Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Nilai Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan PT Adaro Indonesia yang beroperasi di daerah hulu sungai Kalimantan Selatan per tahun mencapai Rp17 miliar.
Manajer CSR perusahaan tersebut Abdurahman mengungkapkan itu dalam pertemuan dengan Komisi III DPRD Kalsel, yang dipandu ketuanya H Bardiansyah, di Banjarmasin, Jumat.
"CSR tersebut baru yang bersifat reguler, dan masih ada di luar itu. Sebagian besar untuk daerah asal tambang, yaitu Kabupaten Balangan dan Tabalong," ungkapnya.
"Sebagai contoh dana CSR tersebut untuk pembangunan `Islamic Centre` Tanjung, ibu kota Kabupaten Tabalong (236 km utara Banjarmasin), serta Pasar Rakyat Modern di Balangan," lanjutnya.
Oleh sebab itu, dia membantah, kalau ada anggapan CSR banyak dinikmati luar daerah asal tambang, seperti Kabupaten Barito Timur (Bartim), Kalimantan Tengah, yang merupakan tempat pelabuhan untuk mengangkut hasil tambangnya.
Selain daerah asal tambang, ia mengaku, memang ada beberapa daerah luar yang juga menikmati atua mendapatkan bagian CSR dari perusahaan pertambangan batu baranya.
"Daerah lain yang turut menikmati CSR tersebut, untuk Kalsel yaitu Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) dan Kabupaten Barito Kuala (Batola). Kemudian di Kalteng yaitu Bartim dan Kabupaten Barito Selatan (Barsel)," ungkapnya.
"Tapi daerah luar itu nilai jauh tidak sebesar nilai CSR yang dinikmati daerah asal tambang," lanjutnya di hadapan Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi pertambangan dan energi, serta lingkungan hidup tersebut.
Sedangkan perencanaan penggunaan CSR tersebut, jelasnya, berdasarkan hasil musywarah antara pemerintah kabupaten (Pemkab) serta tokoh/pemuka masyarakat setempat.
"Penggunaan CSR tersebut bukan dari perusahaan kami, melainkan hasil musyawarah yang juga diketahui atau ditandatangani Bupati setempat," tegasnya didampingi Government & Media Relation Manager PT Adaro Indonesia Dahai Balangan Hikmatul Amin.
Sebelumnya anggota Komisi III bidang pembangunan dan infrstruktur DPRD Kalsel, antara lain Syafruddin H Maming (PDI-P) dan Ibnu Sina (PKS) mempertanyakan masalah CSR perusahaan tersebut.
Pasalnya, menurut politisi muda PDI-P yang juga mantan anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), Kalsel itu, penggunaan CSR kurang menyentuh kepentingan mendasar, seperti kesejahteraan tenaga guru honor.
"Masak seorang guru honorer di Balangan per bulan hanya mendapat honor Rp300 ribu, bahkan ada yang kurang dari itu. Apakah dana CSR tak bisa untuk meningkatkan honor guru honorer," lanjut saudara Mardani H Maming (Bupati Tanbu) tersebut.
"Sementara di Tanbu, dana CSR dari PT Arutmin Indonesia bisa untuk memberi honor bagi guru honorer Rp1.000.000/bulan," ungkap Syafruddin yang akrab disapa Cuncun itu.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
Manajer CSR perusahaan tersebut Abdurahman mengungkapkan itu dalam pertemuan dengan Komisi III DPRD Kalsel, yang dipandu ketuanya H Bardiansyah, di Banjarmasin, Jumat.
"CSR tersebut baru yang bersifat reguler, dan masih ada di luar itu. Sebagian besar untuk daerah asal tambang, yaitu Kabupaten Balangan dan Tabalong," ungkapnya.
"Sebagai contoh dana CSR tersebut untuk pembangunan `Islamic Centre` Tanjung, ibu kota Kabupaten Tabalong (236 km utara Banjarmasin), serta Pasar Rakyat Modern di Balangan," lanjutnya.
Oleh sebab itu, dia membantah, kalau ada anggapan CSR banyak dinikmati luar daerah asal tambang, seperti Kabupaten Barito Timur (Bartim), Kalimantan Tengah, yang merupakan tempat pelabuhan untuk mengangkut hasil tambangnya.
Selain daerah asal tambang, ia mengaku, memang ada beberapa daerah luar yang juga menikmati atua mendapatkan bagian CSR dari perusahaan pertambangan batu baranya.
"Daerah lain yang turut menikmati CSR tersebut, untuk Kalsel yaitu Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) dan Kabupaten Barito Kuala (Batola). Kemudian di Kalteng yaitu Bartim dan Kabupaten Barito Selatan (Barsel)," ungkapnya.
"Tapi daerah luar itu nilai jauh tidak sebesar nilai CSR yang dinikmati daerah asal tambang," lanjutnya di hadapan Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi pertambangan dan energi, serta lingkungan hidup tersebut.
Sedangkan perencanaan penggunaan CSR tersebut, jelasnya, berdasarkan hasil musywarah antara pemerintah kabupaten (Pemkab) serta tokoh/pemuka masyarakat setempat.
"Penggunaan CSR tersebut bukan dari perusahaan kami, melainkan hasil musyawarah yang juga diketahui atau ditandatangani Bupati setempat," tegasnya didampingi Government & Media Relation Manager PT Adaro Indonesia Dahai Balangan Hikmatul Amin.
Sebelumnya anggota Komisi III bidang pembangunan dan infrstruktur DPRD Kalsel, antara lain Syafruddin H Maming (PDI-P) dan Ibnu Sina (PKS) mempertanyakan masalah CSR perusahaan tersebut.
Pasalnya, menurut politisi muda PDI-P yang juga mantan anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), Kalsel itu, penggunaan CSR kurang menyentuh kepentingan mendasar, seperti kesejahteraan tenaga guru honor.
"Masak seorang guru honorer di Balangan per bulan hanya mendapat honor Rp300 ribu, bahkan ada yang kurang dari itu. Apakah dana CSR tak bisa untuk meningkatkan honor guru honorer," lanjut saudara Mardani H Maming (Bupati Tanbu) tersebut.
"Sementara di Tanbu, dana CSR dari PT Arutmin Indonesia bisa untuk memberi honor bagi guru honorer Rp1.000.000/bulan," ungkap Syafruddin yang akrab disapa Cuncun itu.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014