Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan Iwan Ristianto menyatakan, pihaknya menunggu petunjuk Kementerian Sosial (Kemensos) terkait penghentian Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi pemulihan ekonomi warga tidak mampu karena pandemi COVID-19.
Pasalnya, kata Iwan di Banjarmasin, Senin, hal ini terkait nasib sebanyak 8.000 keluarga miskin di Kota Banjarmasin yang mendapat bantuan itu karena terdampak ekonomi akibat pandemi COVID-19.
"Karenanya kami nunggu surat resmi dari Mensos tentang bagaimana kedepanya," ujar Iwan.
Tentunya, kata dia, kabar dihentikannya penyaluran BST dari Kemensos pada April ini harus secepatnya pihaknya sosialisasi kemasyarakat penerima, jika sudah ada petunjuk teknisnya.
Sebab, ucap dia, akan lebih susah menjelaskan kemasyarakat yang terus mengharapkan kucuran data bantuan tersebut jika tidak ada kejelasan kedepannya seperti apa.
"Misalnya diganti masuk ke program lain atau seperti apa lagi, yang seperti itu kah maksudnya," kata Iwan.
Saat ini pun pihaknya tengah melaksanakan pembersihan data keluarga miskin ini sesuai surat dari Mensos untuk memastikan semuanya masih berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) domisili di daerah ini.
"Kita masih memakai data keluarga miskin yang ditetapkan Kemensos pada Desember 2020 untuk daerah kita jumlahnya 49.026 keluarga atau 163.391 jiwa, ini mau kita lakukan pembersihan," papar Iwan.
Sebagaimana diberitakan, Mensos RI Tri Rismaharini menyatakan BST yang telah menjadi instrumen penting memulihkan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 tak akan diperpanjang hingga terakhir April 2021.
"Enggak ada anggarannya untuk itu," ujar Risma diberikan LKBN Antara saat menghadiri puncak HUT Ke-19 Taruna Siaga Bencana (Tagana) di Pangandaran, Jawa Barat, Rabu.
Risma juga mengatakan salah satu alasan tak akan memperpanjang BST adalah karena situasi pandemi COVID di Indonesia telah bergerak ke skala mikro.
Sehingga menurut dia, masyarakat seharusnya kini telah dapat beraktivitas kembali, dengan harapan situasi pergerakan perekonomian di Indonesia sudah mulai normal.
"Kalau misalkan di daerah masih ada warga yang perlu ditolong, mereka masih bisa mengajukan ke kami, nanti kami bantu dalam bentuk BPNT (bantuan pangan non-tunai)," kata Risma.
Sehingga, ujar dia, masyarakat yang membutuhkan pertolongan, nantinya mendapatkan bantuan sosial BPNT senilai Rp200.000.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021