Tanjung, (Antaranews Kalsel) - Kementerian komunikasi dan informatika bekerja sama loka monitor pektrum frekuensi radio Banjarmasin menggelar sosialisasi pengguna spektrum frekuensi radio tingkat provinsi Kalimantan Selatan yang dilaksanakan di kota Tanjung, Tabalong.
Kepala loka monitor spektrum frekuensi radio Banjarmasin, Yuliet di Tanjung, Kamis, mengatakan sosialisasi ini sebagai upaya pemerintah menertibkan para pengguna spektrum frekuensi radio di Kalsel baik itu agar tertib administrasi dan taat hukum.
"Penggunaan spektrum frekuensi radio di Kalsel meningkat secara signifikan dan ini bisa berdampak pada penerimaan daerah di sektor telekomunikasi diantaranya melalui peningkatan penggunaan kanal radio link oleh operator selule dan bertambahnya jumlah stasiun radio konsesi," jelas Juliet di Tanjung.
Selaku ketua panitia pelaksana, Sunardi dari Loka Monitor spektrum frekuensi radio Banjarmasin menambahkan tujuan sosialisasi juga memberikan pemahaman terkait peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2000 tentang penggunaan spektrum frekuensi radio kepada peserta.
"Kami berharap peserta sosialisasi bisa mengimplementasikan peraturan pemeirntah tentang penggunaan spektrum frekuensi radio termasuk undang-undang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi," jelas Sunardi.
Selaku nara sumber dalam sosialisasi ini yakni Kasi monitoring dan penertiban Dinas tetap bergerak darat, Dirjen sumber daya dan perangkat pos dan informatika, Kementerian komunikasi dan informatika, Ade Mulyaha.
Dari Direktorat standarisasi perangkat pos dan informatika, Arief Qomaruddin serta Kasi analisa dan evaluasi BHP frekuensi radio, Imam Prakoso.
Dalam pemaparannya Ade memberikan wawasan kepada peserta seputar tinjauan regulasi dan teknis bidang standarisasi perangkat telekomunikasi dan spektrum frekuensi radio.
"Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit wajib mendapatkan izin pemerintah sesuai undang-undang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi selain itu pemerintah juga berperan sebagai pengawas dan pengendalian," jelas Ade.
Sementara itu sosialisasi yang diikuti perwakilan radio serta dinas perhubungan dan infomatika serta perwakilan dari PT Adaro Indonesia beserta sub kontraktornya dibuka oleh staf ahli bidang pemerintahan, Zain Ramali.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
Kepala loka monitor spektrum frekuensi radio Banjarmasin, Yuliet di Tanjung, Kamis, mengatakan sosialisasi ini sebagai upaya pemerintah menertibkan para pengguna spektrum frekuensi radio di Kalsel baik itu agar tertib administrasi dan taat hukum.
"Penggunaan spektrum frekuensi radio di Kalsel meningkat secara signifikan dan ini bisa berdampak pada penerimaan daerah di sektor telekomunikasi diantaranya melalui peningkatan penggunaan kanal radio link oleh operator selule dan bertambahnya jumlah stasiun radio konsesi," jelas Juliet di Tanjung.
Selaku ketua panitia pelaksana, Sunardi dari Loka Monitor spektrum frekuensi radio Banjarmasin menambahkan tujuan sosialisasi juga memberikan pemahaman terkait peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2000 tentang penggunaan spektrum frekuensi radio kepada peserta.
"Kami berharap peserta sosialisasi bisa mengimplementasikan peraturan pemeirntah tentang penggunaan spektrum frekuensi radio termasuk undang-undang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi," jelas Sunardi.
Selaku nara sumber dalam sosialisasi ini yakni Kasi monitoring dan penertiban Dinas tetap bergerak darat, Dirjen sumber daya dan perangkat pos dan informatika, Kementerian komunikasi dan informatika, Ade Mulyaha.
Dari Direktorat standarisasi perangkat pos dan informatika, Arief Qomaruddin serta Kasi analisa dan evaluasi BHP frekuensi radio, Imam Prakoso.
Dalam pemaparannya Ade memberikan wawasan kepada peserta seputar tinjauan regulasi dan teknis bidang standarisasi perangkat telekomunikasi dan spektrum frekuensi radio.
"Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit wajib mendapatkan izin pemerintah sesuai undang-undang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi selain itu pemerintah juga berperan sebagai pengawas dan pengendalian," jelas Ade.
Sementara itu sosialisasi yang diikuti perwakilan radio serta dinas perhubungan dan infomatika serta perwakilan dari PT Adaro Indonesia beserta sub kontraktornya dibuka oleh staf ahli bidang pemerintahan, Zain Ramali.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014