Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) berpendapat, usaha mikro kecil menengah (UMKM) pilar penting sektor ekonomi daerah.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Hj Dewi Damayanti Said, mengemukakan itu saat studi komparasi/pertemuan dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Senin (6/4) lalu.
"Bahkan UMKM atau sektor non formal juga menjadi penyelamat ekonomi kita, seperti saat negara Indonesia dilanda masa-masa krisis sebagaimana terjadi sebelumnya," ujar "Srikandi" Partai Golkar tersebut.
"Karenanya pemerintah daerah (Pemda) berupaya keras agar kelangsungan UMKM tidak terganggu, terutama saat pelemahan ekonomi pada masa pandemi virus Corona atau COVID-19 saat ini," lanjutnya.
Oleh sebab itu, Komisi II DPRD Kalsel bidang tugasnya meliputi ekonomi dan keuangan dalam kesempatan pertemuan tersebut ingin mendengar secara langsung kiat-kiat dari jajaran Dinas Koperasi dan UKM Kalteng dalam melakukan penataan kelembagaan maupun kebijakan-kebijakan dari Pemda setempat dalam pengembangan koperasi dan UKM.
"Hal tersebut sebagai bahan masukan bagi kami Komisi II dalam memberikan saran/pendapat terhadap penyusunan kebijakan Pemprov Kalsel ke depan terkait dengan penataan kelembagaan Koperasi dan UKM provinsi setempat," lanjut putri dari HM Said (mantan Gubernur Kalsel dua periode) itu.
Pasalnya berdasarkan informasi, bahwa perkembangan Koperasi dan UKM di Kalteng begitu pesat. Hal itu terlihat dari angka pertumbuhan UMKM-nya per mencapai 9,79 persen," tambah wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarmasin tersebut.
"Hal tersebut dimungkinkan karena upaya Pemprov Kalteng yang sangat fokus pada program prioritas pembangunan koperasi, usaha mikro kecil menengah melalui Dinas Koperasi dan UKM setempat," demikian Dewi Damayanti Said.
Wakil Ketua Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Hj Dewi Damayanti Said (masker putih) saat penyerahan plakat kepada Kepala Dinas Koperasi & UKM Kalteng di Palangkaraya, Senin 5 April lalu. (Istimewa/staf Komisi II DPRD Kalsel.)
Sementara itu Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalteng Hj Ati Mulyati, dalam paparannya menyampaikan beberapa hal antara lain pada saat ini kelembagaannya
masih berada pada grade B.
"Telah diusulkan kenaikan nomenklatur tersebut ke grade A di Ditjen Bangda Kemendagri, namun masih tertunda pembahasannya dikarenakan terjadinya pandemi COVID-19," tuturnya di hadapan rombongan wakil rakyat Kalsel.
Ia menerangkan, dengan nomenklatur baru nantinya akan ada penambahan bidang pengawasan yang akan menambah kekuatan dari Dinas Koperasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Sebagaimana struktur kelembagaan pada Kementerian Koperasi terdapat empat Deputi, dan menurut dia, idealnya struktur yang ada di provinsi menyesuaikan dengan struktur tersebut sehingga program kegiatan yang dialokasikan tingkat Kementerian dapat selaras dengan pelaksanaan di daerah.
Ia menambahkan, jumlah Koperasi di Kalteng sebanyak 3.163 unit, namun yang tidak aktif mencapai 711 unit.
Kemudian menyikapi ditetapkannya Kalteng sebagai kawasan "food estate" dia menyatakan, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan kabupaten/kota untuk menginventarisir mengenai kesiapan dari daerah terhadap pelaksanaan program tersebut.
Suasana pertemuan Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dengan Dinas Koperasi & UKM Kalteng di Palangkaraya, Senin 5 April lalu. (Istimewa/staf Komisi II DPRD Kalsel.)
"Bumi Tambun Bungai" atau "Bumi Isen Mulang" (pantang mundur) Kalteng kini sedang mengaktifkan kembali Koperasi Unit Desa (KUD) yang ada pada kabupaten/kota.
"Kami berupaya mendorong melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) kepada koperasi yang belum melaksanakan walaupun melalui virtual guna terwujudnya koperasi yang transpafran dan akuntabel dari pengurus kepada anggotanya," demikian
Ati Mulyati.
Menyertai Kunker Komisi II ke luar daerah provinsi, 4 - 6 April 2021 itu Kepala Bidang Kelembagaan Diskop UKM Kalsel Dr H Sirpan MPd dan Sekretaris Diskop UKM Kalsel H Fitri Zulfakar SE.
