Kalangan DPRD Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan melakukan kajian terhadap pengelolaan anggaran daerah pasca terjadinya bencana banjir di Kabupaten Banjar dengan menerapkan penyesuaian penggunaan (refocusing) di sejumlah sektor.
Ketua Komisi III DPRD Kotabaru, Suji Hendra mengatakan, terjadinya bencana yang berbarengan dengan masih berlangsungnya pandemi COVID-19, menjadikan banyak perubahan dalam penganggaran.
"Seperti yang kini dialami di pemerintahan daerah Kabupaten Banjar, dalam menanggulangi bencana banjir kali ini sedikitnya sudah menyalurkan Rp400 miliar hingga Rp500 miliar," kata Suji usai menggelar rapat koordinasi dengan DPRD Banjar dalam rangka studi banding, Rabu.
Dalam situasi tersebut lanjutnya, pemerintah daerah (baik eksekutif dan legislatif) harus cepat tanggap dalam pengelolaan keuangan daerah, agar tidak terjadi ketimpangan, sehingga roda pemerintahan dan pembangunan terus berjalan.
Salah satu solusi dalam menyikapi permasalahan ini, diharuskan melakukan penyesuaian penggunaan anggaran itu sendiri, teknisnya bisa melalui pemangkasan atau pengalihan alokasinya.
Hal ini dilakukan mengingat belum optimalnya bantuan dari pemerintah provinsi dan pusat yang dalam hal ini pasti memerlukan proses berikut tahapan-tahapan yang harus dilalui.
"Dalam studi banding tersebut mengemuka, adanya sinergitas antara legislatif dan eksekutif melalui dinas-dinas terkait, yang sepakat diterapkannya pemangkasan anggaran pada sejumlah pos dalam rangka penyesuaian atau refocusing ini," jelasnya.
Dan refocusing anggaran ditekankan pada perbaikan infrastruktur yang rusak akibat bencana banjir, seperti jalan, jembatan dan sarana prasarana umum lainnya.
Lebih lanjut politisi PAN ini menuturkan, kebijakan dalam pengelolaan anggaran yang dilakukan Banjar terkait dengan kebencanaan tersebut, Kabupaten Kotabaru harus bisa menjadikan referensi dalam bersikap khususnya dalam hal penganggaran.
"Sebab Kotabaru dengan segala kelebihan dan kekurangannya yang sebagian besar merupakan kepulauan sehingga rentan terjadinya bencana seperti banjir robb, tanah longsor dan musibah lainnya, bisa melakukan langkah antisipasi terlebih dulu," beber Suji.
Namun demikian, legislator yang kini dua periode duduk di parlemen Kotabaru itu menuturkan, pihaknya mengapresiasi atas kebijakan eksekutif selama ini yang memprioritaskan pada sektor infrastruktur khususnya jalan.
Pasalnya lanjut Suji, selain dapat menjadi enggerak perekonomian masyarakat khususnya di daerah-daerah yang sebelum terisolir karena terbatasnya jalan, kini sudah bisa dengan mudah membawa hasil kebun dan pertanian mereka ke pasar, bersamaan itu sebagai langkah antisipasi dalam hal mobilisasi dan evakuasi warga di daerah tersebut jika terjadi bencana.
"Hal ini sangat dirasakan masyarakat Kotabaru khususnya yang berada di daerah pemilihan (dapil) tiga dan empat," pungkasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
Ketua Komisi III DPRD Kotabaru, Suji Hendra mengatakan, terjadinya bencana yang berbarengan dengan masih berlangsungnya pandemi COVID-19, menjadikan banyak perubahan dalam penganggaran.
"Seperti yang kini dialami di pemerintahan daerah Kabupaten Banjar, dalam menanggulangi bencana banjir kali ini sedikitnya sudah menyalurkan Rp400 miliar hingga Rp500 miliar," kata Suji usai menggelar rapat koordinasi dengan DPRD Banjar dalam rangka studi banding, Rabu.
Dalam situasi tersebut lanjutnya, pemerintah daerah (baik eksekutif dan legislatif) harus cepat tanggap dalam pengelolaan keuangan daerah, agar tidak terjadi ketimpangan, sehingga roda pemerintahan dan pembangunan terus berjalan.
Salah satu solusi dalam menyikapi permasalahan ini, diharuskan melakukan penyesuaian penggunaan anggaran itu sendiri, teknisnya bisa melalui pemangkasan atau pengalihan alokasinya.
Hal ini dilakukan mengingat belum optimalnya bantuan dari pemerintah provinsi dan pusat yang dalam hal ini pasti memerlukan proses berikut tahapan-tahapan yang harus dilalui.
"Dalam studi banding tersebut mengemuka, adanya sinergitas antara legislatif dan eksekutif melalui dinas-dinas terkait, yang sepakat diterapkannya pemangkasan anggaran pada sejumlah pos dalam rangka penyesuaian atau refocusing ini," jelasnya.
Dan refocusing anggaran ditekankan pada perbaikan infrastruktur yang rusak akibat bencana banjir, seperti jalan, jembatan dan sarana prasarana umum lainnya.
Lebih lanjut politisi PAN ini menuturkan, kebijakan dalam pengelolaan anggaran yang dilakukan Banjar terkait dengan kebencanaan tersebut, Kabupaten Kotabaru harus bisa menjadikan referensi dalam bersikap khususnya dalam hal penganggaran.
"Sebab Kotabaru dengan segala kelebihan dan kekurangannya yang sebagian besar merupakan kepulauan sehingga rentan terjadinya bencana seperti banjir robb, tanah longsor dan musibah lainnya, bisa melakukan langkah antisipasi terlebih dulu," beber Suji.
Namun demikian, legislator yang kini dua periode duduk di parlemen Kotabaru itu menuturkan, pihaknya mengapresiasi atas kebijakan eksekutif selama ini yang memprioritaskan pada sektor infrastruktur khususnya jalan.
Pasalnya lanjut Suji, selain dapat menjadi enggerak perekonomian masyarakat khususnya di daerah-daerah yang sebelum terisolir karena terbatasnya jalan, kini sudah bisa dengan mudah membawa hasil kebun dan pertanian mereka ke pasar, bersamaan itu sebagai langkah antisipasi dalam hal mobilisasi dan evakuasi warga di daerah tersebut jika terjadi bencana.
"Hal ini sangat dirasakan masyarakat Kotabaru khususnya yang berada di daerah pemilihan (dapil) tiga dan empat," pungkasnya.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021