Ketua DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Dr (HC) H Supian HK SH MH mengharapkan, Badan Pengawas Pemilu agar lebih aktif menghadapi pemungutan suara ulang atau PSU dalam Pilgub dan Pilwagub setempat.
"Dengan pengawasan yang lebih aktif dan ketat, kita tidak ada pelanggaran dari masing-masing kubu Paslon Gubernur dan Wagub Kalsel tersebut," ujarnya dalam jumpa pers di ruang khusus Ketua DPRD setempat di Banjarmasin, Rabu (31/3).
Anggota DPRD Kalsel dua periode dari Partai Golkar itu menunjuk contoh insiden/kejadian pada salah satu masjid Komplek Perumnas/Bumi Mas Banjarmasin, Rabu (31/3) pagi.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong itu menduga ada sesuatu yang perlu klarifikasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) provinsi setempat.
"Mungkin peristiwa yang terjadi dalam komplek/kawasan masjid tersebut ada hubungan dengan masalah PSU Pilgub dan Pilwagub Kalsel," ujar laki-laki kelahiran Rantau Bujur HSU Tahun 1957 berbintang Libra itu.
"Kita minta pihak penegak hukum mengusut tuntas kejadian pada salah satu masjid di Komplek Perumnas - Jalan A Yani km4,5 Banjarmasin yang masuk wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan tersebut, agar menimbulkan efek jera," demikian Supian HK.
Sementara Wakil Ketua Bappilu DPD Partai Golkar Kalsel H Puar Junaidi SSos yang juga mantan anggota DPRD provinsi tersebut menyayangkan kejadian yang cukup memalukan.
"Apalagi kalau kegiatan yang bersifat politik tatapi dibungkus dengan keagamaan. Misalnya safari politik terselubung dengan mengunjungi masjid-masjid yang masuk PSU," lanjutnya.
"Terlebih lagi misalnya seorang profesor yang melakukan 'shalat pokitik' sungguh memalukan karena melanggar aturan yaitu memanfaatkan tempat ibadah untuk kampanye terselubung," demikian Puar Junaidi.
Peristiwa pada salah satu masjid Komplek Perumnas km4,5 Banjarmasin,.Rabu (31/3) pagi antara anggota timnya Paslon Gubernur dan Wagub Kalsel H Denny Indrayana - H Defri Derajat atau disingkat H2D nomor urut dua (2) dengan warga masyarakat setempat.
Ketika itu Denny bersama beberapa orangnya habis shalat Subuh, namun karena ada kesalahpahaman, salah satu pengikut bernama Jarkani menghantam Salman salah seorang warga masyarakat setempat sehingga hampir terjadi adu kekuatan.
Kejadian yang diduga bernuansa politis tersebut kini sedang ditangani kepolisian setempat untuk pengusutan lebih lanjut.
Pada Pilkada 2020 atau Pilgub dan Pilwagub Kalsel ada dua Paslon yaitu H Sahbirin Noor (petahana) - mantan Wali Kota Banjarmasin H Muhidin dengan singkatan BirinMu nomor urut satu (1).
Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia harus melaksanakan PSU pada beberapa wilayah kecamatan di Kalsel termasuk Kecamatan Banjarmasin Selatan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
"Dengan pengawasan yang lebih aktif dan ketat, kita tidak ada pelanggaran dari masing-masing kubu Paslon Gubernur dan Wagub Kalsel tersebut," ujarnya dalam jumpa pers di ruang khusus Ketua DPRD setempat di Banjarmasin, Rabu (31/3).
Anggota DPRD Kalsel dua periode dari Partai Golkar itu menunjuk contoh insiden/kejadian pada salah satu masjid Komplek Perumnas/Bumi Mas Banjarmasin, Rabu (31/3) pagi.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong itu menduga ada sesuatu yang perlu klarifikasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) provinsi setempat.
"Mungkin peristiwa yang terjadi dalam komplek/kawasan masjid tersebut ada hubungan dengan masalah PSU Pilgub dan Pilwagub Kalsel," ujar laki-laki kelahiran Rantau Bujur HSU Tahun 1957 berbintang Libra itu.
"Kita minta pihak penegak hukum mengusut tuntas kejadian pada salah satu masjid di Komplek Perumnas - Jalan A Yani km4,5 Banjarmasin yang masuk wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan tersebut, agar menimbulkan efek jera," demikian Supian HK.
Sementara Wakil Ketua Bappilu DPD Partai Golkar Kalsel H Puar Junaidi SSos yang juga mantan anggota DPRD provinsi tersebut menyayangkan kejadian yang cukup memalukan.
"Apalagi kalau kegiatan yang bersifat politik tatapi dibungkus dengan keagamaan. Misalnya safari politik terselubung dengan mengunjungi masjid-masjid yang masuk PSU," lanjutnya.
"Terlebih lagi misalnya seorang profesor yang melakukan 'shalat pokitik' sungguh memalukan karena melanggar aturan yaitu memanfaatkan tempat ibadah untuk kampanye terselubung," demikian Puar Junaidi.
Peristiwa pada salah satu masjid Komplek Perumnas km4,5 Banjarmasin,.Rabu (31/3) pagi antara anggota timnya Paslon Gubernur dan Wagub Kalsel H Denny Indrayana - H Defri Derajat atau disingkat H2D nomor urut dua (2) dengan warga masyarakat setempat.
Ketika itu Denny bersama beberapa orangnya habis shalat Subuh, namun karena ada kesalahpahaman, salah satu pengikut bernama Jarkani menghantam Salman salah seorang warga masyarakat setempat sehingga hampir terjadi adu kekuatan.
Kejadian yang diduga bernuansa politis tersebut kini sedang ditangani kepolisian setempat untuk pengusutan lebih lanjut.
Pada Pilkada 2020 atau Pilgub dan Pilwagub Kalsel ada dua Paslon yaitu H Sahbirin Noor (petahana) - mantan Wali Kota Banjarmasin H Muhidin dengan singkatan BirinMu nomor urut satu (1).
Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia harus melaksanakan PSU pada beberapa wilayah kecamatan di Kalsel termasuk Kecamatan Banjarmasin Selatan.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021