Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang juga membidangi lingkungan hidup serta perumahan rakyat menginginkan peningkatan penanganan kawasan kumuh.
Ketua Komisi III DPRD Kalsel H Sahrujani mengemukakan keinginan itu di Banjarmasin, Kamis sesudah kunjugan kerja (Kunker) Komisinya ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) dan Kabupaten Tapin.
"Kita mengapresiasi hasil kerja Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kalsel selama ini. Namun kami juga menginginkan peningkatan dalam penanganan kekumuhan di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota ini," tegasnya.
"Terlebih lagi kalau kita kait dengan Kalsel nantinya sebagai gerbang Ibu Kota Negara (IKN) yang akan berkedudukan di Kalimantan Timur (Kaltim)," lanjutnya.
Menurut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong itu, pekerjaan Disperkim provinsi setempat sudah tepat, memenuhi kebutuhan, serta sesuai kepentingan masyarakat.
Rombongan Komisi III DPRD Kalsel ketika meninjau proyek dari Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) provinsi setempat di Kabupaten Tapin dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 22 - 24 Maret 2021. (Istimewa/Nanda & Pahrul staf Komisi III.)
Namun jika memungkinkan jalan-jalan kawasan permukiman bisa pula buat kendaraan bermotor roda empat dengan tetap memperhatikan keadaan lingkungan.
"Prinsipnya dalam penataan lingkungan atau kawasan permukiman dan perumahan juga harus sesuai dengan kepentingan serta kebutuhan masyarakat," ujar politikus senior Partai Golkar itu.
Dalam Kunker ke dua kabupaten bertetangga yaitu HSS dan Tapin, 22 - 24 Maret 2021 itu, Komisi III DPRD Kalsel meninjau proyek-proyek Disperkim provinsi tersebut yang ada di daerah-daerah seperti permukiman Rantau Kanan (117 kilometer utara Banjarmasin).
"Pada kesempatan Kunker atau peninjauan kali ini ingin mengetahui/memastikan bahwa yang sudah dilaksanakan Disperkim Kalsel tepat dan memenuhi kebutuhan, serta sesuai kepentingan masyarakat,” demikian Sahrujani.
Menyertai Kunker Komisi III DPRD Kalsel ke dalam daerah tersebut Kepala Disperkim provinsi setempat, Ir Mursyidah Aminy, MT.
