Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendorong swasta untuk mengembangkan sektor peternakan dalam upaya mendukung program swasembada sapi 2022.
Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalsel Suparmi di Banjarmasin Kamis mengatakan, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor telah menetapkan Kalsel swasembada sapi pada 2022, sehingga perlu upaya seluruh pihak untuk mendukung pencapaian tersebut.
Beberapa upaya yang kini telah dilakukan antara lain adalah, integrasi program sawit-sapi, yaitu memanfaatkan perkebunan sawit sebagai pengembangan sapi dengan biaya murah.
Melalui integrasi sawit-sapi tersebut, keterbatasan pakan dapat dipenuhi dari pengelolaan limbah sawit, dengan memanfaatkan pelepah sawit sebagai pakan sapi dan limbah sapi (kotoran) sebagai pupuk tanaman sawit.
Hanya saja, tambah dia, untuk mengembangkan prorgam tersebut tidak mungkin bisa dipenuhi dari dana APBN maupun ABD.
"Maka dari itu, kami mengajak perusahaan swasta untuk mengembangkan program tersebut, sehingga target Kalsel swasembada sapi bisa terpenuhi," katanya.
Saat ini, kebutuhan sapi Kalsel masih dipenuhi dari berbagai daerah, seperti dari Bali, Jawa Timur dan beberapa daerah lainnya.
Menurut Suparmi, harga sapi yang didatangkan dari luar daerah, lebih murah dibandingkan harga sapi yang dikembangkan di daerah.
Mengapa sapi luar daerah bisa murah, karena biaya pengembangan sapi di daerah-daerah penghasil sapi tersebut lebih murah dengan di Kalsel.
Melalui program integrasi sawit-sapi ini, kata Suparmi, maka Kalsel mampu memproduksi sapi dengan biaya murah, sehingga harga sapinya juga akan lebih murah.
"Kami berharap, bila program ini berhasil, ke depan Kalsel juga akan menjadi penyuplai sapi luar daerah, seperti ke Kalteng, Kaltim dan lainnya," katanya.
Program integrasi sawit-sapi Kalsel saat ini, juga telah diadopsi daerah-daerah lain, untuk melakukan hal yang sama, dan hasilnya memang sangat menguntungkan peternak dan petani.
Upaya kedua mewujudkan progam swasembada sapi adalah, menambah indukan yang juga telah didukung pemerintah pusat. Dengan menambah indukan, maka program percepatan populasi sapi akan lebih cepat tercapai.
Sebelumnya, pemerintah telah mencanangkan program sapi indukan wajib bunting. Program tersebut, kini berubah menjadi program sapi-kerbai komoditas andalan negari atau disebut program Si Komdan.
Melalui program tersebut, hingga Desember 2020, Kalsel telah mempunyai sebanyak 25 ribu anak sapi atau pedet.
Program lainnya yang akan ditempuh, tambah Suparmi adalah dengan menambah sapi indukan dari luar daerah, dan intervensi untuk mengurangi pemotongan terhadap sapi indukan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalsel Suparmi di Banjarmasin Kamis mengatakan, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor telah menetapkan Kalsel swasembada sapi pada 2022, sehingga perlu upaya seluruh pihak untuk mendukung pencapaian tersebut.
Beberapa upaya yang kini telah dilakukan antara lain adalah, integrasi program sawit-sapi, yaitu memanfaatkan perkebunan sawit sebagai pengembangan sapi dengan biaya murah.
Melalui integrasi sawit-sapi tersebut, keterbatasan pakan dapat dipenuhi dari pengelolaan limbah sawit, dengan memanfaatkan pelepah sawit sebagai pakan sapi dan limbah sapi (kotoran) sebagai pupuk tanaman sawit.
Hanya saja, tambah dia, untuk mengembangkan prorgam tersebut tidak mungkin bisa dipenuhi dari dana APBN maupun ABD.
"Maka dari itu, kami mengajak perusahaan swasta untuk mengembangkan program tersebut, sehingga target Kalsel swasembada sapi bisa terpenuhi," katanya.
Saat ini, kebutuhan sapi Kalsel masih dipenuhi dari berbagai daerah, seperti dari Bali, Jawa Timur dan beberapa daerah lainnya.
Menurut Suparmi, harga sapi yang didatangkan dari luar daerah, lebih murah dibandingkan harga sapi yang dikembangkan di daerah.
Mengapa sapi luar daerah bisa murah, karena biaya pengembangan sapi di daerah-daerah penghasil sapi tersebut lebih murah dengan di Kalsel.
Melalui program integrasi sawit-sapi ini, kata Suparmi, maka Kalsel mampu memproduksi sapi dengan biaya murah, sehingga harga sapinya juga akan lebih murah.
"Kami berharap, bila program ini berhasil, ke depan Kalsel juga akan menjadi penyuplai sapi luar daerah, seperti ke Kalteng, Kaltim dan lainnya," katanya.
Program integrasi sawit-sapi Kalsel saat ini, juga telah diadopsi daerah-daerah lain, untuk melakukan hal yang sama, dan hasilnya memang sangat menguntungkan peternak dan petani.
Upaya kedua mewujudkan progam swasembada sapi adalah, menambah indukan yang juga telah didukung pemerintah pusat. Dengan menambah indukan, maka program percepatan populasi sapi akan lebih cepat tercapai.
Sebelumnya, pemerintah telah mencanangkan program sapi indukan wajib bunting. Program tersebut, kini berubah menjadi program sapi-kerbai komoditas andalan negari atau disebut program Si Komdan.
Melalui program tersebut, hingga Desember 2020, Kalsel telah mempunyai sebanyak 25 ribu anak sapi atau pedet.
Program lainnya yang akan ditempuh, tambah Suparmi adalah dengan menambah sapi indukan dari luar daerah, dan intervensi untuk mengurangi pemotongan terhadap sapi indukan.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020