Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Ketua DPRD Kalimantan Selatan Hj Noormiliyani Aberani Sulaiman mengimbau agar masyarakat bersikap bijak dalam menghadapi kenaikan harga bahan bakar minyak mulai 18 November 2014.
"Kita harap masyarakat Kalsel bisa tenang dan bijak dalam menyikapi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tersebut," imbaunya melalui wartawan, di Banjarmasin, Selasa.
Menurut perempuan pertama yang menjadi Ketua DPRD Kalsel itu, kebijakan pemerintah menaikan harga BBM itu dipastikan akan menambah beban masyarakat, terutama keluarga yang tidak mampu.
"Namun, suka atau tidak, mau ataupun tidak, BBM sudah naik, dan ini harus diterima semua pihak dengan lapang dada," tegas "Srikandi" Partai Golkar tersebut.
Untuk itu, masyarakat diminta tenang dan menunggu langkah yang akan diambil pemerintah dalam menanggulangi dampak kenaikan BBM tersebut, mengingat subsidi BBM dialihkan untuk program yang lain.
"Mudah-mudahan program ini bisa memperbaiki kehidupan masyarakat, sehingga tidak merasakan dampak kenaikan BBM tersebut," tegas putri dari almarhum H Aberani Sulaiman (Gubernur Kalsel tahun 1960-an) itu.
Apalagi, lanjutnya, pemerintah menjanjikan stok BBM tetap aman dan tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, serta tidak ada antrian panjang di Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU).
"Juga telah didistribusikan berbagai kartu bagi masyarakat kurang mampu sebagai kompensasi atas kenaikan BBM tersebut, mulai dari Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sejahtera," ujarnya.
Hal senada diungkapkan anggota Komisi III DPRD Kalsel Riduansyah, yang mengharapkan agar pemerintah bisa menambah kuota BBM subsidi bagi provinsinya, sehingga tidak ada lagi antrian panjang.
"Kita harapkan kuota BBM subsidi ini bisa ditambah, agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, mengingat jatah Kalimantan hanya sekitar empat persen dari total BBM subsidi yang diberikan," ujarnya.
Wakil rakat dari Partai Hanura itu mengaku, secara pribadi menolak kenaikan harga BBM, namun kebijakan pemerintah ini harus didukung, dengan membantu pengawasan atas program penanggulangan dampak kenaikan BBM tersebut.
 "Kita akan mengawasi realisasi program penanggulangan dampak kenaikan BBM tersebut, apakah tepat sasaran atau tidak," kata politisi Hanura yang menyandang gelar sajrana hukum dan magister ilmu hukum itu. Â
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014