Kotabaru, (Antaranews Kalsel) - Kalangan DPRD Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebelum membahas APBD Kotabaru 2015.
"Sesuai agenda, kami segera melaksanakan sidang paripurna guna membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kotabaru murni 2015, kata Ketua DPRD Kotabaru, Hj Alfisah, Sabtu.
Agar tidak keliru atau salah dalam mengambil kebijakan lanjut dia, maka jajaran dewan yang dipimpinnya telah menggelar sharing atau rapat koordinasi dengan jajaran BPK perwakilan Kalsel dan Inspektorat, 18 September.
Dituturkan Alfisah, bersamaan rapat koordinasi dengan BPK dan Inspektorat tersebut, ketiga komisi di parlemen Kotabaru juga melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka studi banding dengan tujuan instansi yang berbeda di lingkungan Pemko Banjarmasin dan Pemprov Kalsel.
Komisi I yang dipimpin ketuanya, Edriansyah menggelar kunjungan kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sekretariat Kota Banjarmasin Bagian Kesra.
Dimpimpin ketuanya Syairi Mukhlis, Komisi II kunjungan kerja di Dinas Pengelolaan Pasar dan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.
Sedangkan Komisi III yang dipimpin ketuanya, Maulid Akbar mengadakan kunjungan kerja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Bina Marga.
"Pelaksanaan kunjungan kerja tersebut, kami tidak melibatkan unsur pimpinan, hal ini dimaksudkan agar dapat mengetahui hasil kinerja antar komisi dalam kunjungan kerja tersebut. Selanjutnya, hasilnya akan mereka laporkan kepada pimpinan dewan, berikut menempatkan skala prioritas terhadap masalahan yang harus dibahas, ujarnya.
Sementara Ketua Komisi II DPRD Kotabaru, Syairi Mukhlis mengaku banyak hal yang diperoleh dalam kunjungan kerja di dua instansi di lingkungan Kota Banjarmasin.
"Dalam pengelolaan parkir saja di Banjarmasin mampu menghasilkan Rp2 miliar lebih per tahun untuk pemasukan daerah. Hal ini harus ditiru dan diterapkan di Kotabaru, bila perlu dibuatkan Perdanya, ujar Syairi.
Begitu juga dengan penataan dan pengelolaan pasar, Banjarmasin mampu mengatur kelangsungan hidup pedagang kecil di pasar-pasar tradisional, walaupun banyak berdiri pasar-pasar modern seperti mini market dan super market.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
"Sesuai agenda, kami segera melaksanakan sidang paripurna guna membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kotabaru murni 2015, kata Ketua DPRD Kotabaru, Hj Alfisah, Sabtu.
Agar tidak keliru atau salah dalam mengambil kebijakan lanjut dia, maka jajaran dewan yang dipimpinnya telah menggelar sharing atau rapat koordinasi dengan jajaran BPK perwakilan Kalsel dan Inspektorat, 18 September.
Dituturkan Alfisah, bersamaan rapat koordinasi dengan BPK dan Inspektorat tersebut, ketiga komisi di parlemen Kotabaru juga melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka studi banding dengan tujuan instansi yang berbeda di lingkungan Pemko Banjarmasin dan Pemprov Kalsel.
Komisi I yang dipimpin ketuanya, Edriansyah menggelar kunjungan kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sekretariat Kota Banjarmasin Bagian Kesra.
Dimpimpin ketuanya Syairi Mukhlis, Komisi II kunjungan kerja di Dinas Pengelolaan Pasar dan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.
Sedangkan Komisi III yang dipimpin ketuanya, Maulid Akbar mengadakan kunjungan kerja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Bina Marga.
"Pelaksanaan kunjungan kerja tersebut, kami tidak melibatkan unsur pimpinan, hal ini dimaksudkan agar dapat mengetahui hasil kinerja antar komisi dalam kunjungan kerja tersebut. Selanjutnya, hasilnya akan mereka laporkan kepada pimpinan dewan, berikut menempatkan skala prioritas terhadap masalahan yang harus dibahas, ujarnya.
Sementara Ketua Komisi II DPRD Kotabaru, Syairi Mukhlis mengaku banyak hal yang diperoleh dalam kunjungan kerja di dua instansi di lingkungan Kota Banjarmasin.
"Dalam pengelolaan parkir saja di Banjarmasin mampu menghasilkan Rp2 miliar lebih per tahun untuk pemasukan daerah. Hal ini harus ditiru dan diterapkan di Kotabaru, bila perlu dibuatkan Perdanya, ujar Syairi.
Begitu juga dengan penataan dan pengelolaan pasar, Banjarmasin mampu mengatur kelangsungan hidup pedagang kecil di pasar-pasar tradisional, walaupun banyak berdiri pasar-pasar modern seperti mini market dan super market.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014