Kotabaru, (AntaranewsKalsel) - Kalangan DPRD Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, menargetkan mampu menuntaskan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kotabaru 2015, dalam waktu tiga hari.
Ketua DPRD Kotabaru Hj Alfisah, Senin mengatakan, pihaknya sudah menjadwalkan pembahasan APBD pada 14, 15 dan 16 Oktober 2014 ini.
Maksudnya agar pembahasan itu ada ketepatan waktu, baik sasaran dan timing pada program kerja yang dilaksanakan eksekutif melalui masing-masing SKPD (satuan kerja perangkat daerah).
"Kami bersama rekan-rekan seluruh komisi sudah berkoordinasi dan menjadwalkan membahas APBD selama tiga hari. Sesuai dengan jumlah dinas dan badan yang ada, maka diperkirakan masing-masing komisi secara marathon pembahasan per harinya 3 hingga 5 SKPD", katanya.
Baru kemudianpada tanggal 17 hasil pembahasan komisi akan masuk di badan anggaran, untuk kemudian ditelaah dan penetapan.
Terkait dengan telaah dan analisa terhadap anggaran yang telah disusun eksekutif, mantan ketua KPU Kotabaru ini berjanji akan secara cermat menganalisanya, apa dan bagaimana disain kebijakan yang diusulkan eksekutif.
Menurutnya, jangan sampai kita semua terjebak pada ego sektoral untuk kepentingan tertentu sehingga hanya menyoroti masalah-masalah teknis yang sebenarnya terlalu kecil untuk diperdebatkan, misalnya masalah rincian kegiatan atau hal-hal lain yang tidak substantif.
"Terpenting bagi kami (dewan) adalah, bagaimana kebijakan dalam menggunakan anggaran itu diambil, apakah sudah sesuai dengan RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah)", ungkap Alfisah.
Lebih lanjut politisi Partai Nasional Demokrat menepis anggapan, adanya sikap kritis terhadap eksekutif karena bupati yang saat ini menjabat ada hubungannya dengan mayoritas legislator di parlemen Kotabaru termasuk dirinya.
Sebagai wakil rakyat, sambung dia, dewan akan selalu kritis teradap setiap kebijakan pemerintah daerah, Intinya setiap kebijakan yang diambil harus mengedepankan peruntukkanya adalah kepentingan masyarakat.
"Jadi jangan terjebak pada ego sektoral, kami segenap anggota dewan periode ini (2014-2019) berkomitmen akan terus mengawal dan mendukung semua kebijakan untuk kepentingan masyarakat", ujarnya.
Demikian sebaliknya, jika ternayata program kerja yang diusulkan ternyata untuk kepentingan tertentu bagi sekelompok atau golongan, maka dewan sebagai wakil rakyat akan mengkritisinya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
Ketua DPRD Kotabaru Hj Alfisah, Senin mengatakan, pihaknya sudah menjadwalkan pembahasan APBD pada 14, 15 dan 16 Oktober 2014 ini.
Maksudnya agar pembahasan itu ada ketepatan waktu, baik sasaran dan timing pada program kerja yang dilaksanakan eksekutif melalui masing-masing SKPD (satuan kerja perangkat daerah).
"Kami bersama rekan-rekan seluruh komisi sudah berkoordinasi dan menjadwalkan membahas APBD selama tiga hari. Sesuai dengan jumlah dinas dan badan yang ada, maka diperkirakan masing-masing komisi secara marathon pembahasan per harinya 3 hingga 5 SKPD", katanya.
Baru kemudianpada tanggal 17 hasil pembahasan komisi akan masuk di badan anggaran, untuk kemudian ditelaah dan penetapan.
Terkait dengan telaah dan analisa terhadap anggaran yang telah disusun eksekutif, mantan ketua KPU Kotabaru ini berjanji akan secara cermat menganalisanya, apa dan bagaimana disain kebijakan yang diusulkan eksekutif.
Menurutnya, jangan sampai kita semua terjebak pada ego sektoral untuk kepentingan tertentu sehingga hanya menyoroti masalah-masalah teknis yang sebenarnya terlalu kecil untuk diperdebatkan, misalnya masalah rincian kegiatan atau hal-hal lain yang tidak substantif.
"Terpenting bagi kami (dewan) adalah, bagaimana kebijakan dalam menggunakan anggaran itu diambil, apakah sudah sesuai dengan RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah)", ungkap Alfisah.
Lebih lanjut politisi Partai Nasional Demokrat menepis anggapan, adanya sikap kritis terhadap eksekutif karena bupati yang saat ini menjabat ada hubungannya dengan mayoritas legislator di parlemen Kotabaru termasuk dirinya.
Sebagai wakil rakyat, sambung dia, dewan akan selalu kritis teradap setiap kebijakan pemerintah daerah, Intinya setiap kebijakan yang diambil harus mengedepankan peruntukkanya adalah kepentingan masyarakat.
"Jadi jangan terjebak pada ego sektoral, kami segenap anggota dewan periode ini (2014-2019) berkomitmen akan terus mengawal dan mendukung semua kebijakan untuk kepentingan masyarakat", ujarnya.
Demikian sebaliknya, jika ternayata program kerja yang diusulkan ternyata untuk kepentingan tertentu bagi sekelompok atau golongan, maka dewan sebagai wakil rakyat akan mengkritisinya.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014