Calon Bupati Balangan Nomor Urut 1, H Abdul Hadi, menyayangkan dengan tidak terlindunginya Usaha Mikro Kecil dan Menengah dari adanya ritel modern, dan karena terlanjur ada di Balangan maka akan digandeng untuk juga membina UMKM di daerah, termasuk pemasaran produk.
Ia mengatakan, luar biasa Kabupaten Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) maupun Kabupaten Tabalong hingga saat ini tidak mengizinkan adanya ritel modern, sebagai ada bentuk nyata perlindungan pemerintah daerah terhadap UMKM.
"Saya tidak mengatakan pemerintah daerah sekarang ini sedang membunuh UMKM kita, tapi berdirinya ritel modern ini secara tidak langsung membunuh dan tidak memberikan kesempatan kepada kawan-kawan UMKM kita untuk tumbuh dan berkembang seperti daerah lainnya," katanya, beberapa waktu lalu.
Baca juga: Program HAS Kartu Balangan Pintar dan berobat cukup dengan KTP dan KK
Dijelaskan dia, Dengan maraknya ritel modern yang berdiri di Kabupaten Balangan ini sama saja, dengan membunuh UMKM kita yang di Kabupaten Balangan, maka seandainya terpilih maka kami paslon HAS berupaya menjalin bekerjasama ritel modern membina UMKM daerah, termasuk pemasaran produk UMKM lokal.
Selain itu, menurut dia dari sisi anggaran, tidak menutup mata bahwa pemerintah daerah memang membantu UMKM dari sisi promosi, tapi dari sisi pemasaran yang lain ini mereka dilepas, tanpa ada campur tangan pemerintah daerah terhadap produk mereka.
Maka ke depan pihaknya berkeinginan akan menghidupkan MKM dan memberikan perlindungan terhadap mereka, baik berupa regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, berupa Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati (Perbup).
Baca juga: HAS bangun desa menata kota, menuju Balangan yang lebih baik, maju dan sejahtera
"Misalnya adakan UMKM kita yang menghasilkan baju sasirangan, pemerintah daerah bisa membuat Perda, supaya seluruh pegawai-pegawai yang ada di Pemkab Balangan paling tidak memakai satu hari dalam satu minggu produk UMKM kita," katanya.
Sementara realitasnya selama ini di Balangan, pemerintah daerah tidak memberikan perlindungan aturan terhadap UMKM sehingga ketika pegawai memakai baju sasirangan, mereka boleh membawa membeli ke Banjarmasin atau daerah lainnya, maka perlu ke depannya perhatian serius terhadap keberlangsungan UMKM.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020