Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) akan membahas 19 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pada Tahun 2021.
Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP Perda) DPRD Kalsel H Gusti Rosyadi Elmi Lc mengemukakan itu di Banjarmasin, sebelum melakukan studi komparasi, Senin.
Wakil rakyat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menerangkan, dari 19 Raperda yang akan DPRD Kalsel bahas pada 2021 tersebut, 12 di antaranya merupakan inisiatif atau usulan Komisi-Komisi Dewan setempat.
"Kemudian selebihnya berasal dari eksekutif atau pemerintah provinsi (Pemprov) setempat," lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan (Dapil) Kalsel IV/Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS) dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) itu.
Ia menambahkan, dari 12 Raperda yang akan menjadi inisiatif DPRD Kalsel itu, usulan dari Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan serta Komisi IV Bidang Kesra masing-masing dua buah.
Usulan Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan sebanyak dua Raperda, Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur empat, serta dari BP Perda DPRD Kalsel sendiri satu buah.
"Kita berharap pada 2021 wabah virus Corona atau COVID-19 minimal mereda, sehingga bisa lebih memaksimalkan pembahasan Raperda yang sudah masuk dalam program pembentukan Perda tahun depan," katanya.
"Kita optimistis dengan kerja sama yang baik seperti selama ini antara Dewan dan eksekutif, pada 2021 dapat menyelesaikan pembahasan semua Raperda bila COVID-19 mereda, apalagi kalau wabah tersebut telah tiada," demikian Rosyadi Elmi.
Berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kalsel tentang Jadwal Kegiatan Dewan tersebut pada November 2020 antara lain studi komparasi BP Perda bersamaan dengan Badan Kehormatan (BK), tanggal 23 - 25 atau selama tiga hari.
Selanjutnya, Komisi-Komisi Dewan tersebut kunjungan kerja (Kunker) dalam daerah/kabupaten dan kota di Kalsel untuk melakukan monitoring dan evaluasi, 26 - 28 November 2020.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP Perda) DPRD Kalsel H Gusti Rosyadi Elmi Lc mengemukakan itu di Banjarmasin, sebelum melakukan studi komparasi, Senin.
Wakil rakyat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menerangkan, dari 19 Raperda yang akan DPRD Kalsel bahas pada 2021 tersebut, 12 di antaranya merupakan inisiatif atau usulan Komisi-Komisi Dewan setempat.
"Kemudian selebihnya berasal dari eksekutif atau pemerintah provinsi (Pemprov) setempat," lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan (Dapil) Kalsel IV/Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS) dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) itu.
Ia menambahkan, dari 12 Raperda yang akan menjadi inisiatif DPRD Kalsel itu, usulan dari Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan serta Komisi IV Bidang Kesra masing-masing dua buah.
Usulan Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan sebanyak dua Raperda, Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur empat, serta dari BP Perda DPRD Kalsel sendiri satu buah.
"Kita berharap pada 2021 wabah virus Corona atau COVID-19 minimal mereda, sehingga bisa lebih memaksimalkan pembahasan Raperda yang sudah masuk dalam program pembentukan Perda tahun depan," katanya.
"Kita optimistis dengan kerja sama yang baik seperti selama ini antara Dewan dan eksekutif, pada 2021 dapat menyelesaikan pembahasan semua Raperda bila COVID-19 mereda, apalagi kalau wabah tersebut telah tiada," demikian Rosyadi Elmi.
Berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kalsel tentang Jadwal Kegiatan Dewan tersebut pada November 2020 antara lain studi komparasi BP Perda bersamaan dengan Badan Kehormatan (BK), tanggal 23 - 25 atau selama tiga hari.
Selanjutnya, Komisi-Komisi Dewan tersebut kunjungan kerja (Kunker) dalam daerah/kabupaten dan kota di Kalsel untuk melakukan monitoring dan evaluasi, 26 - 28 November 2020.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020