Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Ketua Komisi I bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kalimantan Selatan Surinto berharap, puncak peringatan ke-14 Hari Nusantara tahun 2014 menjadi titik tolak untuk peningkatan keseriusan pengaman di laut Indonesia.
Menurut mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), Kalsel tersebut, selama ini pengamanan di laut Indonesia atau merupakan gugusan nusantara terkesan masih kurang serius.
"Keadaan yang seakan tumpang tindih dalam pengaman laut Indonesia, sehingga menimbulkan tanda tanya, siapa sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap keamanan laut tersebut," tandasnya menjawab Antara Kalsel.
Pasalnya, lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyandang gelar sarjana teknik itu, terkada ada persoalan di laut yang juga ditangani Satuan Polisi Air (Satpol Air).
Padahal secara tempat kejadian dan materi persoalan, mungkin menjadi kompetensi Angkatan Laut atau TNI-AL dalam penanganannya.
"Namun kalau menyimak dari isi atau rangkaian acara puncak acara Harnus 2014, yang saya juga hadir di tempat itu, berarti penanggung jawab utama luat Indonesia adalah TNI-AL/Angkutan Laut kita," tutur Ketua Komisi I DPRD Kalsel yang juga membidangi keamanan.
"Dengan adanya kepastian penanggung jawab dalam hal pengamanan laut, sehingg kita harapkan pula segala potensi sumber daya keluatan tetap terjaga, dan warga Indonesia yang beraktivitas di laut juga merasa aman," lanjutnya.
Begitu pula Deklrasi Juanda 1957, naskah yang dibacakan, dan tekad yang disampaikan pada puncak peringatan Harnus 2014 di "kota bamega" Kotabaru (300 km timur Banjarmasin) betul-betul dihayati dan dilaksanakan, demikian Surinto.
Sebuah kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Kalsel atas kehadiran Presiden Joko Widodo pada puncak acara Harnus 2014 di kabupaten paling timur provinsi tersebut, 15 Desember lalu.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014