Sekretaris Daerah (Sekda) Hulu Sungai Selatan (HSS) H Muhammad Noor, mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) HSS terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakatnya, dan akan segera merealisasikan pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP).
Ia mengatakan, mall ini rencananya akan dimulai di awal 2021 dengan memanfaatkan ruang yang ada di lantai III Pasar Kandangan, saat memimpin rapat dan menyampaikan pengantarnya dalam audiensi pembentukkan MPP.
"Audiensi ini sangat penting dan terkait dengan persiapan untuk membentuk MPP di Kabupaten HSS, kami bergembira dengan pertemuan ini, karena persiapan pembentukkan MPP ini harus segera disiapkan dari sekarang," katanya, di Kandangan, beberapa waktu lalu.
Dijelaskan dia, MPP ini merupakan kebijakan yang diambil Bupati HSS H Achmad Fikry, dengan harapan untuk memudahkan dan mempercepat serta meningkatkan kenyamanan kepada masyarakat HSS, dalam akses untuk memperoleh berbagai jenis pelayanan di dalam satu lokasi yang terintegrasi.
Baca juga: Hari jadi HSS masa pandemi, jaringan memungkinkan akan disiarkan virtual
Kebijakan ini, sudah mendapatkan restu dari Kemen PANRB, bahkan sebenarnya kementerian ini mendorong setiap daerah, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia untuk membentuk MPP sebagai pusat pelayanan bagi masyarakat.
Untuk Kab HSS, MPP dibangun di ruangan yang tidak dimanfaatkan secara maksimal di salah satu bangunan di lantai III Pasar Kandangan, pembangunan ini sendiri akan dimulai pada awal tahun 2021 mendatang.
“Pembangunan berbagai sarana dan prasarana fisik serta infrastukturnya dimulai tahun 2021 mendatang, awal tahun kita segera bergerak sehingga tahun tersebut juga bisa menjadi momentum untuk pengoperasian MPP ini,” katanya.
Menurut dia, banyaknya pihak yang terlibat dalam pembentukkan MPP ini, karena ia pun menyadari bahwa masih banyak hal yang tentunya akan didiskusikan, maka melalui audiensi ini, diharapkan semua stake holder yang berhadir bisa menyampaikan informasi, memberikan masukkan untuk kelancaran pembangunan MPP.
Dalam audiensi ini, kepala OPD, instansi atau lembaga vertikal, BUMN dan BUMD diberi kesempatan manyampaikan inventaris kebutuhan sarana dan prasarana serta rencana jenis layanan yang akan diberikan dalam MPP sebagai bahan masukkan bagi OPD terkait dalam perencanaan dan penganggaran.
Secara umum, MPP ini akan rencananya akan memberikan berbagai jenis pelayanan dari beberapa OPD, instansi atau lembaga vertikal dan BUMN serta BUMD untuk masyarakat HSS.
Dari data sementara, pelayanan yang akan tersedia di MPP di antaranya. pembuatan Kartu Keluarga (KK), KTP Elektonik, akta kelahiran dan kematian, KIA, surat keterangan pindah atau datang, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan, pengasuhan serta pengangkatan anak (Disdukcapil).
Baca juga: Semua fraksi DPRD sepakat bahas Raperda APBD 2020 ke tahap selanjutnya
Pelayanan perbankan seperti Payment Point Online Bank (PPOB) dan kantor kas (Bank Kalsel), loket administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan dan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan.
Selanjptnya, pelayanan pajak seperti pendaftaran wajib pajak dan penerimaan pajak daerah,berbagai pelayanan perizinan dari Dinas PMPTSP serta penempatan layanan Samsat keliling.
Berhadir kepala OPD lingkup Pemkab HSS yang termasuk dalam Tim Pembentukkan MPP seperti Bagian Orpad Setda, Bakeuda, Bappelitbangda, Dinas PUTR, Dinas Kominfo, Dinas Dukcapil serta Dinas PMPTSP.
