Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Provinsi Kalimantan Selatan memperoleh prioritas keenam dalam rencana percepatan pembangunan irigasi, guna meningkatkan produksi pangan regional dan nasional dalam mencapai swasembada pangan sebagaimana program jangka menengah dan jangka panjang pemerintah.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan, Martinus di Banjarmasin, Rabu mengatakan, sebelumnya pembangunan irigasi Kalimantan Selatan berada pada posisi 27 dari seluruh daerah di Indonesia.
"Kini pemerintah telah melihat, Kalimantan merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi pertanian cukup tinggi, sehingga kini pemerintah menempatkan anggaran untuk pembangunan irigasi di daerah ini pada rangking enam," katanya.
Artinya, tambah Martinus, pemerintah pusat memberikan perhatian cukup serius terhadap percepatan pembangunan sektor pertanian, melalui pembangunan irigasi yang jauh lebih memadai.
Saat ini, kata dia, tim yang terdiri dari beberapa direktur sektor irigasi dan pengairan dari pusat telah turun, untuk melakukan kajian terhadap upaya percepatan pembangunan sektor pertanian dan irigasi, sehingga rencana pembangun yang diinginkan oleh seluruh petani di daerah ini, segera terwujud.
Beberapa irigasi yang akan dituntaskan, kata Martinus, antara lain, tiga bendung yang telah mulai dibangun dalam beberapa tahun terakhir, yaitu bendung Amandit di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), bendungan Pitap di Kabupaten Balangan, dan bendungan Alai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST).
Selain itu, juga akan dibangun bendung baru, yaitu bendung Kinarum di Kabupaten Tabalong, dimana seluruh bendung tersebut bisa selesai lebih cepat dibanding yang direncanakan sebelumnya.
Menurut Martinus, masuknya Kalsel pada pososi ke-enam nasional untuk percepatan pembangunan irigasi tersebut, merupakan kabar yang sangat menggembirakan dan membanggakan, sehingga diharapkan program tersebut didukung oleh seluruh masyarakat.
Dengan selesainya pembangunan bendungan dengan lancar, maka produksi pangan di Kalsel juga akan jauh lebih baik dan meningkat, sehingga upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga akan segera terlaksana.
"Kita ingin masyarakat bila proaktif membantu dalam kelancaran pembangunan irigasi ini, antara lain untuk pembebasan lahannya," katanya.
Tiga bendung besar di Provinsi ini, hingga kini belum berfungsi sebagaimana mestinya untuk irigasi pertanian karena terkendala pembebasan lahan.
"Belum berfungsi karena terkendala pembebasan lahan untuk pembuatan atau perluasan jaringan irigasi," kata Martinus.
Martinus berharap, pembebasan lahan bisa segera terselesaikan, agar keberadaan bendung yang pembiayaan pembangunannya secara keseluruhan mencapai puluhan miliar rupiah tersebut dapat berfungsi maksimal.
Pada dasarnya, tambah dia, pembebasan lahan tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten (Pemkab) masing-masing, sedangkan pemerintah provinsi (Pemprov) hanya bersifat pendampingan.
Ketiga bendung besar tersebut akan mampu mengairi persawahan sampai belasan ribu hektare, bila pembangunannya benar-benar selesai, termasuk jaringan irigasi dari saluran utama, kedua, sampai ketiga dan saluran keempat. Bila sistem irigasi berjalan baik dapat meningkatkan produksi padi Kalsel menjadi lebih dari 2,126 juta ton.
Kalsel dengan luar wilayah sekitar 37.000 km persegi dengan penduduk lebih dari 3,6 juta jiwa dan tersebar pada 13 kabupaten/kota, merupakan daerah agraris, serta termasuk penyangga pangan nasional.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014