Anggota Tim Pakar Universitas Lambung Mangkurat (ULM) untuk Percepatan Penanganan COVID-19 Nasrullah mengharapkan pemerintah dapat benar-benar meyakinkan publik terkait vaksinasi COVID-19 yang aman bagi manusia.
"Tanpa persiapan antisipasi maka partisipasi publik bisa saja rendah bahkan akan adanya penolakan publik. Maka yang harus dilakukan adalah persiapan matang pemerintah seperti dibentuk tim sosialisasi dan anti hoaks," katanya di Banjarmasin, Rabu.
Menurut Nasrullah, vaksinasi kelihatannya gampang, yakni menyuntikkan vaksin ke tubuh manusia yang menimbulkan kekebalan tubuh terhadap virus, khususnya COVID-19.
Namun dalam pelaksanaannya bisa saja menimbulkan polemik dan ketakutan baru dari publik yang mendahului program vaksinasi itu.
Untuk itulah, pakar antropologi masyarakat jebolan Universitas Gadjah Mada (UGM) ini menekankan publik perlu diyakinkan terlebih dahulu bahwa vaksinasi aman, karena melalui beberapa tahap uji coba hingga dinyatakan benar-benar aman bagi tubuh manusia.
"Kalau pun ada respon dari tubuh manusia misalnya gejala panas, alergi, juga perlu diketahui publik agar tidak panik," katanya.
Kemudian kehalalan vaksin atau tidak mengandung babi juga perlu disampaikan terutama bagi warga muslim. Sebab hal ini sering muncul menyertai produksi medis baik obat, kosmetik dan makanan.
Untuk menghindari isu hoaks, maka alangkah baiknya vaksin disuntikkan terlebih dahulu kepada pejabat pemerintah atau kepala daerah secara terbuka.
"Ini sebenarnya hal biasa saja, seperti pejabat yang mendonorkan darahnya. Tetapi menjadi luar biasa karena hal baru, yakni disuntikkan vaksin anti COVID-19 ke tubuh pejabat kepala daerah hingga presiden sebelum ke rakyat," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
"Tanpa persiapan antisipasi maka partisipasi publik bisa saja rendah bahkan akan adanya penolakan publik. Maka yang harus dilakukan adalah persiapan matang pemerintah seperti dibentuk tim sosialisasi dan anti hoaks," katanya di Banjarmasin, Rabu.
Menurut Nasrullah, vaksinasi kelihatannya gampang, yakni menyuntikkan vaksin ke tubuh manusia yang menimbulkan kekebalan tubuh terhadap virus, khususnya COVID-19.
Namun dalam pelaksanaannya bisa saja menimbulkan polemik dan ketakutan baru dari publik yang mendahului program vaksinasi itu.
Untuk itulah, pakar antropologi masyarakat jebolan Universitas Gadjah Mada (UGM) ini menekankan publik perlu diyakinkan terlebih dahulu bahwa vaksinasi aman, karena melalui beberapa tahap uji coba hingga dinyatakan benar-benar aman bagi tubuh manusia.
"Kalau pun ada respon dari tubuh manusia misalnya gejala panas, alergi, juga perlu diketahui publik agar tidak panik," katanya.
Kemudian kehalalan vaksin atau tidak mengandung babi juga perlu disampaikan terutama bagi warga muslim. Sebab hal ini sering muncul menyertai produksi medis baik obat, kosmetik dan makanan.
Untuk menghindari isu hoaks, maka alangkah baiknya vaksin disuntikkan terlebih dahulu kepada pejabat pemerintah atau kepala daerah secara terbuka.
"Ini sebenarnya hal biasa saja, seperti pejabat yang mendonorkan darahnya. Tetapi menjadi luar biasa karena hal baru, yakni disuntikkan vaksin anti COVID-19 ke tubuh pejabat kepala daerah hingga presiden sebelum ke rakyat," kata dia.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020