Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan Muhammad Syaripuddin SE MAP mempertanyakan efektifitas dan kinerja Dinas Kesehatan (Dinkes) serta Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) COVID-19 di provinsinya.

"Pasalnya angka kasus COVID-19 Kalimantan Selatan (Kalsel) masih tinggi sehingga menimbulkan tanda tanya terkait efektifitas dan kinerja Dinkes serta GTPP COVID-19 provinsi setempat," ujar laki-laki yang akrab dengan sapaan Bang Dhin itu melalui WA-nya, Rabu (21/4).

Politikus muda Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan yang cukup agresif itu mengungkapkan, bila dibandingkan dengan angka target nasional, capaian Kalsel yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa tersebar pada 13 kabupaten/kota, masih berada di bawah.

Sebagai contoh kasus sembuh COVID-19 di Kalsel baru berkisar 88,60 persen, sedangkan secara nasional 90,7 persen. Begitu pula kasus meninggal dunia, berada pada posisi 2,8 persen atau di atas target nasional 2,7 persen.

"Data resmi, dari 13 kabupaten/kota di Kalsel  tertinggi penularan COVID -19 ada di Kota Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar," kutip laki-laki kelahiran Tahun 1979 tersebut.

"Angka-angka tersebut cukup mencemaskan, jika instansi yang menjadi 'leading sector' dan GTPP menganggap remeh COVID-19. Terutama soal tingkat kesembuhan dan kematian," tegas mantan anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), Kalsel itu.

Sebab itu, dia mengingatkan Dinkes, GTPP, serta pihak-pihak terkait, untuk mengevaluasi kembali  kinerja, program, disiplin, dan prosedur tetap (Protap) penanganan pandemi COVID-19 di Banua (daerah ini).

"Evaluasi tersebut harus realistis, tidak ada yang ditutup-tutupi. Sebab, semua itu untuk kepentingan dan kebaikan bersama agar Kalsel terbebas dari COVID-19 atau setidaknya bisa menurunkan angka-angka yang tinggi itu," demikian Bang Dhin.



 

Pewarta: Syamsuddin Hasan

Editor : Imam Hanafi


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021