Kotabaru, (Antaranews Kalsel) - Pemerintah Kabupaten Kotabaru masih menunggu kepastian kesanggupan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, mengalokasikan dana pembangunan jembatan yang menghubungkan daratan Kalimantan dengan Pulau Laut wilayah Kabupaten Kotabaru.
Ketua DPRD Kotabaru Hj Alfisah, usai mengikuti ekspose akan dimulainya pebangunan jembatan Pulau Laut-Tanah Bumbu, di Kotabaru, Jumat mengatakan, legislatif mendukung kebijakan pemerintah daerah terkait pembangunan jembatan sepanjang 6,5 km yang menelan dana Rp3,6 triliun.
Menurut Ketua DPRD Kotabaru, biaya pembangunan jembatan Pulau Laut-daratan Kalimantan membengkak, hal itu diperparah dengan merosotnya nilai tukar mata uang rupah terhadap dolar AS.
Hal senada diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kotabaru, M Arif, sesuai kesepakatan pembangunan jembatan terpanjang di Indonesia akan menelan dana Rp3,6 triliun itu ditanggung dari empat sumber yakni, APBD Kotabaru, Tanah Bumbu APBD Pemprov Kalsel sebesar Rp500 miliar dan sisanya dari APBN.
"Salah satu faktor membengkaknya biaya pembangunan jembatan, karena fluktuasi nilai rupiah bterhadap dollar," kata M Arif.
Dijelaskan, rapat koordinasi terakhir yang dipimpin bupati dan dihadiri segenap komponen di antaranya Sekda, sejumlah kepala dinas, unsur pimpinan dan semua ketua komisi DPRD, belum bisa menentukan perubahan besaran biaya yang akan dianggarkan untuk pembangunan jembatan tersebut.
Namun demikian, politisi Partai PPP ini berharap, apapun kendala yang dihadapi terkait pendanaan, pembangunan jembatan yang telah lama dinantikan masyarakat itu tetap harus dilanjutkan.
"Atas nama lembaga yang menjadi wakil rakyat Kotabaru, legislatif mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya upaya pemerintah daerah Kotabaru dalam penyegeraan pembangunan jembatan tersebut," katanya.
Sesuai dengan peran dan fungsinya, legislatif selalu siap mensupport dalam hal penganggaran, demikian pula dengan pengawasannya, tentunya dengan tidak melanggar perundang-undangan.
Diwartakan sebelumnya, pembangunan jembatan Pulaulaut-Daratan Kalimantan dengan panjang sekitar 6,5 Km dengan biaya sebesar Rp3,5 triliun akan dilakukan secara patungan antara Kotabaru, Tanah Bumbu, Pemprov dan pemerintah pusat.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
Ketua DPRD Kotabaru Hj Alfisah, usai mengikuti ekspose akan dimulainya pebangunan jembatan Pulau Laut-Tanah Bumbu, di Kotabaru, Jumat mengatakan, legislatif mendukung kebijakan pemerintah daerah terkait pembangunan jembatan sepanjang 6,5 km yang menelan dana Rp3,6 triliun.
Menurut Ketua DPRD Kotabaru, biaya pembangunan jembatan Pulau Laut-daratan Kalimantan membengkak, hal itu diperparah dengan merosotnya nilai tukar mata uang rupah terhadap dolar AS.
Hal senada diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kotabaru, M Arif, sesuai kesepakatan pembangunan jembatan terpanjang di Indonesia akan menelan dana Rp3,6 triliun itu ditanggung dari empat sumber yakni, APBD Kotabaru, Tanah Bumbu APBD Pemprov Kalsel sebesar Rp500 miliar dan sisanya dari APBN.
"Salah satu faktor membengkaknya biaya pembangunan jembatan, karena fluktuasi nilai rupiah bterhadap dollar," kata M Arif.
Dijelaskan, rapat koordinasi terakhir yang dipimpin bupati dan dihadiri segenap komponen di antaranya Sekda, sejumlah kepala dinas, unsur pimpinan dan semua ketua komisi DPRD, belum bisa menentukan perubahan besaran biaya yang akan dianggarkan untuk pembangunan jembatan tersebut.
Namun demikian, politisi Partai PPP ini berharap, apapun kendala yang dihadapi terkait pendanaan, pembangunan jembatan yang telah lama dinantikan masyarakat itu tetap harus dilanjutkan.
"Atas nama lembaga yang menjadi wakil rakyat Kotabaru, legislatif mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya upaya pemerintah daerah Kotabaru dalam penyegeraan pembangunan jembatan tersebut," katanya.
Sesuai dengan peran dan fungsinya, legislatif selalu siap mensupport dalam hal penganggaran, demikian pula dengan pengawasannya, tentunya dengan tidak melanggar perundang-undangan.
Diwartakan sebelumnya, pembangunan jembatan Pulaulaut-Daratan Kalimantan dengan panjang sekitar 6,5 Km dengan biaya sebesar Rp3,5 triliun akan dilakukan secara patungan antara Kotabaru, Tanah Bumbu, Pemprov dan pemerintah pusat.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015