan oleh pusat," katanya.
Prof Udiansyah juga berpesan, bila ada kampus yang tidak bisa mengisi kuota sebagaimana yang ditetapkan, segera melaporkan ke LLDIKTI Wilayah XI, sehingga bisa dibantu untuk mencarikan mahasiswa yang layak dan berhak mendapatkannya.
"Jangan seperti tahun-tahun sebelumnya, saat waktunya sudah hampir habis, PTS baru mengembalikan kuota yang diberikan dengan alasan, sulit mendapatkan mahasiswa, saya harap itu tidak terjadi," katanya.
Penyaluran anggaran KIP-Kuliah ini, tambah dia, merupakan bukti bahwa negara hadir, untuk mendorong peningkatan sumber daya manusia dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara, bahkan bagi warga yang tidak mampu sekalipun.
Tentu, program tersebut sangat mulia untuk dijalankan, karena kampus tidak hanya membantu menyukseskan program pemerintah tetapi juga membantu keluarga kurang mampu untuk mendapatkan ilmu dengan pendidikan yang layak.
Bila program tersebut sukses, maka amal jariahnya akan terus mengalir bagi setiap warga yang membantu, tanpa memandang agama apapun, pasti akan mendapatkan ganjaran kebaikan dari Allah.
"Saya pribadi juga ingin membantu masyarakat miskin, untuk sekolah yang dibiayai negara, dan saya harap PTS iklas menerimanya," katanya.
Pada kesempatan tersebut, rata-rata perwakilan PTS yang hadir menyatakan siap melaksanakan dan menyukseskan program KIP-Kuliah.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
Menurut Prof Udiansyah saat menjadi nara sumber pada pertemuan virtual dengan PTS se Kalimantan Rabu (19/5/2021) dengan tema Verifikasi Penolakan KIP Kuliah Tahun 2020, sertifikat akreditasi menjadi salah satu syarat PTS untuk bisa mengakses dana KIP-Kuliah bagi mahasiswa kurang mampu.
"Hanya kampus yang memiliki sertifikat akreditasi yang bisa mengakses dana KIP-Kuliah, sedangkan akreditasi dengan SK, tidak bisa, karena SK tersebut, sewaktu-waktu bisa dicabut kalau dinilai tidak memenuhi syarat," katanya.
Menurut Prof Udiansyah, tidak sedikit kampus yang awalnya telah mendapatkan SK akreditasi, tetapi pada saat wisuda, ternyata SK nya dicabut, sehingga akreditasinya batal.
Pada kesempatan tersebut, Prof Udiansyah juga menyampaikan, diperkirakan dalam minggu depan, kuota KIP Kuliah untuk seluruh PTS sudah dibagi berdasarkan masing-masing prodi dan akreditasi.
Pembagian tersebut, tambah dia, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana kementerian memberikan secara gelondongan, dan menyerahkan ke LLDIKTI masing-masing untuk membagi ke PTS.
Tahun ini berbeda, pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sudah langsung membagikan kuota KIP Kulaih berdasarkan akreditasi masing-masing prodi dan kampus.
Pembagian tersebut, 80 persen kuota akredtasi B, 15 persen untuk kuota akreditasi C dan hanya 5 persen untuk kuota akreditasi A.
"Jadi tidak bisa lagi, untuk kampus akreditasi B yang menolak KIP, kemudian kita pindahkan untuk PTS dengan akreditasi C. Karena kuota sudah dikunci berdasarkan peringkat akreditasi sebagaimana ditetapkan oleh pusat," katanya.
Prof Udiansyah juga berpesan, bila ada kampus yang tidak bisa mengisi kuota sebagaimana yang ditetapkan, segera melaporkan ke LLDIKTI Wilayah XI, sehingga bisa dibantu untuk mencarikan mahasiswa yang layak dan berhak mendapatkannya.
"Jangan seperti tahun-tahun sebelumnya, saat waktunya sudah hampir habis, PTS baru mengembalikan kuota yang diberikan dengan alasan, sulit mendapatkan mahasiswa, saya harap itu tidak terjadi," katanya.
Penyaluran anggaran KIP-Kuliah ini, tambah dia, merupakan bukti bahwa negara hadir, untuk mendorong peningkatan sumber daya manusia dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara, bahkan bagi warga yang tidak mampu sekalipun.
Tentu, program tersebut sangat mulia untuk dijalankan, karena kampus tidak hanya membantu menyukseskan program pemerintah tetapi juga membantu keluarga kurang mampu untuk mendapatkan ilmu dengan pendidikan yang layak.
Bila program tersebut sukses, maka amal jariahnya akan terus mengalir bagi setiap warga yang membantu, tanpa memandang agama apapun, pasti akan mendapatkan ganjaran kebaikan dari Allah.
"Saya pribadi juga ingin membantu masyarakat miskin, untuk sekolah yang dibiayai negara, dan saya harap PTS iklas menerimanya," katanya.
Pada kesempatan tersebut, rata-rata perwakilan PTS yang hadir menyatakan siap melaksanakan dan menyukseskan program KIP-Kuliah.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021