DPRD Kalimantan Selatan dalam hal ini Panitia Khusus atau Pansus II Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kepala Daerah setempat Tahun Anggaran 2020 menginginkan aset daerah terdata dengan lebih baik dan mendatangkan pendapatan asli daerah (PAD).

Ketua Pansus II LKPj Gubernur Kalsel Tahun Anggaran (TA) 2020 HM Iqbal Yudianoor SE mengemukakan keinginan itu sebelum kunjungan kerja (Kunker) dalam daerah provinsi ke Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), Kamis (22/4).

"Kunker kami ke Tanbu untuk mengecek aset daerah/milik pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel yang ada di Batulicin (ibukota kabupaten tersebut, 260 kilometer timur Banjarmasin) berupa tanah/lahan," ujarnya.

"Pasalnya tanah/lahan milik Pemprov tersebut cukup kini menganggur alias tidak produktif. Lumayan kan kalau kita berdayakan menjadi sumber untuk mendatangkan PAD," lanjutnya menjawab Antara Kalsel di Banjarmasin.

Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VI/Kabupaten Kotabaru dan Tanbu itu menerangkannya, lahan di Batulicin tersebut eks kawasan pembangunan ekonomi terpadu (Kapet) namun kurang membuahkan hasil.

"Kemudian sebagian lahan tersebut sempat mau dimanfaatkan untuk pabri besi baja oleh  pabrik baja nasional PT Krakatau Steel Cilegon Banten. Namun tampaknya tidak jadi operasional," ungkap wakil rakyat dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Putra dari H Sjachrani Metaya (mantan Bupati Kotabaru dua periode) itu berharap, lahan yang cukup potensial untuk kegiatan usaha tersebut jangan sampai menganggur dan hilang karena penyerobotan warga masyarakat atau pihak lain.

"Oleh karena itu, dalam rangkaian pembahasan LKPj Gubernur TA 2020, kami dari Pansus II perlu mengecek lahan milik Pemprov yang ada di Batulicin tersebut sebagai bahan membuat rekomendasi," demikian Iqbal Yudianoor.

Penyampaian rekomendasi terkait LKPj 2020 tersebut pada rapat paripurna DPRD Kalsel yang dijadwalkan 28 April 2021 setelah melakukan pembahasan lebih kurang satu bulan.

Dalam pembahasan LKPj 2020 itu terdiri dari empat Pansus yaitu Pansus I membahas Bidang Hukum dan Pemerintahan, Pansus II Bidang Ekonomi dan Keuangan, Pansus III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur, serta Pansus IV Bidang Kesra.

 

Pewarta: Syamsuddin Hasan

Editor : Imam Hanafi


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021