Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Sekretaris Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan Ibnu Sina mengungkapkan, rencana pembangunan jembatan antara Pulau Laut, tempat ibu kota Kabupaten Kotabaru dengan daratan Pulau Kalimantan, pembiayaanya secara patungan.
"Recana patungan pembiayaan mega proyek dengan nama `Jembatan Penghubung Kalimantan - Pulau Laut` itu saat pertemuan dengan Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta 13 Januari lalu," ungkapnya di Banjarmasin, Jumat.
Menurut rencana, ujung jembatan tersebut untuk di daratan Kalimantan di Tanah Merah Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) dan satunya lagi ujung jembatan itu di Tanjung Serdang Pulau Laut, Kabupaten Kotabaru.
Berdasarkan perencanaan, lanjut anggota DPRD Kalsel tiga periode tersebut, pembiyaan jembatan penghubung Kalimantan - P Laut dengan bentang lebih kurang tiga kilometer itu sekitar Rp3 triliun.
Sedangkan sistem patungan itu rencananya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanbu dan Kotabaru masing-masing Rp250 miliar sehingga berjumlah Rp500 miliar.
Kemudian dari pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel berkisar antara Rp500 miliar - Rp1 triliun. "Selebihnya kita harapkan dari pemerintah pusat," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Ia mengungkapkan, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalsel tahun 2015 tersedia Rp7 miliar antara lain untuk pembuatan perencanaan teknik secara rinci atau detail engenniring design (DED).
"Kita harapkan tahun depan (2016) sudah dimulai pelaksanaan pembangunan jembatan yang menyeberangi Selat Pulau Laut dan sudah sejak lama menjadi dambaan masyarakat Kalsel, terutama Kotabaru," tuturnya.
Lebih dari itu, lanjut alumnus Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) tersebut, jembatan penghubung Kalimantan - P Laut yang bakal menjadi ikon baru Kalsel bisa pula segera terealisasi.
Ia menerangkan, semula pemerintah pusat melalui Kementerian PU belum bisa menyetujui pengganggaran untuk pembangunan jembatan antara Kalimantan - Pulau Laut itu, dengan alasan bukan masuk jalan nasional.
Tapi sesudah melalui lobi, lanjutnya, memang jembatan itu masuk jalan provinsi, namun bisa pula sebagai strategis nasional, karena keberadaan prasarana perhubungan tersebut cukup penting.
"Apalagi kalau dikaitkan dengan Kotabaru sebagai lintas/pusat kemaritiman Indonesia, maka keberadaan jembatan penghubung Kalimantan - Pulau Laut menjadi sangat penting," demikian Ibnu Sina.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
"Recana patungan pembiayaan mega proyek dengan nama `Jembatan Penghubung Kalimantan - Pulau Laut` itu saat pertemuan dengan Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta 13 Januari lalu," ungkapnya di Banjarmasin, Jumat.
Menurut rencana, ujung jembatan tersebut untuk di daratan Kalimantan di Tanah Merah Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) dan satunya lagi ujung jembatan itu di Tanjung Serdang Pulau Laut, Kabupaten Kotabaru.
Berdasarkan perencanaan, lanjut anggota DPRD Kalsel tiga periode tersebut, pembiyaan jembatan penghubung Kalimantan - P Laut dengan bentang lebih kurang tiga kilometer itu sekitar Rp3 triliun.
Sedangkan sistem patungan itu rencananya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanbu dan Kotabaru masing-masing Rp250 miliar sehingga berjumlah Rp500 miliar.
Kemudian dari pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel berkisar antara Rp500 miliar - Rp1 triliun. "Selebihnya kita harapkan dari pemerintah pusat," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Ia mengungkapkan, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalsel tahun 2015 tersedia Rp7 miliar antara lain untuk pembuatan perencanaan teknik secara rinci atau detail engenniring design (DED).
"Kita harapkan tahun depan (2016) sudah dimulai pelaksanaan pembangunan jembatan yang menyeberangi Selat Pulau Laut dan sudah sejak lama menjadi dambaan masyarakat Kalsel, terutama Kotabaru," tuturnya.
Lebih dari itu, lanjut alumnus Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) tersebut, jembatan penghubung Kalimantan - P Laut yang bakal menjadi ikon baru Kalsel bisa pula segera terealisasi.
Ia menerangkan, semula pemerintah pusat melalui Kementerian PU belum bisa menyetujui pengganggaran untuk pembangunan jembatan antara Kalimantan - Pulau Laut itu, dengan alasan bukan masuk jalan nasional.
Tapi sesudah melalui lobi, lanjutnya, memang jembatan itu masuk jalan provinsi, namun bisa pula sebagai strategis nasional, karena keberadaan prasarana perhubungan tersebut cukup penting.
"Apalagi kalau dikaitkan dengan Kotabaru sebagai lintas/pusat kemaritiman Indonesia, maka keberadaan jembatan penghubung Kalimantan - Pulau Laut menjadi sangat penting," demikian Ibnu Sina.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015