Masyarakat tiga kabupaten yaitu Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong meminta normalisasi Sungai Tabalong, Balangan dan Sungai Nagara.
"Permintaan tersebut ketika saya reses, 1 - 8 Februari 2021," ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan (Dapil) Kalsel V/Kabupaten HSU, Balangan dan Kabupaten Tabalong H Sahrujani melalui WA-nya, Senin.
"Warga masyarakat berharap dengan normalisasi Sungai Tabalong, Balangan dan Sungai Nagara Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalsel dapat mengendalikan banjir," lanjut mantan Ketua DPRD HSU tersebut.
Pasalnya tanpa normalisasi Sungai Tabalong, Balangan dan Sungai Nagara luapan air Sungai Tabalong dan Balangan bisa menimbulkan bencana banjir, ujar politikus senior Partai Golkar itu.
Selain itu, mengharapkan pemerintah provinsi (Pemprov) setempat mengkoordinasikan keberadaan tiga sodetan yang ada di tiga kabupaten tersebut, tambahnya menjawab Antara Kalsel.
"Aspirasi masyarakat tersebut cukup positif dan beralasan. Karenanya insya Allah akan kami bicarakan secara internal terlebih dahulu," ujar Ketua Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalsel itu.
"Sesudah kami bahas internal Komisi, kemudian baru kita bicara dengan pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel bagaimana solusi. Tapi kemungkinan tidak bisa cuma mengandalkan APBD kita sendiri, tanpa bantuan pemerintah pusat," demikian Sahrujani.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
"Permintaan tersebut ketika saya reses, 1 - 8 Februari 2021," ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan (Dapil) Kalsel V/Kabupaten HSU, Balangan dan Kabupaten Tabalong H Sahrujani melalui WA-nya, Senin.
"Warga masyarakat berharap dengan normalisasi Sungai Tabalong, Balangan dan Sungai Nagara Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalsel dapat mengendalikan banjir," lanjut mantan Ketua DPRD HSU tersebut.
Pasalnya tanpa normalisasi Sungai Tabalong, Balangan dan Sungai Nagara luapan air Sungai Tabalong dan Balangan bisa menimbulkan bencana banjir, ujar politikus senior Partai Golkar itu.
Selain itu, mengharapkan pemerintah provinsi (Pemprov) setempat mengkoordinasikan keberadaan tiga sodetan yang ada di tiga kabupaten tersebut, tambahnya menjawab Antara Kalsel.
"Aspirasi masyarakat tersebut cukup positif dan beralasan. Karenanya insya Allah akan kami bicarakan secara internal terlebih dahulu," ujar Ketua Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalsel itu.
"Sesudah kami bahas internal Komisi, kemudian baru kita bicara dengan pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel bagaimana solusi. Tapi kemungkinan tidak bisa cuma mengandalkan APBD kita sendiri, tanpa bantuan pemerintah pusat," demikian Sahrujani.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021