Anggota Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Fahrin Nizar berpendapat, sebagai gerbang Ibu Kota Negara (IKN) nanti, kemungkinan bisa menjadi alasan provinsinya untuk memohon pembangunan infrastruktur seperti jalan lebih banyak lagi.
Wakil rakyat yang bergelar sarjana teknik dan magister teknik itu menggemukan pendapatnya di Banjarmasin, Senin (16/11) sesudah bersama dua orang temannya dari Komisi III DPRD Kalsel kunjungan kerja ke Bali, pekan lalu.
Menurut dia, untuk sementara ini tampaknya sulit bagi Kalsel menandingi pembangunan infrastruktur di "Pulau Dewata" Bali seperti pembangunan atau peningkatan sarana dan prasarana perhubungan berupa jaringan jalan.
"Karena Pulau Dewata Bali selain daerah tujuan wisata utama bagi wisatawan nusantara dan mancanegara, ada faktor lain sehingga pemerintah pusat seperti pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaruh perhatian agak banyak dalam pembangunan infrastruktur," tuturnya menjawab Antara Kalsel.
"Kami tukar pikiran atau pendapat dan pengalaman dengan rekan-rekan wakil rakyat Pulau Dewata Bali. Mereka menyarankan, ajukan saja permohon ke pemerintah pusat dan sebagai IKN bisa menjadi alasan untuk lebih mendapatkan perhatian," ujar anggota Fraksi PDIP DPRD Kalsel itu.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel III/Kabupaten Barito Kuala (Batola) itu menyatakan, akan mengombinasikan saran rekannya dari Pulau Dewata Bali tersebut dalam internal Komisi III DPRD provinsi setempat untuk selanjutnya menindaklanjuti bersama instansi terkait jajaran pemerintah provinsi (Pemprov)-nya yang meliputi 13 kabupaten/kota.
"Saran kawan-kawan dari Bali itu cukup menarik dalam upaya percepatan.peningkatan pembangunan infrastruktur Kalsel atau di provinsi tertua, tapi luas wilayahnya terkecil dari provinsi lainnya di Pulau Kalimantan," demikian Fahrin Nizar.
Dalam kunjungan kerja ke Bali, 12 - 14 November lalu tersebut, Fahrin Nizar bersama temannya sesama anggota Komisi III DPRD Kalsel yaitu Ir H Agus Mulia Husin dari PAN dan "Srikandi" Partai NadDem Gusti Miftahul Chotimah SE.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
Wakil rakyat yang bergelar sarjana teknik dan magister teknik itu menggemukan pendapatnya di Banjarmasin, Senin (16/11) sesudah bersama dua orang temannya dari Komisi III DPRD Kalsel kunjungan kerja ke Bali, pekan lalu.
Menurut dia, untuk sementara ini tampaknya sulit bagi Kalsel menandingi pembangunan infrastruktur di "Pulau Dewata" Bali seperti pembangunan atau peningkatan sarana dan prasarana perhubungan berupa jaringan jalan.
"Karena Pulau Dewata Bali selain daerah tujuan wisata utama bagi wisatawan nusantara dan mancanegara, ada faktor lain sehingga pemerintah pusat seperti pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaruh perhatian agak banyak dalam pembangunan infrastruktur," tuturnya menjawab Antara Kalsel.
"Kami tukar pikiran atau pendapat dan pengalaman dengan rekan-rekan wakil rakyat Pulau Dewata Bali. Mereka menyarankan, ajukan saja permohon ke pemerintah pusat dan sebagai IKN bisa menjadi alasan untuk lebih mendapatkan perhatian," ujar anggota Fraksi PDIP DPRD Kalsel itu.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel III/Kabupaten Barito Kuala (Batola) itu menyatakan, akan mengombinasikan saran rekannya dari Pulau Dewata Bali tersebut dalam internal Komisi III DPRD provinsi setempat untuk selanjutnya menindaklanjuti bersama instansi terkait jajaran pemerintah provinsi (Pemprov)-nya yang meliputi 13 kabupaten/kota.
"Saran kawan-kawan dari Bali itu cukup menarik dalam upaya percepatan.peningkatan pembangunan infrastruktur Kalsel atau di provinsi tertua, tapi luas wilayahnya terkecil dari provinsi lainnya di Pulau Kalimantan," demikian Fahrin Nizar.
Dalam kunjungan kerja ke Bali, 12 - 14 November lalu tersebut, Fahrin Nizar bersama temannya sesama anggota Komisi III DPRD Kalsel yaitu Ir H Agus Mulia Husin dari PAN dan "Srikandi" Partai NadDem Gusti Miftahul Chotimah SE.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020