Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Ketua DPRD Kota Banjarmasin H Iwan Rusmali menyatakan, seluruh pimpinan dewan akan membuka informasi secara berkala atau bulanan.
"Kami akan penyampaian informasi atau melakukan jumpa pers sekitar kegiatan dewan dengan para wartawan yang dijadwalkan setiap bulan pada 2015," katanya di Banjarmasin, Jumat.
Ia menyatakan, pihaknya (pimpinan dewan) akan memberikan ruang seluas-luasnya bagi wartawan untuk menggali informasi apa saja seputar DPRD Kota Banjarmasin yang hendak ditanyakan.
"Hal itu sebagai bukti kita menjalankan Peraturan Daerah (Perda) tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)," ucap petanaha DPRD "kota seribu sungai" Banjarmasin tersebut.
Menurut dia, Perda KIP yang beru saja dikeluarkan DPRD dan Pemkot melalui Rapat Paripurna pada akhir 2014 hendaknya langsung direalisasikan, khususnya di lingkungan DPRD Kota Banjarmasin. "Kita berupaya memberi contoh untuk melaksanakan Perda KIP tersebut," tegasnya.
Keterbukaan informasi itu, menurut dia, penting dilakukan bagi anggota dewan, tujuannya memberikan penjelasan atau keterbukaan apa saja yang sudah dilakukan dewan selama ini ke publik.
"Dengan demikian masyarakat tahu, apa saja yang dikerjakan wakilnya selama ini, dan dapat menilai perjuangannya untuk aspirasi masyarakat," bebernya.
Karena itu, dia berharap, semua anggota dewan tidak ada yang menyembunyikan informasi kepada publik, apalagi dengan para awak media. Sebab peran media sangat penting untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat tentang kinerja dewan untuk memperjuangkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
"Kalau tidak ada media, bagaimana peranan kita sebagai pejabat daerah yang harus memperjuangkan nasib mereka disampaikan secara luas, sehingga media harus erat digandeng," tuturnya.
Ia menambahkan, nyatakan, banyak Raperda yang harus dibahas DPRD dan Pemko yang nantinya harus disampaikan kemasyarakat sebagai tindak lanjutnya menjadi Perda, sehinga patut pula diuji publik melewat pesan tertulis atau tergambar di media.
"Termasuk kritik kita kepada kebijakan pemeerintah daerah yang dinilai tidak pro rakyat banyak, di media pula lebih efektif kita kupas dan sampaikan," pungkasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
"Kami akan penyampaian informasi atau melakukan jumpa pers sekitar kegiatan dewan dengan para wartawan yang dijadwalkan setiap bulan pada 2015," katanya di Banjarmasin, Jumat.
Ia menyatakan, pihaknya (pimpinan dewan) akan memberikan ruang seluas-luasnya bagi wartawan untuk menggali informasi apa saja seputar DPRD Kota Banjarmasin yang hendak ditanyakan.
"Hal itu sebagai bukti kita menjalankan Peraturan Daerah (Perda) tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)," ucap petanaha DPRD "kota seribu sungai" Banjarmasin tersebut.
Menurut dia, Perda KIP yang beru saja dikeluarkan DPRD dan Pemkot melalui Rapat Paripurna pada akhir 2014 hendaknya langsung direalisasikan, khususnya di lingkungan DPRD Kota Banjarmasin. "Kita berupaya memberi contoh untuk melaksanakan Perda KIP tersebut," tegasnya.
Keterbukaan informasi itu, menurut dia, penting dilakukan bagi anggota dewan, tujuannya memberikan penjelasan atau keterbukaan apa saja yang sudah dilakukan dewan selama ini ke publik.
"Dengan demikian masyarakat tahu, apa saja yang dikerjakan wakilnya selama ini, dan dapat menilai perjuangannya untuk aspirasi masyarakat," bebernya.
Karena itu, dia berharap, semua anggota dewan tidak ada yang menyembunyikan informasi kepada publik, apalagi dengan para awak media. Sebab peran media sangat penting untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat tentang kinerja dewan untuk memperjuangkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
"Kalau tidak ada media, bagaimana peranan kita sebagai pejabat daerah yang harus memperjuangkan nasib mereka disampaikan secara luas, sehingga media harus erat digandeng," tuturnya.
Ia menambahkan, nyatakan, banyak Raperda yang harus dibahas DPRD dan Pemko yang nantinya harus disampaikan kemasyarakat sebagai tindak lanjutnya menjadi Perda, sehinga patut pula diuji publik melewat pesan tertulis atau tergambar di media.
"Termasuk kritik kita kepada kebijakan pemeerintah daerah yang dinilai tidak pro rakyat banyak, di media pula lebih efektif kita kupas dan sampaikan," pungkasnya.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015