Banjarmasin, (AntaranewsKalsel) - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Selatan menyampaikan program kerja, sekaligus perkenalan dengan Komisi I bidang hukum dan pemerintahan DPRD provinsi setempat, di Banjarmasin, Senin.
Penyampaikan program kerja itu terkait dengan kepengurusan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Selatan (Kalsel) periode 2014-2017 yang dilantik pada 22 Desember 2014.
"Kita menyampaikan program kerja dan rencana strategis yang akan dilaksanakan KPID dalam mengawal penyiaran di daerah," kata Ketua KPID Kalsel, H Milyani pada rapat kerja (Rapat) dengan Komisi I DPRD Kalsel tersebut.
Selain itu, konsultasi dengan dewan untuk mendukung kerja KPID Kalsel dalam mengawasi lembaga penyiaran di daerah agar bisa menyusun siaran yang sehat bagi masyarakat.
"Karena kegiatan penyiaran sangat berpengaruh pada pembentukan watak dan budaya masyarakat," jelasnya pada Raker yang dipimpin H Suripno Sumas dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Ia menambahkan, lembaga penyiaran juga harus memenuhi fungsinya sebagai media komunikasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial.
"Ini yang akan dilakukan KPID Kalsel agar lembaga penyiaran bisa memenuhi fungsinya, tidak hanya sebagai media hiburan dan informasi, namun juga pendidikan," tegasnya.
Untuk itulah, KPID akan bekerja sama dengan semua pihak untuk memberikan literasi media, atau pemahaman tentang penyiaran yang sehat bagi masyarakat. "Termasuk menumbuhkan sikap kritis masyarakat terhadap lembaga penyiaran," katanya.
Anggota Komisi I DPRD Kalsel HM Rosehan Noor Bachri dan Zulfa Asma Vikra mengkritisi banyaknya tayangan yang tidak sesuai dengan budaya daerah, termasuk tayangan bagi anak, terutama di televisi berlangganan atau TV Kabel.
"Jadi banyak tayangan yang kurang sesuai dengan anak, terutama pada TV kabel yang harus menjadi perhatian dari KPID," ujar Zulfa, politisi Partai Demokrat.
Selain itu, masalah perizinan yang perlu ditertibkan, terutama TV berlangganan, agar keberadaannya bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat, pinta wakil rakyat tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
Penyampaikan program kerja itu terkait dengan kepengurusan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Selatan (Kalsel) periode 2014-2017 yang dilantik pada 22 Desember 2014.
"Kita menyampaikan program kerja dan rencana strategis yang akan dilaksanakan KPID dalam mengawal penyiaran di daerah," kata Ketua KPID Kalsel, H Milyani pada rapat kerja (Rapat) dengan Komisi I DPRD Kalsel tersebut.
Selain itu, konsultasi dengan dewan untuk mendukung kerja KPID Kalsel dalam mengawasi lembaga penyiaran di daerah agar bisa menyusun siaran yang sehat bagi masyarakat.
"Karena kegiatan penyiaran sangat berpengaruh pada pembentukan watak dan budaya masyarakat," jelasnya pada Raker yang dipimpin H Suripno Sumas dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Ia menambahkan, lembaga penyiaran juga harus memenuhi fungsinya sebagai media komunikasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial.
"Ini yang akan dilakukan KPID Kalsel agar lembaga penyiaran bisa memenuhi fungsinya, tidak hanya sebagai media hiburan dan informasi, namun juga pendidikan," tegasnya.
Untuk itulah, KPID akan bekerja sama dengan semua pihak untuk memberikan literasi media, atau pemahaman tentang penyiaran yang sehat bagi masyarakat. "Termasuk menumbuhkan sikap kritis masyarakat terhadap lembaga penyiaran," katanya.
Anggota Komisi I DPRD Kalsel HM Rosehan Noor Bachri dan Zulfa Asma Vikra mengkritisi banyaknya tayangan yang tidak sesuai dengan budaya daerah, termasuk tayangan bagi anak, terutama di televisi berlangganan atau TV Kabel.
"Jadi banyak tayangan yang kurang sesuai dengan anak, terutama pada TV kabel yang harus menjadi perhatian dari KPID," ujar Zulfa, politisi Partai Demokrat.
Selain itu, masalah perizinan yang perlu ditertibkan, terutama TV berlangganan, agar keberadaannya bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat, pinta wakil rakyat tersebut.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015