Ketua Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel), HM Lutfi Saifuddin berpendapat, hasil kunjungan anggota legislatifnya ke Asrama Mahasiswa asal provinsi setempat (AMKS) di luar provinsi harus ada tindak lanjut.
Pendapat itu dalam keterangan persnya di Banjarmasin, Ahad berkaitan kunjungan kerja (Kunker) para Anggota DPRD Kalsel hampir ke semua Persatuan Mahasiswa Kalimantan Selatan (PMKS-AMKS) yang tersebar di Indonesia dalam kurun waktu bersamaan akhir-akhir ini.
"Hasil Kunker tersebut harus ditindak lanjuti dengan upaya konkrit, bukan cuma sebatas penyerapan aspirasi dan kunjungan biasa saja," tegas anggota DPRD Kalsel dua periode itu.
"Oleh karena itu, Komisi IV DPRD Kalsel yang juga membidangi pendidikan bersama DPD KNPI Kalsel melaksanakan musyawarah dengan melibatkan seluruh stakeholder, bukan hanya PMKS-AMKS se-Indonesia, tetapi juga melibatkan seluruh pemerintah daerah, baik provinsi maupun 13 kabupaten/kota," ujarnya.
Ia menerangkan, pada pertemuan di Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel di Jakarta, 26 Oktober 2020 akan merumuskan kebijakan dalam pemberdayaan dan dukungan kepada para mahasiswa yang merupakan Duta Pendidikan Banua,
"Hal itu seiring dengan upaya kita mempersiapkan generasi muda Kalsel yang mampu bersaing, bahkan memenangkan persaingan global," ujar politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tersebut.
"Kita tentu tidak ingin menjadikan Bunus Demografi yang segera kita hadapi menjadi sebuah bencana demografi bila kita tidak mempersipkan para calon pemimpin Kalsel masa datang," tegas laki-laki kelahiran Tahun 1971 berbintang Scorpio bergelar sarjana sosial itu.
Secara umum atau garis besar, wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarmasin itu menerangkan, dalam pertemuan tersebut akan banyak perihal yang memerlukan pembahasan bersama dan mencarikan solusi di antaranya kejelasan hubungan kerja antara PMKS - AMKS.
Selain itu, tata kelola Asrama Mahasiswa Kalsel yang ada di luar provinsi serta memerlukan banyak perbaikan.
Mengumpul bahan keterangan dan masukkan terkait rencana pembentukan peraturan daerah (Perda) Penguatan Fasilitasi Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan Kalsel.
Kemudian koordinasi dan harmonisasi pembinaan PMKS antara Pemprov dan 13 Pemkab/kota, peningkatan sarana, prasarana Asrama dan pembinaan serta peningkatan fungsi PMKS sebagai Duta Pendidikan, Seni, Budaya dan Pariwisata Kalsel.
"Kita berharap kegiatan itu semua dapat terlaksana dengan baik dan membuahkan hasil seperti yg kita inginkan bersama," demikian HM Lutfi Saifuddin.
Saat anggota Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengurangi AMKS Pangeran Hidayatullah di Malang, Jawa Timur (19/10). Salah seorang anggota Komisi III DPRD Kalsel H Karlie Hanafi Kalianda menyerahkan bantuan. (Syamsuddin Hasan)
