Banjarmasin, (AntaranewsKalsel) - Komisi II bidang ekonomi dan keuangan DPRD Kalimatan Selatan dalam kunjungan kerja ke luar daerah yang dijadwalkan 24 - 26 November, mendatangi Kementerian Kehutanan serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang Nasional.
"Pada kesempatan kunjungan kerja (kunker) ke luar daerah kali ini, kami mau ke Kementerian Kehutanan (Kemenhut) serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang Nasional," ujar Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muharram, sebelum bertolak ke Jakarta, Senin.
"Kunjungan kami ke kementerian tersebut untuk mempertanyakan masalah Rencana Tata Ruag Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalsel," lanjut Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD tersebut.
Pasalnya, lanjut, anggota baru DPRD Kalsel atau periode 2014 - 2019 itu, persoalan RTRWP dengan luas wilayah sekitar 37.000 kilometer persegi dan terbagi 13 kabupaten/kota tersebut sampai saat ini belum selesai.
"Padahal menurut teman-teman anggota DPRD Kalsel periode 2009 - 2014, RTRWP tersebut sudah sejak lama atau lebih dua tahun disampaikan ke pemerintah pusat untuk mendapat persetujuan atau pengesahan," ungkapnya.
"Kita pertanyakan, bagaimana solusi terbaik agar RTRWP Kalsel bisa segera disahkan, tidak berlama-lama lagi tertahan di tingkat pusat," lanjut wakil rakyat yang juga Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Kalsel itu.
Menurut dia, RTRWP itu penting sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK). "Apalagi di Kalsel, rata-rata kabupaten/kota sudah membuat RTRWK dan mendapat persetujuan DPRD setempat," katanya.
"Namun RTRWK itu harus dilakukan koreksi, sesuai dengan RTRWP, sehingga tidak menimbulkan permasalahan, seperti tumpang tindih kawasan peruntukan pembangunan, dan lainnya," katanya menjawab Antara Kalsel.
"Karena itu, penyelesaian masalah RTRWP merupakan hal yang mendesak, kalau memang ingin tata kelola pembangunan berjalan dengan baik, sesuai RTRWP yang ditindaklanjuti dengan RTRWK tersebut," demikian Muharram.
Pada saat bersamaan, komisi-komisi lain di DPRD Kalsel juga melakukan kunker ke luar daerah dengan tujuan atau sasaran yang berbeda sesuai pembidangan masing-masing.
Sebagai contoh Komisi I bidang hukum dan pemerintahan yang diketuai Surinto dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagari) di Jakarta.
Kemudian Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalsel yang diketuai H Bardiansyah dari Partai Golkar ke Jawa Timur, untuk melakukan studi banding tentang pembangunan yang berkaitan dengan pekerjaan umum (PU).
Sedangkan Komisi IV bidang kesra DPRD Kalsel yang diketuai Suwardi Sarlan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kunker Sumatera Barat (Sumbar) dengan fokus sasaran Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Djamil Padang.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
"Pada kesempatan kunjungan kerja (kunker) ke luar daerah kali ini, kami mau ke Kementerian Kehutanan (Kemenhut) serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang Nasional," ujar Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muharram, sebelum bertolak ke Jakarta, Senin.
"Kunjungan kami ke kementerian tersebut untuk mempertanyakan masalah Rencana Tata Ruag Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalsel," lanjut Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD tersebut.
Pasalnya, lanjut, anggota baru DPRD Kalsel atau periode 2014 - 2019 itu, persoalan RTRWP dengan luas wilayah sekitar 37.000 kilometer persegi dan terbagi 13 kabupaten/kota tersebut sampai saat ini belum selesai.
"Padahal menurut teman-teman anggota DPRD Kalsel periode 2009 - 2014, RTRWP tersebut sudah sejak lama atau lebih dua tahun disampaikan ke pemerintah pusat untuk mendapat persetujuan atau pengesahan," ungkapnya.
"Kita pertanyakan, bagaimana solusi terbaik agar RTRWP Kalsel bisa segera disahkan, tidak berlama-lama lagi tertahan di tingkat pusat," lanjut wakil rakyat yang juga Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Kalsel itu.
Menurut dia, RTRWP itu penting sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK). "Apalagi di Kalsel, rata-rata kabupaten/kota sudah membuat RTRWK dan mendapat persetujuan DPRD setempat," katanya.
"Namun RTRWK itu harus dilakukan koreksi, sesuai dengan RTRWP, sehingga tidak menimbulkan permasalahan, seperti tumpang tindih kawasan peruntukan pembangunan, dan lainnya," katanya menjawab Antara Kalsel.
"Karena itu, penyelesaian masalah RTRWP merupakan hal yang mendesak, kalau memang ingin tata kelola pembangunan berjalan dengan baik, sesuai RTRWP yang ditindaklanjuti dengan RTRWK tersebut," demikian Muharram.
Pada saat bersamaan, komisi-komisi lain di DPRD Kalsel juga melakukan kunker ke luar daerah dengan tujuan atau sasaran yang berbeda sesuai pembidangan masing-masing.
Sebagai contoh Komisi I bidang hukum dan pemerintahan yang diketuai Surinto dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagari) di Jakarta.
Kemudian Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalsel yang diketuai H Bardiansyah dari Partai Golkar ke Jawa Timur, untuk melakukan studi banding tentang pembangunan yang berkaitan dengan pekerjaan umum (PU).
Sedangkan Komisi IV bidang kesra DPRD Kalsel yang diketuai Suwardi Sarlan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kunker Sumatera Barat (Sumbar) dengan fokus sasaran Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Djamil Padang.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014