Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet meminta kepada pemerintah untuk dapat memaksimalkan sisa anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam rangka mendorong terjadinya pertumbuhan positif pada kuartal IV 2020.
“Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih baik pada kuartal IV maka sudah seharusnya anggaran PEN bisa didorong realisasinya lebih besar,” katanya kepada Antara di Jakarta, Jumat.
Menurut Yusuf, kebijakan tersebut harus dilakukan melihat realisasi penyerapan anggaran PEN yang cukup maksimal pada kuartal III telah berhasil membuat pemulihan dibandingkan kuartal sebelumnya.
“Kalau berkaca dari perbaikan pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada kuartal III memang tidak bisa dilepaskan dari penyaluran anggaran PEN,” ujarnya.
Yusuf menuturkan pemerintah bisa fokus terhadap penyaluran anggaran PEN di bidang kesehatan, perlindungan sosial dan bantuan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Menurutnya, di bidang kesehatan pemerintah bisa fokus pada belanja penanganan COVID-19 yang saat ini realisasinya Rp21,32 triliun dari pagu Rp45,23 triliun serta insentif tenaga kerja yang realisasinya Rp4,13 triliun dari target Rp6,63 triliun.
“Insentif tenaga kesehatan perlu dimaksimalkan untuk memberikan reward kepada nakes yang telah bekerja keras selama ini,” katanya.
Ia menyarankan pemerintah juga bisa menggunakan sisa anggaran untuk penanganan kesehatan melalui targeting rapid test atau PCR yang lebih masif khususnya di daerah yang terindikasi zona merah penyebaran kasus COVID-19.
Yusuf melanjutkan untuk dana perlindungan sosial bukan sekedar nominal bantuan yang dimaksimalkan namun juga evaluasi dari beberapa program di dalamnya.
Ia mencontohkan seperti program Kartu Pra Kerja yang ternyata ditemukan masalah yaitu beberapa calon penerima tidak bisa mencairkan bantuannya karena ketidaktahuan harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu.
Anggaran dana perlindungan sosial mengalami peningkatan dari Rp203,9 triliun menjadi Rp234,33 triliun karena adanya langkah pemerintah untuk melakukan alokasi ulang terhadap anggaran di beberapa bidang.
Yusuf menegaskan anggaran perlindungan sosial harus dimaksimalkan karena erat kaitannya dengan konsumsi rumah tangga yang merupakan penyumbang pos terbesar dalam PDB.
“Terlihat sepele namun tentu ini akan mengurangi kepastian bantuan ini. Jadi jika ingin mendorong pertumbuhan yang lebih baik maka tentu ini perlu menjadi perhatian,” tegasnya.
Sementara untuk belanja bantuan UMKM, Yusuf menilai pemerintah harus fokus pada banpres produktif karena relatif dekat dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat.
“Dengan bertambahnya usaha mikro ini bisa menjadi solusi sementara untuk mendongkrak daya beli,” ujarnya.
Sebagai informasi, realisasi anggaran program PEN baru mencapai Rp383,01 triliun atau 55,1 persen dari total pagu sebesar Rp695,2 triliun per 9 November 2020.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
“Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih baik pada kuartal IV maka sudah seharusnya anggaran PEN bisa didorong realisasinya lebih besar,” katanya kepada Antara di Jakarta, Jumat.
Menurut Yusuf, kebijakan tersebut harus dilakukan melihat realisasi penyerapan anggaran PEN yang cukup maksimal pada kuartal III telah berhasil membuat pemulihan dibandingkan kuartal sebelumnya.
“Kalau berkaca dari perbaikan pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada kuartal III memang tidak bisa dilepaskan dari penyaluran anggaran PEN,” ujarnya.
Yusuf menuturkan pemerintah bisa fokus terhadap penyaluran anggaran PEN di bidang kesehatan, perlindungan sosial dan bantuan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Menurutnya, di bidang kesehatan pemerintah bisa fokus pada belanja penanganan COVID-19 yang saat ini realisasinya Rp21,32 triliun dari pagu Rp45,23 triliun serta insentif tenaga kerja yang realisasinya Rp4,13 triliun dari target Rp6,63 triliun.
“Insentif tenaga kesehatan perlu dimaksimalkan untuk memberikan reward kepada nakes yang telah bekerja keras selama ini,” katanya.
Ia menyarankan pemerintah juga bisa menggunakan sisa anggaran untuk penanganan kesehatan melalui targeting rapid test atau PCR yang lebih masif khususnya di daerah yang terindikasi zona merah penyebaran kasus COVID-19.
Yusuf melanjutkan untuk dana perlindungan sosial bukan sekedar nominal bantuan yang dimaksimalkan namun juga evaluasi dari beberapa program di dalamnya.
Ia mencontohkan seperti program Kartu Pra Kerja yang ternyata ditemukan masalah yaitu beberapa calon penerima tidak bisa mencairkan bantuannya karena ketidaktahuan harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu.
Anggaran dana perlindungan sosial mengalami peningkatan dari Rp203,9 triliun menjadi Rp234,33 triliun karena adanya langkah pemerintah untuk melakukan alokasi ulang terhadap anggaran di beberapa bidang.
Yusuf menegaskan anggaran perlindungan sosial harus dimaksimalkan karena erat kaitannya dengan konsumsi rumah tangga yang merupakan penyumbang pos terbesar dalam PDB.
“Terlihat sepele namun tentu ini akan mengurangi kepastian bantuan ini. Jadi jika ingin mendorong pertumbuhan yang lebih baik maka tentu ini perlu menjadi perhatian,” tegasnya.
Sementara untuk belanja bantuan UMKM, Yusuf menilai pemerintah harus fokus pada banpres produktif karena relatif dekat dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat.
“Dengan bertambahnya usaha mikro ini bisa menjadi solusi sementara untuk mendongkrak daya beli,” ujarnya.
Sebagai informasi, realisasi anggaran program PEN baru mencapai Rp383,01 triliun atau 55,1 persen dari total pagu sebesar Rp695,2 triliun per 9 November 2020.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020