Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Firman Yusi SP berpendapat, pengalaman Sulawesi Tengah (Sulteng) dalam menangani bencana mungkin perlu menjadi pertimbangan bagi pemerintah provinsinya untuk mencontoh.
"Saat bencanan terjadi, Pemerintah Sulawesi Tengah langsung memperkuat koordinasi dengan seluruh pihak terkait, sehingga penanganan lebih lancar dan terarah," ujarnya saat rapat gabungan Komisi DPRD Kalsel dengan stakeholder di Banjarmasin beberapa hari lalu dengan agenda penanggulangan bencana banjir hingga pascanya di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut.
Melalui koordinasi yang lebih baik, kata dia, hasil penanganan atau penanggulangan bencana bisa maksimal pula, lanjutannya saat rapat dengar pendapat (RDP) yang dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kalsel HM Lutfi Saifuddin, didampingi Wakil Ketua Dewan setempat, Hj Mariana sama-sama dari Partai Gerindra.
"Pengalaman kita dalam menangani permasalahan sebagai sebab akibat dari bencana banjir besar yang melanda hampir seluruh wilayah Kalsel hendaknya menjadi bahan koreksi agar ke depan hal-hal kurang baik tidak terulang kalau terjadi bencana serupa atau bencana lainnya," demikian Firman Yusi.
Sekretaris Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) H Suripno Sumas yang juga Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) lembaga legislatif tingkat provinsi tersebut. (Syamsuddin Hasan)
Sementara itu, Sekretaris Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kalsel H Suripno Sumas SH MH mengingatkan, RDP yang mereka gelar bukan mencari siapa yang salah dalam penanganan atau penanggulangan bencana banjir di provinsinya yang terdiri dalam sepekan terakhir ini.
"Yang terpenting, bagaimana agar penanganan pascabencana banjir bisa lebih baik lagi, termasuk mengenai koordinasi sehingga hasilnya dapat maksimal," ujar Suripno yang juga Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalsel.
Anggota Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalsel Rizki Niraz Anggraini juga "Srikandi" Partai Hanura. (Syamsuddin Hasan)
Anggota Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalsel Hj Rizki Niraz Anggraini BCom, MIDP menambahkan, penanganan pascabencana banjir juga tidak kalah penting daripada penanggulangan saat bencana terjadi.
Sebagai contoh masalah air bersih serta tempat tinggal yang sempat terdampak bencana banjir dan kebutuhan lain, lanjut "Srikandi" Partai Hanura asal daerah pemilihan Kalsel IV/Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS) dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) tersebut.
"Sebagaimana penanganan warga masyarakat 'Bumi Murakata' HST yang cukup parah terdampak bencana banjir, dan daerah lainnya di Kalsel kita harapkan bisa lebih maksimal," demikian Rizki Niraz.
Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kalsel selaku pemimpin RDP berkesimpulan antara lain untuk penanggulangan bencana di provinsinya tanggung jawab koordinasi ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.
Sedangkan koordinasi penyaluran bantuan atau santunan kepada warga masyarakat yang terdampak bencana tanggung jawabnya berada pada Dinas Sosial (Dinsos) Kalsell dan bisa dengan memanfaatkan/melalui Tagana, demikian Lutfi Saifuddin.
Ketua Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalsel HM Lutfi Saifuddin dari Partai Gerindra. (Syamsuddin Hasan)
