![pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://kalsel.antaranews.com/berita/22086/parpol-wait-and-see-hadapi-pilkada&media=https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2013/07/20130717asbullah-seretaris-ppp-kalsel.jpg&description=Parpol "wait And See" Hadapi Pilkada){kind=link}
Banjarmasin, (AntaranewsKalsel) - Sejumlah partai politik di Provinsi Kalimantan Selatan masih "wait and see" menghadapi pemilihan kepala daerah atau pilkada tahun depan.
"Kami masih `wait and see` (melihat dan menunggu) dalam menghadapi pilkada yang akan digelar secara serentak," ujar Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kalsel Asbullah di Banjarmasin, Sabtu.
"Mengapa `wait and see`? Karena peraturan pilkada yang masih belum pasti. Apakah nanti langsung atau melalui DPRD?," katanya.
Namun, kata Asbullah yang juga Wakil Ketua DPRD Kalsel, PPP terus mempersiapkan diri menghadapi pilkada yang kebetulan tahun 2015 selain tingkat provinsi, ada tujuh kabupaten dan kota yang melaksanakan pilkada.
Untuk menghadapi Pilkada 2015 itu, lima Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP kabupaten dan kota sudah melakukan penjaringan calon bupati/wali kota (cabup/cawali).
"Sementara dua DPC dan termasuk DPW PPP Kalsel belum melakukan penjaringan. Tapi memang sudah ada di antara mereka yang mau ikut Pilkada melakukan pendekatan dengan PPP," ungkapnya, tanpa menyebut orang tersebut.
Tapi yang jelas, baik Pilkada lewat DPRD maupun secara langsung, katanya, PPP harus berkoalisi. Sebagai contoh untuk mengusung sendiri calon gubernur (cagub), PPP Kalsel tak memenuhi syarat.
"Begitu pula untuk mengusung cabup/cawali pada tujuh kabupaten dan kota yang melaksanakan Pilkada 2015, PPP harus berkoalisi, kecuali di Kabupaten Banjar dan Balangan kalau mau tak berkoalisi," demikian Asbullah.
Keterangan yang hampir senada dari Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kalsel H Murhan Effendie. Pihaknya juga masih "wait and see" terkait peraturan perundang-undangan tentang pilkada.
Tapi walaupun Partai Golkar pemenang pemilu legislatif di Kalsel tahun 2014 masih harus berkoalisi dengan parpol lain kalau mau memang dalam pemilihan gubernur setempat.
Mengenai koalisi, anggota DPRD Kalsel masa jabatan 2014-2019 itu belum banyak bicara karena harus melalui keputusan partai.
Tapi dia berharap Koalisi Merah Putih (KMP) tetap kompak, baik dalam pemilihan Gubernur Kalsel maupun bupati dan wali kota yang melaksanakan Pilkada 2015.
Pernyataan serupa dari Wakil Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kalsel H Muhaimin dan Hermansyah. Partainya juga masih menunggu dan melihat perkembangan terakhir dari sistem pilkada.
Dari tujuh kabupaten dan kota se-Kalsel yang melaksanakan Pilkada 2015, petinggi PDIP tingkat provinsi tersebut optimistis partainya bisa memenangkan di Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), baik melalui DPRD maupun secara langsung.
Sikap optimistis itu cukup beralasan karena "Bumi Bersujud" Tanbu merupakan "basis" PDIP Kalsel. Dalam keanggotaan DPRD kabupaten tersebut terbanyak dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
Hasil Pemilu legislatif 2014, dari 55 keanggotaan DPRD Kalsel terbanyak dari Partai Golkar 13 orang, selanjutnya PDIP delapan, PPP tujuh, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) masing-masing enam orang.
Kemudian Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lima orang, Partai Demokrat empat, Partai Nasional Demokrasi (NasDem) tiga, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dua dan Partai Amanat Nasional (PAN) satu orang.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
"Kami masih `wait and see` (melihat dan menunggu) dalam menghadapi pilkada yang akan digelar secara serentak," ujar Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kalsel Asbullah di Banjarmasin, Sabtu.
"Mengapa `wait and see`? Karena peraturan pilkada yang masih belum pasti. Apakah nanti langsung atau melalui DPRD?," katanya.
Namun, kata Asbullah yang juga Wakil Ketua DPRD Kalsel, PPP terus mempersiapkan diri menghadapi pilkada yang kebetulan tahun 2015 selain tingkat provinsi, ada tujuh kabupaten dan kota yang melaksanakan pilkada.
Untuk menghadapi Pilkada 2015 itu, lima Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP kabupaten dan kota sudah melakukan penjaringan calon bupati/wali kota (cabup/cawali).
"Sementara dua DPC dan termasuk DPW PPP Kalsel belum melakukan penjaringan. Tapi memang sudah ada di antara mereka yang mau ikut Pilkada melakukan pendekatan dengan PPP," ungkapnya, tanpa menyebut orang tersebut.
Tapi yang jelas, baik Pilkada lewat DPRD maupun secara langsung, katanya, PPP harus berkoalisi. Sebagai contoh untuk mengusung sendiri calon gubernur (cagub), PPP Kalsel tak memenuhi syarat.
"Begitu pula untuk mengusung cabup/cawali pada tujuh kabupaten dan kota yang melaksanakan Pilkada 2015, PPP harus berkoalisi, kecuali di Kabupaten Banjar dan Balangan kalau mau tak berkoalisi," demikian Asbullah.
Keterangan yang hampir senada dari Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kalsel H Murhan Effendie. Pihaknya juga masih "wait and see" terkait peraturan perundang-undangan tentang pilkada.
Tapi walaupun Partai Golkar pemenang pemilu legislatif di Kalsel tahun 2014 masih harus berkoalisi dengan parpol lain kalau mau memang dalam pemilihan gubernur setempat.
Mengenai koalisi, anggota DPRD Kalsel masa jabatan 2014-2019 itu belum banyak bicara karena harus melalui keputusan partai.
Tapi dia berharap Koalisi Merah Putih (KMP) tetap kompak, baik dalam pemilihan Gubernur Kalsel maupun bupati dan wali kota yang melaksanakan Pilkada 2015.
Pernyataan serupa dari Wakil Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kalsel H Muhaimin dan Hermansyah. Partainya juga masih menunggu dan melihat perkembangan terakhir dari sistem pilkada.
Dari tujuh kabupaten dan kota se-Kalsel yang melaksanakan Pilkada 2015, petinggi PDIP tingkat provinsi tersebut optimistis partainya bisa memenangkan di Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), baik melalui DPRD maupun secara langsung.
Sikap optimistis itu cukup beralasan karena "Bumi Bersujud" Tanbu merupakan "basis" PDIP Kalsel. Dalam keanggotaan DPRD kabupaten tersebut terbanyak dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
Hasil Pemilu legislatif 2014, dari 55 keanggotaan DPRD Kalsel terbanyak dari Partai Golkar 13 orang, selanjutnya PDIP delapan, PPP tujuh, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) masing-masing enam orang.
Kemudian Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lima orang, Partai Demokrat empat, Partai Nasional Demokrasi (NasDem) tiga, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dua dan Partai Amanat Nasional (PAN) satu orang.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014