Juga perwakilan instansi atau lembaga vertikal dari Samsat, BPN dan Polres serta BUMN dan BUMD dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Bank Kalsel dan BNI yang nantinya akan memberikan berbagai layanan di MPP HSS.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
Ia mengatakan, mall ini rencananya akan dimulai di awal 2021 dengan memanfaatkan ruang yang ada di lantai III Pasar Kandangan, saat memimpin rapat dan menyampaikan pengantarnya dalam audiensi pembentukkan MPP.
"Audiensi ini sangat penting dan terkait dengan persiapan untuk membentuk MPP di Kabupaten HSS, kami bergembira dengan pertemuan ini, karena persiapan pembentukkan MPP ini harus segera disiapkan dari sekarang," katanya, di Kandangan, beberapa waktu lalu.
Dijelaskan dia, MPP ini merupakan kebijakan yang diambil Bupati HSS H Achmad Fikry, dengan harapan untuk memudahkan dan mempercepat serta meningkatkan kenyamanan kepada masyarakat HSS, dalam akses untuk memperoleh berbagai jenis pelayanan di dalam satu lokasi yang terintegrasi.
Baca juga: Hari jadi HSS masa pandemi, jaringan memungkinkan akan disiarkan virtual
Kebijakan ini, sudah mendapatkan restu dari Kemen PANRB, bahkan sebenarnya kementerian ini mendorong setiap daerah, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia untuk membentuk MPP sebagai pusat pelayanan bagi masyarakat.
Untuk Kab HSS, MPP dibangun di ruangan yang tidak dimanfaatkan secara maksimal di salah satu bangunan di lantai III Pasar Kandangan, pembangunan ini sendiri akan dimulai pada awal tahun 2021 mendatang.
“Pembangunan berbagai sarana dan prasarana fisik serta infrastukturnya dimulai tahun 2021 mendatang, awal tahun kita segera bergerak sehingga tahun tersebut juga bisa menjadi momentum untuk pengoperasian MPP ini,” katanya.
Menurut dia, banyaknya pihak yang terlibat dalam pembentukkan MPP ini, karena ia pun menyadari bahwa masih banyak hal yang tentunya akan didiskusikan, maka melalui audiensi ini, diharapkan semua stake holder yang berhadir bisa menyampaikan informasi, memberikan masukkan untuk kelancaran pembangunan MPP.
Dalam audiensi ini, kepala OPD, instansi atau lembaga vertikal, BUMN dan BUMD diberi kesempatan manyampaikan inventaris kebutuhan sarana dan prasarana serta rencana jenis layanan yang akan diberikan dalam MPP sebagai bahan masukkan bagi OPD terkait dalam perencanaan dan penganggaran.
Secara umum, MPP ini akan rencananya akan memberikan berbagai jenis pelayanan dari beberapa OPD, instansi atau lembaga vertikal dan BUMN serta BUMD untuk masyarakat HSS.
Dari data sementara, pelayanan yang akan tersedia di MPP di antaranya. pembuatan Kartu Keluarga (KK), KTP Elektonik, akta kelahiran dan kematian, KIA, surat keterangan pindah atau datang, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan, pengasuhan serta pengangkatan anak (Disdukcapil).
Baca juga: Semua fraksi DPRD sepakat bahas Raperda APBD 2020 ke tahap selanjutnya
Pelayanan perbankan seperti Payment Point Online Bank (PPOB) dan kantor kas (Bank Kalsel), loket administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan dan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan.
Selanjptnya, pelayanan pajak seperti pendaftaran wajib pajak dan penerimaan pajak daerah,berbagai pelayanan perizinan dari Dinas PMPTSP serta penempatan layanan Samsat keliling.
Berhadir kepala OPD lingkup Pemkab HSS yang termasuk dalam Tim Pembentukkan MPP seperti Bagian Orpad Setda, Bakeuda, Bappelitbangda, Dinas PUTR, Dinas Kominfo, Dinas Dukcapil serta Dinas PMPTSP.
Juga perwakilan instansi atau lembaga vertikal dari Samsat, BPN dan Polres serta BUMN dan BUMD dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Bank Kalsel dan BNI yang nantinya akan memberikan berbagai layanan di MPP HSS.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020