Kotabaru, (AntaranewsKalsel) - Pemerintah sepakat bahwa hingga Desember 2014, kuota BBM bersubsidi yang untuk nelayan secara nasional sebanyak 701 ribu kiloliter.
Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Sjarief Widjaja dalam pencanangan program peningkatan kehidupan nelayan, di Kotabaru, Senin mengatakan, setelah rapat bersama PT. Pertamina dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), bahwa kuota BBM bersubsidi khusus untuk nelayan dibatasi 701 ribu kiloliter.
"Agar BBM bersubsidi tersebut sampai kepada nelayan dan tepat sasaran, diharapkan semua pihak turut serta mengawasi pendistribusiannya," katanya.
Jumlah tersebut, lanjutnya, sudah disesuaikan dengan jumlah kebutuhan BBM nelayan di Indonesia.
"Dengan BBM bersubsidi tersebut, diharapkan nelayan bisa meningkatkan pendapatannya dan lebih sejahtera," tambahnya.
Menyinggung soal kesejahteraan, KKP bersama kelompok anggota pokja Kementerian Koperasi dan Kementeria Kesehatan memberikan stimulus bantuan sosial kepada masyarakat nelayan Kotabaru.
KKP memberikan bantuan di sub sektor bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan pengolahan hasil pemasaran.
Bidang perikanan tangkap berupa delapan unit mesin dompeng kepada delapan kelompok nelayan, serta bantuan PUMP perikanan tangkap berupa dua kelompok usaha bersama (KUB) sebesar Rp100 jutra/kelompok.
Selanjutnya, bidang perikanan budi daya bantuan berupa PUMP perikanan bid daya kepada sembilan kelompok sebesar Rp35juta/kelompok, serta bantuan kepada kelompok pengolahan hasil pemasaran berupa bantuan kepada tiga kelompok sebanar Rp30juta/kelompok.
"Bantuan langsung tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan lewat peningkatan produktivitas, daya saing dan nilai tambah," imbuhnya.
Kementerian Kesehatan memberikan bantuan berupa program kesehatan kerja nelayan dan bantuan operasional kesehatan Puskesmas Wilayah PPI Saijaan Kotabaru sebesar Rp340,6 juta.
Dan bantuan paket alat pelindung diri nel,ayan serta makanan pendamping ASI, makanan tambahan anak sekolah dan ibu hamil dan media KIE promosi kesehatan.
Sedangkan Kementerian Koperasi juga memberikan bantuan berupa pembangunan gedung pusat layanan usaha terpadu bagi koperasi dan nelayan sebesar Rp2,742 miliar.
Menurut dia, dalam pelaksanaan program PKN, telah terjadi berbagai kemajuan dalam peningkatan kesejahteraan nelayan. Di antaranya, peningkatan akses nelayan miskin terhadap kepemilikan tanah dan layanan keuangan perbankan.
Peningkatan akses nelayan miskin terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, serta naiknya tingkat pendapatan masyarakat nelayan.
Hal ini sejalan dengan tujuan dari program PKN yang menyasar ruymah tangga miskin nelayan di 816 pelabuhan perikanan lewat peningkatan wirausaha dan pendapatan nelayan.
Sejak digulirkan program PKN 2011, KKP berhasil merealisasikan berbagai capaian positif dalam penguatan sarana dan prasarana di PP/PPI.
Di antaranya, pengembangan 100 unit PP/PPI, pada 2012 terdata sebanyak 400 unit PP/PPI yang terdiri dari 1.426 desa dengan 112.037 rumah tangga nelayan tidak mampu telah dijangkau. Pada 2013 sebanyak 200 unit PP/PPI dan 2014 sebanyak 116 unit PP/PPI.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Sjarief Widjaja dalam pencanangan program peningkatan kehidupan nelayan, di Kotabaru, Senin mengatakan, setelah rapat bersama PT. Pertamina dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), bahwa kuota BBM bersubsidi khusus untuk nelayan dibatasi 701 ribu kiloliter.
"Agar BBM bersubsidi tersebut sampai kepada nelayan dan tepat sasaran, diharapkan semua pihak turut serta mengawasi pendistribusiannya," katanya.
Jumlah tersebut, lanjutnya, sudah disesuaikan dengan jumlah kebutuhan BBM nelayan di Indonesia.
"Dengan BBM bersubsidi tersebut, diharapkan nelayan bisa meningkatkan pendapatannya dan lebih sejahtera," tambahnya.
Menyinggung soal kesejahteraan, KKP bersama kelompok anggota pokja Kementerian Koperasi dan Kementeria Kesehatan memberikan stimulus bantuan sosial kepada masyarakat nelayan Kotabaru.
KKP memberikan bantuan di sub sektor bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan pengolahan hasil pemasaran.
Bidang perikanan tangkap berupa delapan unit mesin dompeng kepada delapan kelompok nelayan, serta bantuan PUMP perikanan tangkap berupa dua kelompok usaha bersama (KUB) sebesar Rp100 jutra/kelompok.
Selanjutnya, bidang perikanan budi daya bantuan berupa PUMP perikanan bid daya kepada sembilan kelompok sebesar Rp35juta/kelompok, serta bantuan kepada kelompok pengolahan hasil pemasaran berupa bantuan kepada tiga kelompok sebanar Rp30juta/kelompok.
"Bantuan langsung tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan lewat peningkatan produktivitas, daya saing dan nilai tambah," imbuhnya.
Kementerian Kesehatan memberikan bantuan berupa program kesehatan kerja nelayan dan bantuan operasional kesehatan Puskesmas Wilayah PPI Saijaan Kotabaru sebesar Rp340,6 juta.
Dan bantuan paket alat pelindung diri nel,ayan serta makanan pendamping ASI, makanan tambahan anak sekolah dan ibu hamil dan media KIE promosi kesehatan.
Sedangkan Kementerian Koperasi juga memberikan bantuan berupa pembangunan gedung pusat layanan usaha terpadu bagi koperasi dan nelayan sebesar Rp2,742 miliar.
Menurut dia, dalam pelaksanaan program PKN, telah terjadi berbagai kemajuan dalam peningkatan kesejahteraan nelayan. Di antaranya, peningkatan akses nelayan miskin terhadap kepemilikan tanah dan layanan keuangan perbankan.
Peningkatan akses nelayan miskin terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, serta naiknya tingkat pendapatan masyarakat nelayan.
Hal ini sejalan dengan tujuan dari program PKN yang menyasar ruymah tangga miskin nelayan di 816 pelabuhan perikanan lewat peningkatan wirausaha dan pendapatan nelayan.
Sejak digulirkan program PKN 2011, KKP berhasil merealisasikan berbagai capaian positif dalam penguatan sarana dan prasarana di PP/PPI.
Di antaranya, pengembangan 100 unit PP/PPI, pada 2012 terdata sebanyak 400 unit PP/PPI yang terdiri dari 1.426 desa dengan 112.037 rumah tangga nelayan tidak mampu telah dijangkau. Pada 2013 sebanyak 200 unit PP/PPI dan 2014 sebanyak 116 unit PP/PPI.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014