Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) H Achmad Fikry mengikuti kegiatan entry meeting pemeriksaan terinci penanganan pandemi COVID-19, untuk Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) secara daring melalui Video Conference (Vidcon), dari Ruang Media Center Lantai II Sekretariat Daerah (Setda) HSS.
Kepala Perwakilan BPK RI Kalsel Tornanda Syaifullah, mengatakan pemeriksaan yang dilaksanakan selama 30 hari kedepan sejak 19 Oktober 2020, dilatar belakangi kondisi dimana kurva positif COVID-19 di Indonesia terus meningkat.
Baca juga: Pemeriksaan penangangan COVID-19 BPK, Pemkab HSS nyatakan kesiapan
"Begitupun dengan pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua tahun 2020 turun sebesar 5,32 persen, serta meningkatnya pengangguran sebesar 3,7 juta orang," katanya, Selasa (20/10).
Dijelaskan dia, ada dua jenis pemeriksaan, pertama, Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) yakni pemeriksaan kepatuhan atas penanganan COVID-19 di tahun 2020, dengan objeknya Pemerintah Provinsi (Pemprov Kalsel), Pemkab HSS, Pemkab Tanah Bumbu.
Sedangkan kedua, pemeriksaan kinerja yakni mengenai efektivitas penanganan Pandemi COVID-19 bidang kesehatan tahun anggaran 2020, dengan objeknya Pemprov Kalsel, Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin, Pemko Banjarbaru, Pemkab Tanah Laut dan Pemkab Banjar.
Baca juga: Bupati HSS : Opini WTP hasil kerja keras Pemkab dan kerjasama dengan DPRD
Tujuan pemeriksaan PDTT untuk menilai efektivitas penanganan COVID-19 di bidang kesehatan tahun anggaran 2020,menilai recofussing dan rekolasi APBD, menilai proses pengadaan barang dan jasa bidang kesehatan, bidang sosial dan bidang penangan dampak ekonomi serta menilai penanganan tersebut.
"Sesuai peruntukkan dan diterima pihak yang berhak secara tepat waktu, jumlah maupun kualitasnya. Sedang untuk pemeriksaan kinerja menilai efektivitas penanganan bidang kesehatan yang mencakup kegiatan testing, tracing dan treatment serta edukasi dan sosialisasi penanganan pandemi COVID-19," katanya.
Vidcon ini diikuti bupati, Wakil Bupati HSS Syamsuri Arsyad, Sekda H Muhammad Noor dan jajaran pejabat di lingkungan Pemkab HSS bersama Pemprov Kalsel dan beberapa pemerintah kabupaten dan kota di Kalsel.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
Kepala Perwakilan BPK RI Kalsel Tornanda Syaifullah, mengatakan pemeriksaan yang dilaksanakan selama 30 hari kedepan sejak 19 Oktober 2020, dilatar belakangi kondisi dimana kurva positif COVID-19 di Indonesia terus meningkat.
Baca juga: Pemeriksaan penangangan COVID-19 BPK, Pemkab HSS nyatakan kesiapan
"Begitupun dengan pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua tahun 2020 turun sebesar 5,32 persen, serta meningkatnya pengangguran sebesar 3,7 juta orang," katanya, Selasa (20/10).
Dijelaskan dia, ada dua jenis pemeriksaan, pertama, Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) yakni pemeriksaan kepatuhan atas penanganan COVID-19 di tahun 2020, dengan objeknya Pemerintah Provinsi (Pemprov Kalsel), Pemkab HSS, Pemkab Tanah Bumbu.
Sedangkan kedua, pemeriksaan kinerja yakni mengenai efektivitas penanganan Pandemi COVID-19 bidang kesehatan tahun anggaran 2020, dengan objeknya Pemprov Kalsel, Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin, Pemko Banjarbaru, Pemkab Tanah Laut dan Pemkab Banjar.
Baca juga: Bupati HSS : Opini WTP hasil kerja keras Pemkab dan kerjasama dengan DPRD
Tujuan pemeriksaan PDTT untuk menilai efektivitas penanganan COVID-19 di bidang kesehatan tahun anggaran 2020,menilai recofussing dan rekolasi APBD, menilai proses pengadaan barang dan jasa bidang kesehatan, bidang sosial dan bidang penangan dampak ekonomi serta menilai penanganan tersebut.
"Sesuai peruntukkan dan diterima pihak yang berhak secara tepat waktu, jumlah maupun kualitasnya. Sedang untuk pemeriksaan kinerja menilai efektivitas penanganan bidang kesehatan yang mencakup kegiatan testing, tracing dan treatment serta edukasi dan sosialisasi penanganan pandemi COVID-19," katanya.
Vidcon ini diikuti bupati, Wakil Bupati HSS Syamsuri Arsyad, Sekda H Muhammad Noor dan jajaran pejabat di lingkungan Pemkab HSS bersama Pemprov Kalsel dan beberapa pemerintah kabupaten dan kota di Kalsel.
Editor : Gunawan Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020